PURWAKARTA, RAKA - Menteri Perdagangan RI sekaligus peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Gita Wirjawan meresmikan bangunan pasar Leuwi Panjang tahap pertama senilai Rp 6 milyar, di halaman Pasar Leuwi Panjang, Purwakarta, Rabu (29/1). Selain Gita, hadir pula Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dan unsur Muspida Purwakarta.
Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH. dalam pemaparannya menyebutkan bahwa sudah menjadi agenda Pemkab untuk melakukan penataan dan pembangunan pasar tradisional. Pembangunan ini merupakan langkah kedua, setelah sebelumnya Pemkab sukses merelokasi dan membangun pasar tradisional Plered, ke Desa Citeko.
"Hari ini peresmian bangunan Pasar Leuwi Panjang tahap I, berupa kios untuk 380 pedagang, seharga Rp 6 milyar. Hari ini juga sekaligus dicanangkan pembangunan pasar tahap dua, senilai Rp 25 milyar," ungkap Dedi Mulyadi.
Menurutnya, selain penataan dan pembangunan pasar tradisional, Pemkab juga menargetkan membebaskan Purwakarta dari PKL (Pedagang Kaki Lima). Para PKL yang biasa mangkal di sejumlah pinggiran ruas jalan raya, diarahkan untuk pindah dan berdagang di lokasi yang telah ditentunkan. Tujuannya, tentu saja untuk program penataan agar Purwakarta kedepan lebih tertib dan indah.
"Kelebihan lain dari program ini, seluruh pedagang yang direlokasi tidak sepeser pun dipungut biaya. Mereka secara gratis dan cuma-cuma menempati kios baru yang lebih nyaman dan layak," papar Dedi.
Sementara, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gita Wirjawan mengaku mengapresiasi upaya Pemkab Purwakarta menata para pedagang. Namun, ditegaskannya upaya tersebut tak boleh berhenti sampai disitu. Pedagang juga perlu dibantu menyangkut SDM (Sumber Daya Manusia), juga dukungan modal tambahannya. Sebab menurutnya, rata-rata persoalan pedagang adalan kaitan modal usaha.
�Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sebanyak 56 juta, hanya 22 juta pengusaha yang mempunyai rekening bank. Sisanya tidak mempunyai rekening sehingga cukup sulit para pedagang UKM untuk akses ke bank, sehingga rata � rata mereka beralih ke tengkulak ataupun renternir. Dan kita di Kementrian Perdagangan telah menyiapkan Rp 600 milyar untuk menyelesaikan masalah ini,� papar Gita. (nos)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar