Guru Honorer Ancam Gelar Demo Telanjang

Tidak terima dengan hasil keputusan panitia seleksi nasional (Panselnas) tentang penetapan kelulusah honorer kategori dua (K2), guru honorer yang tergabung dalam Perhimpunan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI) mengancam akan melakukan aksi demonstrasi. Hanya saja, kali ini ancamannya bukan sekadar demonstrasi tetapi juga akan bertelanjang sebagai bentuk protes.

PHSNI menganggap aksi itu akan menjadi salah satu tamparan bagi pemerintah karena tidak konsisten menjalankan amanat PP 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan honorer tertinggal sebagai CPNS. "Kami tidak malu lagi untuk telanjang. Buat apa malu wong pemerintah saja gak malu kok melihat tenaga pendidiknya tidak sejahtera," kata Ketum PHSNI, Soebandi, Minggu (16/2).Rencananya, lanjut Soebandi, aksi telanjang ini akan dilakukan guru laki-laki maupun wanita. Tindakan tersebut sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak menjalankan amanat PP dengan benar. "Kami sudah tidak malu untuk telanjang, karena malu kami sudah tidak ada lagi sejak guru honorer dibayar dengan upah 50 ribu sampai 200 ribu rupiah per bulan. Guru honorer wanita malah sering mendapatkan penyiksaan dalam rumah tangga karena biaya hidup tidak mencukupi sebulannya," beber Soebandi.
Salah seorang CPNS yang tidak lulus, H. Hasan, mengaku  kecewa dengan hasil tes. Dirinya juga mempertanyakan keabsahaan K2 yang lulus CPNS. "Yang tidak lulus mau dikemanakan," ujarnya.
Ia melanjutkan, dari hasil pengumuman tersebut, dari sekitar 2.781 peserta yang mengikuti tes CPNS K2 di Kabupaten Karawang, hanya sekitar 586 peserta yang lulus. Selain jauh dari harapan, dia juga mempertanyakan nasib 1.700 honorer yang tidak lulus.
Honorer yang tidak lulus lainnya, Odon, mengatakan, jika usia sudah lanjut apakah tidak bisa menjadi K2, atau harus menunggu habis batas usia pensiun. "Ada apa dengan pemerintahan ini? Saya hanya bisa berharap agar pemerintah bisa lagi mempertimbangkan akan nasib kami yang mana tidak lulus pada tes CPNS kemarin. Karena tugas kami sangatlah berat dalam bekerja. Adapun masalah-masalah kami yang belum lulus mungkin itu belum nasib kami, tapi yang penting pemerintah harus kembali memberikan semangat kepada kami agar kami tetap bekerja dan tidak kecewa," tandasnya.
Sementara itu,  Forum Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FTHNSI) Karwang terus menggodok sejumlah data kelulusan dan pertimbangan tindakan yang diupayakan terhadap para anggotanya. Sekjend FTHNSI Karawang, Abdul Harist S.Pd, mengaku dari 586 yang dinyatakan lolos di Karawang, hanya baru memenuhi kuota 21 persen. Jumlah tersebut masih kurang dari jatah yang dijanjikan. Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kemenpan) yang memplot setiap kabupaten termasuk Karawang dengan kebutuhan 30 persen dari jumlah pendaftar, alhasil berdasarkan pengecekan dan analisa kuota pihaknya masih memberikan toleransi dan baik sangka bahwa pemerintah pusat lewat Kemenpan dan Sekda yang sudah menyepakati jatah 30 persen tersebut. "Yang dijanjikan kuotanya kan 30 persen, sekarang pasca diumumkan baru terpenuhi 21 persen. Artinya masih kosong 9 persen lagi atau 248 orang lagi," katanya.
Aris merinci, jumlah yang lulus tersebut antara lain dari guru K2  445 orang dari jumlah peserta 1.790, dan masih tersisa 1.345 orang atau hanya 24,90 persen. Sementara di kesehatan jumlah yang lolos sebanyak  14 orang , administrasi  126 orang, penyuluh 1 orang sehingga total 586 dan jika persentase kolektifnya hanya baru memenuhi 21 persen dari total peserta  2.782, dan masih kekurangan  248 orang lagi atau 9 persen. Disinilah lanjut Aris, pihaknya masih berbaik sangka dan mengurungkan niatnya untuk unjuk rasa ke pusat, karena antara Kemenpan dan Sekda Karawang sudah janji 30 persen, begitupun Gubernur yang sama-sama mengamini. "Kita mengurungkan dulu untuk demo, dan kita masih berbaik sangka apa yang dijanjikan semoga 9 persen lagi bisa dipenuhi pemerintah, karena kita-kita dari guru memperjuangkan sampai demonstrasi agar diakui statusnya menjadi PNS sudah lama," katanya.
Secara terpisah melalui sambungan telepon, Kabid Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang, Mahpudin, mengatakan, dirinya hingga kini juga belum dapat memastikan terkait kejelasan baik itu peserta yang lulus, maupun yang tidak lulus. Pasalnya, hingga kini pemerintah provinsi maupun kabupaten belum mengumumkan secara resmi soal kelulusan tersebut. "Kita belum bisa membeberkan dan berkomentar banyak, karena pengumuman hasil itu kan langsung dari Kemenpan bekerjasama dengan JPNN, agar masyarakat tahu tapi secara agenda resmi provinsi dan kabupaten itu belum," bebernya.
Diakui Mahpudin, dalam jangka waktu dekat ini akan adanya rapat dengan pemerintah provinsi terkait hasil pengumuman ini secara resmi, dan dapat diumumkan ke pemerintah kabupaten. "Dalam waktu dekat ini kita diundang pemerintah provinsi. Mengenai pengumuman resmi, adanya bentuk administraif nya secara tertulis," tandasnya. (rud/vid/rk)