Anggaran Perbaikan Drainase Rp 10 Miliar

- Kadis Cipta Karya Ngaku Masih Kurang

CIKAMPEK,RAKA� Banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik alias buruk, di wilayah Karawang, khususnya di Cikampek sendiri, menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemrintah Pusat untuk memperbaiki sistem drainase yang buruk di Karawang.
Kepala Dinas Cipta Karya, Dedi Ahdiat mengatakan, anggaran untuk memperbaiki drainase yang buruk yang ada wilayah Karawang ini, ditaksir hingga Rp 10 miliar. Kendati demikian ia mengaku anggaran tersebut masihlah sangat kurang. �Jadi gini, kalau misalkan saya melihatnya objektif, persoalan drainase yang tidak berfungsi secara maksimal ini kan tanggung jawab bersama. Nah untuk anggaran drainase ini bisa lebihi Rp 10 miliar, bahkan nanti perlu ditambahkan anggaran untuk membenahi drainase,� katanya kepada RAKA.
Adapun beberapa titik perbaikan drainase yang sudah di benahi, meliputi wilayah KW 5 dan KW 6, serta perbakian drainase ini perlu kerjasama dari semua pihak. Tidak terkecuali untuk masyarakat yang nanti akan mengawasi pekerjaan rumah dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini. �Di beberapa wilayah kini sudah mulai adanya pengerukan, sesuai dengan instruksi Presiden minta bantuan ke Kodim untuk perbaikan jalan serta drainase yang memang sudah tidak berfungsi dengan baik. Seperti yang sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan yang ada di Karawang,� terang Dedi.
Selain itu, diungkapkan, upayanya untuk memebenahi drainase yang buruk ini terdapat banyaknya kendala di teknis. Salah satunya dari kesadaran masyarakat yang membuat gorong-gorong seenaknya, terlebih dengan anggarannya yang belum cair. �Banyak hambatan upaya untuk membenahi saluran drainase yang tidak berfungsi, yang pertama itu dari tingkat kesadaran masyarakat. Yang ke dua koordinasi itu lebih gampang diucapkan, tapi sulit untuk melaksanakan,� ungkapnya.
Dedi juga menandaskan, pihaknya juga menyebutkan. Beberapa titik saluran drainase yang tidak berfungsi khususnya di Cikampek ini meliputi jalan negara dan jalan provinsi. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk segera membenahi saluran drainase di wilayah yang meliputi bukan wewenang pemerintah daerah. �Kita sudah berkoordinasi terus menerus dengan provinsi. Kalau dari provinsi sendiri menyatakan sudah siap. Tapi kalau dari pusat, akan dikerjakan pasca banjir. Yang paling penting itu, anggarannya belum bisa dicairkan. Karena ada prosesnya,� pungkasnya. (fah)