KARAWANG, SK - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem online, sudah final untuk dilaksanakan pada tahun ajaran 2014-2015. Hal itu diungkapkan Bupati Karawang Ade Swara kepada SK saat dimintai komentarnya soal masih adanya sekelompok orang yang menolak PPDB online tahun ini.
"Secara formal saya belum menerima bentuk penolakan itu, kalau kami sih sudah yakin betul kalau PPDB online ini harus jalan. Tapi kalau masih ada penolakan-penolakan ya kita lihat saja penolakannya seperti apa," ujar Ade Swara usai menghadiri acara pelantikan Rektor Unsika, Rabu (11/6) siang.
Ade menjelaskan, sebenarnya untuk penerapan PPDB online sudah pasti diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan seharusnya bisa dipahami oleh semua pihak. Sehingga jika masih ada penolakan dari kelompok masyaSKt tertentu, ia akan mengkaji terlebih dulu apa alasan menolak PPDB online ini. Dan untuk menguatkan agar PPDB online bisa diterapkan tahun ini, dalam waktu dekat bupati akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang PPDB Online. "Direncanakan minggu ini perbupnya keluar, masih dalam proses," kata bupati.
Ade menambahkan, penerapan PPDB online semata-mata untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang secara berkeadilan dan proporsional. Bahkan sejak jauh hari pemerintah daerah menurut dia sudah mempertimbangkannya secara matang, sehingga pemerintah daerah meyakini bahwa PPDB dengan sistem online ini adalah yang terbaik dan harus diikuti seperti yang sudah dilaksanakan di kota lain di Jawa Barat. "PPDB online ini kan bukan produk Karawang, provinsi bahkan nasional dan hampir semua kabupaten kota di Jawa Barat ini sudah menerapkan PPDB online," tuturnya.
Ade sendiri tidak menampik bahwa penerapan PPDB online ini menuai reaksi dari masyaSKt karena ada yang mendukung diterapkan, namun ada pula yang menolak. Dan yang mencengangkan, Ade sempat mendengar isu bahwa jika PPDB tahun ini tidak diterapkan secara online maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang Agus Supriatman akan mengundurkan diri dari jabatannya. "Ya mungkin beliau (Kadisdik) merasa gagal, kalau ternyata ini tidak berhasil diterapkan secara online. Tapi saya tidak secara serius menyikapi inilah, karena selama ini Kadisdik sudah bekerja profesional, normatif dan sudah berpihak kepada peningkatan kualitas pendidikan di Karawang," ujarnya.
Sehingga menurut Ade, dengan alasan apapun PPDB tahun ini harus diterapkan secara online. Dan ia selaku kepala daerah masih meyakini bahwa PPDB online adalah yang terbaik guna meningkatkan kualitas pendidikan di Karawang. Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana usai menghadiri pelantikan rektor Unsika, kemarin. Menurut Cellica, PPDB online adalah satu kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menurut dia, sebelum diterapkan secara online, PPDB ini menjadi ajang titip menitip kursi calon siswa dan menguntungkan oknum tertentu. "Untuk elemen masyaSKt yang menolak PPDB online ini silahkan telusuri saja. Sebenarnya siapa elemen masyaSKt itu, di belakang mereka siapa. Saya kira sih kalau masyaSKt tidak terlalu masuk ke dalam wilayah itu," kata Cellica.
Bahkan ketika disinggung apakah ada aktor intelektual seperti oknum pejabat atau anggota dewan di balik orang-orang yang menolak PPDB online, Cellica tidak menampiknya. Namun ia enggan berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. Pada prinsipnya menurut Cellica adalah regulasi dan aturan yang harus diterapkan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Karawang.
Ditemui terpisah, Kadisdikpora Karawang Agus Supriatman mengatakan, dalam waktu dekat ini Disdikpora Karawang akan melakukan sosialisasi ke-30 kecamatan terkait penerapan PPDB online. Dalam sosialisasi tersebut, Disdikpora menerjunkan sebanyak lima tim dan menyebar ke-30 kecamatan, serta harus selesai dalam jangka waktu dua hari. "Rencananya tanggal 17-18 Juni," kata Agus kepada SK di gedung SMKN 1 Karawang.
Agus berharap, dengan diterapkannya PPDB online tahun ini dunia pendidikan di Karawang tidak kembali dicabik-cabik oleh kepentingan pribadi segelintir orang. Karena dengan PPDB online ini sangat kecil peluang terjadi kecurangan, tidak seperti saat PPDB secara manual dua tahun silam. "Dan misal saja terjadi kecurangan di tingkat panitia sekolah misal manipulasi data, atau kecurangan lain tentu akan ada sanksi dari dinas. Dan dasarnya harus berdasarkan laporan dan bukti kuat," kata Agus. (ega)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar