BPMPD Jamin Dana Pemerataan Diterima Utuh Pemerintah Desa

TELAGASARI, RAKA- Terkait polemik dana pemerataan desa Rp 100 juta yang transit di Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (BPMPD) Kabupaten Karawang, Indra Sutanto mengaku tak tahu soal hal tersebut.
Hanya saja, ia menjelaskan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan berakhir tahun 2014 ini, diarahkan ke program Dana Daerah untuk Usama Bersama (DDUB). Program ini sudah disepakati bupati seluruh Indonesia saat pertemuan di Hotel Sahid Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ternyata, untuk di Karawang, DDUB menggunakan dana pemerataan desa. "Kami hanya usulkan DDUB, soal dana APBD pos mana yang akan dimasukan ke UPK kami juga tidak tahu, dan ternyata di Karawang ini adalah dana pemerataan Rp 100 juta tersebut," katanya kepada RAKA.
Meski hal tersebut menuai penolakan dari kepala desa, yang inginkan dana tersebut langsung masuk ke desa, ia pastikan dana  pemerataan tersebut akan utuh diberikan pada pemerintah desa. Kedepan ia akan melakukan sosialisasi terkait program ini,  untuk meyakinkan bahwa dana pemerataan tersebut utuh ke tangan pemerintahan desa, karena UPK dipercaya sebagai program yang rapi dan tertib administrasi. "Pemerintah bukan tidak percaya pada kades, kita usul DDUB realisasinya ya ini sementara, cuma mungkin kebetulan pos dari pemerataan yang digunakan pemkab ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lemahkarya, H Rohanta, masih heran dengan ketidakpercayaan pemkab pada desa untuk mengelola keuangan bantuan pemerataan. Dilanjutkannya, ia hanya ingin belajar swakelola, namun justru dana tersebut dialihkan lewat UPK. Padahal provinsi sudah percaya metode keuangan yang bijak dilakukan oleh Pemkab Karawang dan menjadi model bagi kabupaten/kota lainnya. Anehnya, Karawang yang ditiru justru mengalihkan ke UPK. "Nasib kami bagaimana kalau UPK nya kena sanksi program? apa pemerataan itu juga turun," tandasnya. (rud)