TELAGASARI, RAKA- Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) siap mengawal para pelajar ditingkat komisariat dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Karawang jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) termasuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun ajaran 2014-2015. Upaya pengawalan tersebut dilakukan dengan maksud menghindarkan sejumlah kecurangan dan penyelewengaan yang mungkin saja terjadi.
Menurut Sekretaris Umum PC IPNU Karawang Beny F Ferdiansyach, IPNU secara orgnisasi mendukung penuh pelaksanaan UN dan PPDB Online oleh pemerintah selama siswa dan pelajar tidak dijadikan korban dari kebijakan pemerintah itu sendiri seperti kecurangan, distribusi LJK UN sampai dengan pungutan-pungutan uang yang tidak bisa ditolelir dan dipertanggungjawabkan. "Kita siap dukung pelaksanaan kelancaran UN maupun PPDB Online, selagi pelajar tidak dijadikan korban dari berbagai kepentingan untuk meraup untung dan lemahnya regulasi," katanya kepada RAKA.
Santri pesantren Nihayatul Amal Rawamerta ini menambahkan, pasca musibah yang melanda sejumlah kecamatan akibat banjir tanpa kecuali lembaga pendidikan, ia mendesak agar Disdikpora Karawang bisa terus menggenjot para guru untuk konsisten berikan pengayaan atau try out, agar musibah yang melanda tidak mengganggu dan menghambat pola pikir siswa dalam menyerap pelajaran. Pelaksanaan UN harus bisa menopang kelulusan siswa, pengurus IPNU juga akan mengupayakan motivasi dan istighotsah UN jelang pelaksanaanya nanti. "Kita harap dinas serius gembleng para guru dalam memberikan pengayaan pada pelajar, meskipun di tengah bencana yang melanda dengan waktu yang cukup lama," ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua PC IPNU Karawang, Ahmad Jamaludin, jelang pelaksanaan UN dan PPDB Online, harus dipacu dengan getol evaluasi sejumlah kelemahan di tahun-tahun sebelumnya. Ia mengingatkan, agar dinas tanggap terhadap sejumlah temuan kecurangan baik soal pungutan maupun tebang pilih dalam PPDB Online. Pasalnya, kebanggaan alokasi APBD Karawang yang memplot lebih dari 30 persen melebihi alokasi pemerintah pusat sebesar 20 persen, Karawang harus mapan dalam pendidikan demi terwujudnya IPM yang berdaya saing hingga akses mudah bagi para angkatan kerja.
Jamal menambahkan, dalam pelaksanaanya nanti, ia menaruh harapan pemerintah tidak lagi memberi sekat antara sekolah negeri maupun swasta, dimana keduanya memiliki hak yang sama dalam rekrutmen siswa baru maupun otonominya. "jangan ada lagi lah sekat antaran sekolah negeri dan swasta, kita harus banyak evaluasi," ujarnya. (rud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar