Tono mencurigai ada permainan yang dilakukan pihak tertentu karena banyak tenaga honor yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak lulus, sedangkan honorer yang baru bekerja beberapa tahun bahkan tidak termasuk K2 bisa lulus CPNS. "Kami membuka posko aduan supaya bisa mendapatkan data-data terkait kecurangan yang disebut banyak terjadi di lapangan," tuturnya.
Tidak hanya itu, dalam waktu dekat DPRD juga akan mengundang Sekretaris Daerah Karawang, Badan Kepegawaian Daerah, dan Disdikpora, agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Karena menurut Tono, saat ini banyak honorer yang tidak puas bahkan merasa tersakiti dengan hasil tes CPNS, karena beredar kabar ada kecurangan yang dilakukan oleh tenaga honor lain dengan membayar sejumlah uang kepada pihak yang diyakini bisa memuluskan niatnya jadi PNS. Melihat itu, Tono meminta kepada BKD jangan hanya diam, karena persoalan tersebut bisa menciderai masyarakat Karawang dan akan membuat lemah citra pemda. "Kami akan memperjuangkan mereka (yang tidak lulus). Menset ulang biodata honorer yang diterima dan tidak, jadi nanti ketahuan ada permainan atau tidak," ujarnya.
Ia melanjutkan, jika di lapangan nanti terbukti terdapat kecurangan bahkan kabar adanya permainan uang itu benar, maka pihaknya sudah menyiapkan lembaga bantuan hukum dari Unsika untuk ikut membantu masyarakat yang ingin melaporkan temuannya ke kepolisian. "Berarti ada manipulasi data dan aksi gratifikasi. Ini harus diusut tuntas," tuturnya.
Di sisi lain, menurut Tono, dengan dana alokasi umum (DAU) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karawang, seharusnya bisa mengcover semua honorer K2. "Terus terang, saya kecewa dengan hasil tes CPNS. Seharusnya semua honorer K2 bisa jadi PNS," tandasnya.
Pusat Tunggu Laporan Data Honorer K2 Palsu
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tidak memungkiri adanya peluang para K2 memalsukan datanya sehingga bisa ikut tes dan bahkan lulus.
Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, Panselnas memang tidak sampai mendeteksi data honorer K2 saat mengolah lembar jawab komputer (LJK). �Karena data itu merupakan usulan dari daerah,� ujar Setiawan seperti dipublikasikan Humas KemenPAN-RB.
Karena itu, dia menegaskan, pemerintah tidak akan gegabah dalam pengangkatan seseorang menjadi CPNS, khususnya dari tenaga honorer kategori 2. Jangan sampai yang tidak berhak malah melenggang, dan lolos menjadi CPNS. Karena itu, dalam pemberkasan, menurut Setiawan, semua akan dapat diketahui, sejauh mana kebenarannya. �Kalau ternyata tidak sesuai ketentuan PP 56/2012, maka NIP-nya tidak akan dikeluarkan, dan batal menjadi CPNS,� tambahnya.
Setiawan berharap, jika ada yang menemukan data palsu, maka diminta segera melaporkan ke BKD, kepala daerah, BKN, dan KemenPAN-RB. �Silakan menyampaikan data-data yang valid, kalau ada peserta yang lulus ternyata tidak memenuhi kriteria,� ujarnya.
Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mendukung langkah kepala daerah yang membentuk tim investigasi untuk menelisik data honorer, seperti yang akan dilakukan bupati Sumedang, Jabar. (psn/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar