Dewan Umbar Janji di Musrenbang

TELAGASARI , RAKA- Disela-sela musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) daerah pemilihan (dapil) IV, sejumlah anggota DPRD Karawang secara lantang membela kepentingan desa. Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang yang tembus Rp 3,2 triliun tahun 2014 ini, dijadikan jualan anggota dewan bahwa pembangunan desa bisa berjalan maksimal tahun ini.
Sekretaris Komisi C DPRD Karawang H Jimmy Ahmad Zamaksyari, mengaku pemkab tidak harus lagi bicara bahwa anggaran pemerintah saat ini terbatas. Pasalnya, menjalankan amanah PP Nomor 16 tahun 2010, dirinya sebagai legislatif yang mengontrol eksekutif, secara tegas menilai bahwa dari APBD Rp 3,2 triliun, 60 persennya digunakan untuk biaya tidak langsung, berarti tersisa Rp 1,4 triliun atau 40 persennya adalah biaya langsung.
Uang sebesar itu, tambah Jimmy, jika digelontorkan untuk semua desa sebanyak Rp 63 miliar untuk 63 desa di dapil IV, cukup untuk membangun desa. Karena biaya langsung Karawang masih punya Rp 1,4 triliun atau 40 persen dari total APBD dengan rincian misalnya Rp 200 juta untuk jalan lingkungan, Rp 100 juta untuk bansara, Rp 50 juta untuk swakelola normalisasi saluran cacing dan ratusan juta untuk infrastruktur lainnya. Ia mengusulkan, agar reses anggota DPRD dan musrembang bisa disatukan, agar pengelolaan anggaran usulanya bisa rapi. "Anggaran Rp 3,2 triliun itu bukan terbatas lagi, jika 60 persen digunakan biaya tidak langsung (BTL), maka 40 persen kita masih punya Rp 1,4 triliun untuk biaya langsung," ujarnya.
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD lainnya, dr Atta Subagjadinata. Menurutnya, desa mempunyai plot bantuan Rp 1 miliar bukan lagi hanya sebatas mimpi. Jika mengacu pada UU Desa, posisi desa akan diberikan jatah Rp 600 juta dari Pemerintah Pusat per tahun, belum lagi ditambah dari Provinsi Rp 100 juta dan kabupaten lewat pemerataanya sebesar Rp 150 juta. Hanya saja, ia menekankan agar indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karawang yang masih kalah dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, bisa ditingkatkan.
Ia di Komisi C ingin terus tingkatkan volume anggaran infrastruktur bagi desa, agar akses-akses ekonomi bisa hidup. Apalagi saat ini anggaran infrastruktur naik dari Rp 300 miliar per tahun menjadi Rp 400- Rp 500 miliar per tahun. Hanya saja, diakui Atta, anggaran tersebut masih belum cukup akibat demografi Karawang yang luas dan tak bisa disamakan dengan Purwakarta dan Kuningan. "Kita terus upayakan anggaran infrastruktur meningkat seiring dengan IPM yang juga harus bertengger maju," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karawang, Ir Tedy Luthfiana mengatakan, dirinya bersama anggota dewan lainnya, berjanji akan terus kawal aspirasi masyarakat dapil IV. Penyusunan musrenbang disesuaikan dengan RPJMD ini cukup rapi dan siap untuk bisa diperjuangkan. Berulang kali pihaknya mengingatkan, agar soal anggaran dan kebijakan, pemkab harus cepat tanggap karena menyangkut kebutuhan masyarakat. "Kita akan terus kawal dan perjuangkan masukan dari peserta musrenbang, insya Allah," pungkasnya. (rud)