*Tawuran Pelajar Tanggung Jawab Semua Pihak
PURWAKARTA, RAKA - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Purwakarta Andre Chaerul, menantang Koordinator Komunitas Peduli Purwakarta, Munawar Kholil untuk debat pendapat. Tantangan itu dilontarkan untuk mengukur pengetahuan orang yang memintanya mundur, dalam hal penanggulangan permasalahan dunia pendidikan yang terjadi saat ini, seperti tawuran pelajar salah satunya.
"Begini saja, saya tantang debat orang yang nyuruh saya mundur," kata Andre saat di wawancarai di ruang kerjanya. Selasa, (20/2) Kemarin. RAKA meminta pendapat Kadisdikpora terkait pernyataan Koordinator Komunitas Peduli Purwakarta, Munawar Kholil, yang memintanya mundur dari jabatannya sebagai kadis karena dinilai gagal melakukan pembinaan terhadap siswa.
Seperti diketahui, Munawar sempat melontarkan desakannya agar bupati Purwakarta meninjau kembali penunjukan Andre Chaerul sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Purwakarta, karena dianggap tidak bisa menjalankan jabatannya sebagai Kadis. Munawar Kholil mengatakan berbagai macam pertimbangan yang disimpulkan, mulai dari permasalahan pelajar Purwakarta yang tidak kunjung selesai, serta kurang tegasnya Kadis yang menimbulkan kerugian terhadap orang tua siswa. Sehingga ia menyimpulkan, Kadisdikpora saat ini mesti dikaji ulang oleh orang nomor wahid di Purwakarta.
Sementara pendiri Partai Nasdem Purwakarta, Subarkah, terang-terangan menyarankan agar pihak yang berwenang mengganti Kadisdikpora Purwakarta oleh sosok yang betul-betul sanggup melakukan pembenahan dunia pendidikan di Purwakarta. Subarkah mengatakan itu terkait korban tewas pelajar beberapa waktu lalu dalam tawuran pelajar. Dia menegaskan peristiwa itu bukti carut marutnya pendidikan di purwakarta. "Ini sudah bahaya, pelajar sudah berani membunuh. Kepala Dinas harus bertanggung jawab. Jika tidak, lebih baik mundur saja, ganti sama yang lain," ujar Subarkah, ketika itu.
Sementara itu, Kadisdikpora mengomentari berbagai alasan yang menyatakan ketidak mampuannya sebagai kadis balik mengatakan, sekalipun ia mundur dari jabatannya sebagai Kadis, fenomena tawuran antar pelajar di Purwakarta belum tentu dapat berhenti. Karena permasalahan tawuran bukan saja harus dibebankan kepada pribadi seorang Kadis, melainkan tanggung jawab bersama semua pihak untuk melakukan pencegahan dan menghilangkannya. "Bukan berarti kalau saya mundur terus tawuran pelajar akan berhenti, jaminannya apa. Kalau saya mundur terus tawuran tetap terjadi mau bilang apa," jelasnya.
Dia mengungkapkan, aksi tawuran pelajar terjadi di luar jam sekolah dan diluar lingkungan sekolah. Sehingga menurutnya tidak adil jika permasalahan tawuran, hanya ditunjukan dan dibebankan kepada dinas pendidikan. Karena menurut Dia, aksi tawuran pelajar merupakan masalah bersama yang harus ditangani bersama-sama agar fenomena tawuran pelajar tidak lagi terjadi di Purwakarta. "Kejadiannya diluar jam sekolah, di luar lingkungan sekolah, bukan berarti dinas pendidikan lepas tangan bukan. Tapi jika kejadiannya di luar, tidak adil jika telunjuk hanya diarahkan ke dinas pendidikan," paparnya.
Dia menambahkan, beragam upaya pencegahan aksi tawuran antar pelajar sudah dilakukan. Hal tersebut sebagai upaya dinas pendidikan untuk mencegah aksi tawuran pelajar di Purwakarta. "Banyak upaya yang sudah kita lakukan, mulai dari penghapusan seragam khas, untuk menyulitkan siswa dalam mengidentifikasi pelajar yang dianggap musuh. Kemudian, perbedaan jam pulang antar SMK satu dengan SMK yang lainnya agar tidak bentrok, lalu pesantren pelajar yang dilakanakan setiap hari sabtu di Ponpes Al - Islam, membentuk SMK Garuda untuk menyatukan pelajar-pelajar yang dianggap sebagai pentolan dari maing-masing SMK. Dan sekarang, akan dijalankan penundaan penerimaan pelajar baru untuk sekolah-sekolah yang tercatat siswanya melakukan tawuran," tambahnya. (awk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar