LEMAHABANG WADAS, RAKA - Program Percepatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) masih saja menuai masalah. Beberapa sumber menyebutkan, selain sering dipintai oknum ormas yang besarnya mencapai Rp 3 juta, proyek Rp 250 juta tersebut juga dipangkas Rp 5 juta oleh salah seorang mantan anggota DPRD asal Lemahabang, dengan dalih program yang digulirkan atas usulan salah satu anggota DPR RI yang kini kembali nyaleg.
Oknum politisi senior tersebut diduga memangkas Rp 5 juta pada setiap desa yang diberi jatah PPIP tahun 2013 itu. Bahkan selain digarap sejumlah perangkat desa dan caleg sebagai Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), adapula desa yang memborongkan proyek tersebut ke orang luar.
Salah seorang warga Karyamukti yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, salah seoraang oknum mantan anggota DPRD dari partai besar tersebut memintai dana PPIP sebelum pencairan sebesar Rp 5 juta dengan dalih program tersebut adalah atas upaya aspirasi dari salah seorang anggota DPR RI yang saat ini kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPR.
Uang yang dimintai sebelum pencairan PPIP tersebut menurut sumber ini, juga sama yang dialami desa lainnya. "Mungkin yang lebih tahu OMS atau kadesnya, cek saja," katanya.
Warga Desa Pulokalapa yang juga tak bersedia namanya ditulis mengatakan, PPIP di desanya dikerjakan oleh OMS dari perangkat desa. Sayangnya proyek jalan di Dusun Balongsari tersebut diborongkan ke orang luar dengan komposisi warga desa 4 orang hanya diperbantukan, sementara pemborong 6 orang oleh rekanan yang juga menjabat kepala desa berinisial "P". Meskipun hasil pengerjaan nampak agak bagus, ia belum tahu kualitas jalan 3 bulan kedepan akan seperti apa. "OMS orang desa, tapi diborongkan pada seorang kades berinisal P," ucap sumber ini sambil wanti-wanti agar namanya tidak ditulis.
Saat RAKA mengkonfirmasi ke sejumlah kepala desa dan ketua OMS, para kades membantah kabar tersebut, seperti yang diutarakan Kepala desa Karyamukti Opa Mustofa. Ia menyebutkan, pemotongan dana PPIP Rp 5 juta oleh oknum politisi asal Lemahabang tidak benar. "Gak ada kang, gak ada. Gak bener itu," bantahnya singkat.
Hal senada juga dikatakan Kades Pasirtanjung Dedi Kusnadi Salat. Menurutnya, tidak ada pemotongan dan komitmen-komitmen soal PPIP dengan partai maupun politisi. "Nggak, yang saya mah gak ada kepentingan komitmen dengan siapapun," ujaarnya.
Satuan Kerja (Satker) PPIP Dinas Ciptakarya Karawang Ridwan Salam mengaku sempat mendengar isu-isu demikian, namun yang terpenting menurutnya adalah proyek yang dikerjakan volumenya sesuai. "Yang terpenting volume dan prosedurnya dari hasil jelas, saya juga dengar hal itu," katanya. (rud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar