Samsuri: Lengkapi DED dan FS nya, Senin Bawa ke Saya
KARAWANG, RAKA - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) menuding Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) menolak usulan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dititik padat dan ramai lalu lintas. Sejauh ini keberadaan JPO dinilai sebagai solusi meminimalisir kemacetan yang terjadi di titik rawan macet.
Seperti diketahui, sebelumnya Kadis Perhubungan Setya Dharma mengatakan mengajukan permintaan jembatan penyeberangan orang ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) pada 12 Desember 2013 lalu. Bahkan dinas ini optimis akan membangun jembatan itu di ruas Jalan Ahmad Yani. Selain untuk meminimalisir kemacetan adanya jembatan itu juga nantinya bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi kemacetan yang diakibatkan bubaran anak sekolah yang sekolah berada dipinggir jalan rawan macet itu.
Kendati demikian Dishub Kominfo bertekad akan kembali mengajukan rencana tersebut di musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. "Anggaran kita tidak ada untuk membangu sendiri JPO. Sudah itu ajuan anggaran itupun dicoret Bapeda," ujar Kepala Dishub Kominfo Setya Dharma ketika ditanya soal rencana pembuatan JPO di Karawang, Minggu (16/3).
Pengajuan anggaran dicoret untuk pembuatan JPO ini melalui Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dishub Kominfo di tahun 2014 ini. Namun, meski sudah dicoret kajian terkait dengan kelayakan keberadaan JPO di Karawang akan tetap dilakukan kajian oleh konsultan tahun ini. "Tahun ini kajiannya akn dilakukan menunggu tender di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda," beber Setya.
Dilanjutkan mantan Kepala DPPKAD ini, untuk rencana titik JPO ini tetap akan dilakukan hanya saat ini masih menunggu hasil kajian dari konsultan. Begitupun ditanya soal cermatan Dishub Kominfo tentang keberadaan JPO ini, Setya enggan berkomentar lebih memilih menunggu hasil kajian. "Biar konsultan yang mengkaji sebagai tenaga ahli," kata dia.
Ditanya kapan Dishubkominfo akan mengajukan rencan JPO itu kembali ke Musrembang, Setya dengan tegas mengatakan pengajuannya sudah dilakukan. "Sudah diajukan ke musrenbang. Mudah-mudahan setelah ini tidak akan dicoret oleh Bapeda," seru Kadishub Setya Dharma. Namun ketika ditanya lebih jauh soal usaha keduanya itu, menyinggung pandangan Setya soal landasan dasar rencana pembangunan JPO di Karawang ini, Setya malah menjawab dia melihat dari media.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Samsuri mengatakan, dia tidak merasa mencoret usulan tersebut, namun seharusnya Dishub dapat mengoreksi alasan belum diterimanya usulan tersebut karena Dishub Kominfo belum melampirkan hasil kajian Feasibility Study (FS) dan kajian Detail Engineering Design (DED). "Seingat saya yang saya coret itu pembangunan kantor dishub karena belum ada DED nya. Nah kalau Jembatan Penyeberangan sudah ada FS dan DED nya belum? Kalau sudah ada, hari Senin suruh bawa ke saya," tegas Samsuri.
Karena pada dasarnya, lanjut Samsuri, pihaknya mendukung rencana pembangunan JPO di Karawang, namun melampirkan kajian FS dan DED beserta rencana sumber anggarannya, untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015 mendatang. "Bappeda mendukung keinginan masyarakat dan Dishub untuk membangun JPO dibeberapa jalan yang sangat padat seperti Jalan Tuparev, Pasar Telagasari dan tempat lain yang diperlukan. Untuk itu saya harap SKPD terkait segera mengusulkan rencana kegiatan tersebut dengan melampirkan FS, DED dan rencana sumber anggarannya (APBN, APBD I, APBD II) untuk dimasukan dalam RKPD 2015," beber Samsuri. (vid)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar