Menurut mahasiswa Fakultas Pertanian Unsika D Abdul Halim, pemerintah justru berencana mengimpor beras dari Vietnam maupun Thailand, kondisi demikian tentu saja selain tak sesuai dengan wacana, juga menggerus ekonomi para petani tak terkecuali Karawang sebagai lumbung padi. "Satu sisi kita mau surplus, disisi lain pemerintah justru mengimpor beras terus ini kan ironi," herannya.
Halim mempertanyakan keseriusan pemerintah yang mau swasembada pangan, dicurigai program tersebut mungkin adalah kebohongan yang aplikasinya memang pemerintah tidak serius. Dampaknya, lagi-lagi petani yang harus menjadi korban, lantaran selain diserang bencana, harga gabah yang tak menentu juga pengaruhi kerugian petani. Apalagi ditambah dengan impor beras yang sedikit banyaknya membuat anjlok harga gabah dan rata-rata dikuasai tengkulak. Padahal bila pemerintah serius untuk memajukan pertanian dari level pusat sampai bawah Indonesia tidak perlu impor, pasalnya potensi Indonesia itu adalah negara agraris dengan wilaah pertanian sangatlah luas. "Masa untuk swasembada pangan tidak bisa, malah kalah dengan negara kecil yang sekarang impor ke kita. Sebenarnya apa yang salah dengan pertanian di Indonesia," tanyanya.
Kalau pemerintah Indonesia tidak serius mengelola pertanian untuk beberapa tahun kedepan, komoditi pangan di Karawang juga pasti semuanya akan berasal dari impor. Jika terus dibiarkan, ia khawatirkan sektor pertanian dimasa yang akan datang semakin habis. "Sementara derasnya produktifitas gabah tak sebanding dengan semakin meluasnya pabrik-pabrik industri sampai dengan properti, dan lagi-lagi petani justru yang harus menjadi korban," cetusnya. (rud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar