Puasa Kinerja PNS Harus Tetap Optimal

CIKAMPEK,SK- Meski dalam keadaan berpuasa, kinerja para pelayan publik harus tetap optimal, bahkan kedisiplinan para pegawai juga harus terus ditingkatkan, demikian disampaikan oleh Ana Suryana, pengurus Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
"Kami meragukan kinerja para pelayan publik di bulan ramadhan ini. Tidak dalam keadaan puasa saja kedisiplinan pelayan pubil masih jelek apalagi dalam keadaan puasa," ujar Ana.
Salah satu contohnya adalah kedisiplinan para pelayan publik yang bertugas di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kotabaru, yang selalu sepi saat jam kerja. "Karenanya, seharusnya kedisplinan pegawai itu harus betul-petul dipantau agar masyaSKt bisa dilayani dengan baik. Apalagi di bulan puasa ini, biasanya puasa sering dijadikan alasan untuk bermalas-malasan," tandasnya.
Dia meminta kepada pejabat penentu kebijakan yang berkaitan dengan disiplin pegawai untuk secara serius memantau kelapangan agar tidak terjadi penurunan kinerja. "Sanksinya harus diperjelas dan dipertegas, ini agar pelayan publik serius dalam menjalankan tugasnya, tidak asal-asalan. Karena kalau tidak semuanya akan berjalan apa adanya, itu jelas merugikan rakyat," ujarnya.
Bila perlu, tambah Suryana, sanksi yang diberikan itu sampai pada pencabutan jabatan, kalau itu terjadi menurutnya kinerja pemerintah bisa terus diperbaiki.
"Kalau di biarkan ya akan seperti ini terus. Mereka keenakan makan gaji buta, padahal kewajibannya sebagai pelayan pubil tidak dijalankan secara optimal," pungkasnya. (zie)

Jembatan Telagasari Diragukan Selesai H-7 Lebaran

- Juanda: Pemudik Sering Melintas Lebih Awal

TELAGASARI, SK- Kasie Trantib Kecamatan Telagasari Juanda SH, meragukan pelebaran Jembatan Telagasari selesai H-7 lebaran, meskipun rekanan yang mengerjakan jembatan tersebut telah memastikannya.
"Insya Allah katanya sih H-7 sudah selesai dikerjakan," katanya, kepada SK.
Menurutnya, jembatan yang menghubungkan Tempuran-Wadas-Kosambi itu diakuinya banyak dikeluhkan, lantaran selalu menjadi biang kemacetan. Karenanya ia menerima laporan bahwa pekerjaan itu akan selesai pengecorannya pada H-7 lebaran. Jika melihat kondisi infrastrukturnya, ia tidak begitu yakin jika pekerjaan bisa selesai dalam waktu 2 minggu, namun konon dengan peralatan coran cetak dalam dua hari saja bisa rampung, tapi dirinya berharap H-10 sudah bisa selesai, karena Jalan Syech Quro sudah dilintasi pemudik jauh-jauh hari. "Katanya dengan cetak coran yang bagus, dengan dua hari saja selesai, mudah-mudahan bisa segera rampung lebih awal," katanya.
Juanda menambahkan, skema jembatan konon persis dengan pembuatan jembatan di Telukjambe, tinggal memasang material sepeti jalan layang diarah belokan ke arah Tempuran agak diperlebar. Saat sidak, dirinya mengusulkan kepada bupati agar reklame yang terpasang dibelokan jembatan dipindahkan. Selain direspon positif, bupati juga menyaSKn untuk segera membuatkan laporannya kepada BPMPT Karawang. "Skemanya seperti Jembatan Telukjambe, pakai seperti jalan layang dan sudah dipasang, sementara pengecoran alat untuk dipasang dijembatannya masih dicetak di Klari," ujarnya.
Sebelumnya, salah seorang pengendara Indra (30) berharap, pelebaran Jembatan Talagasari bisa segera rampung H-10 lebaran. Beruntung, saat ini jembatan tersebut dipoles hotmik setelah lama dibiarkan rusak dan memperparah kemacetan, sayangnya polesan hotmik yang biasa dadakan itu disebut-sebut konon karena menyambut kedatangan Menteri Negera BUMN Dahlan Iskan saat kunjungan gropyokan tikus di Lemahduhur, Kecamatan Tempuran. "Untung sekarang sudah dihotmik jadi agak lancar, tapi itupun katanya dadakan karena mau ada menteri ," singkat pria asal Lemahkarya ini. (rud)

Pernikahan Dini Penyebab Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak

KOTABARU, SK- Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini dan kehamilan di usia dini itu menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak. Hal tersebut disampaikan oleh Kepada UPTD Puskesmas Kotabaru, Luki Muflih.
"Karena secara fisik si ibu masih belum siap, maka bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa sampai pada kematian ibu dan bayinya," ujar Luki.
Disinggung mengenai batas usia minimal untuk seorang perempuan untuk hamil, dia menyampaikan batas minimalnya adalah 18 tahun dan yang paling idealnya adalah 20 tahun. "Diusia 20 kematangan fisik seorang perempuan itu baik, kemudian kesiapan mentalnya juga sudah bagus, sehingga siap untuk melahirkan bayi yang baik pula," ujarnya.
Menurutnya, di usia nol saat adanya pembuahan di dalam janin sampai 1000 hari berjalan itu merupakan penentu berkualitas atau tidaknya si bayi. "Istilahnya 1000 hari pertama menjadi cikal bakal kedepan, jadi semua konsumsi gizi harus terpenuhi. Agar melahirkan bayi yang berkualitas dan siap menyongsong masa depan," terangnya.
Menurutnya, tingginya pernikahan di usia dini adalah disebabkan karena beberapa faktor diantaranya ada yang kerena keadaan yang memaksa, ada yang karena kebiasaan masyaSKt serta hal-hal lainnya. "Kalau orang tuanya masih belum siap secara fisik dan mental, dalam artian masih tergantung pada orang tua misalkan, maka kebutuhan gizi anak juga sangat besar kemungkinannya tidak terpenuhi," terangnya.
Lain dari itu, yang membuat penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak adalah karena adanya paraji atau dukun beranak yang bandel. Tidak mau diatur, tidak mau mengikuti aturan kesehatan. "Yang sangat mengganggu kami yaitu keberadaan paraji, bukan berati paraji itu harus disingkirkan tapi kami rangkul agar bisa berjalan bareng, karena seharusnya paraji itu sebatas pendamping bidan," ujarnya.
Untuk bisa mencegah tingginya angka kematian ibu dan anak, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas instansi terutama dengan KUA setempat. "Ini berbicara dari sudut pandang ilmu kesehatan, kalau dari segi agamakan yang penting sudah baligh juga sudah diperbolehkan nikah," ujarnya. (zie)

Tidak Sekadar Lapar dan Haus

-Buka Puasa Jangan Berlebihan

KARAWANG, SK - Memasuki bulan suci Ramadan 1435 H, umat Islam sedunia, khususnya di Indonesia, senantiasa menyambutnya dengan penuh suka cita. Namun, kadang umat Islam terjebak dalam mengekspresikan suka cita datangnya Ramadan dengan sikap yang berlebihan dan pemborosan.
Sekretaris Umum MUI Karawang Dr. Zaenal Arifin, mengingatkan umat Islam agar betul-betul memaknai ibadah puasa di bulan Ramadan, dengan tidak sekadar menahan lapar dan haus di siang hari.
"Puasa itu secara bahasa kan 'imsak', yang maknanya menahan. Imsak arti syariatnya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa," kata Zaenal ditemui  di ruang kerjanya di Kampus Unsika belum lama ini.
Namun, lanjut Zaenal, puasa itu bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga seluruh anggota badan yang mestinya ikut puasa. "Mata kita jangan sampai melihat yang menimbulkan syahwat, mulut jangan suka ghibah, telinga jangan dipakai menguping aib orang lain. Kalau puasa kita hanya sekadar menahan lapar dan haus, namun tidak menjaga seluruh anggota badan dari hal-hal yang tidak berguna, maka puasa kita seperti puasa anak TK," katanya.
Kebiasaan lain, lanjut Zaenal, yang sering dilakukan sebagian umat Islam saat berpuasa ialah berlebih-lebihan ketika berpuka puasa. Segala jenis makanan dan minuman tersedia di meja hidangan. "Sikap 'israf' atau berlebih-lebihan dalam Islam sangat dilarang, apalagi saat bulan puasa. Ada orang yang biasanya saat tidak puasa di siang hari dia hanya makan satu mangkok bakso, tapi saat dia buka puasa makan tiga mangkok bakso sekaligus untuk balas dendam. Puasa seperti ini namanya puasa balas dendam," ujarnya sambil tertawa.
Ibadah puasa, kata Zaenal, harus melahirkan sikap hidup sederhana dan efisien dalam konsumsi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sikap konsumsi yang berlebihan menjelang Ramadan, seperti menghidangkan menu berlebihan saat sahur dan berbuka, dapat memicu tingginya inflasi yang pada akhirnya dapat menyengsaSKn saudara kita yang kemampuan daya belinya rendah.
"Kami dapat surat edaran dari Bupati Karawang yang isinya upaya pencegahan inflasi saat bulan Ramadan. Bupati meminta kepada kami selaku para ulama agar melakukan pembinaan akhlak kepada umat Islam, supaya tidak berlaku berlebihan-lebihan saat bulan puasa," tegas Zaenal.
Zaenal menghimbau, agar umat Islam membelanjakan hartanya di jalan Allah, seperti melaksanakan zakat, infak dan shadaqah dari pada melakukan pemborosan dan berlebih-lebihan.(ega)

Bulan Puasa Harus Lebih Produktif

KARAWANG, SK - Puasa bukan merupakan ajang untuk bermalas-malasan dalam bekerja atau melakukan rutinitas lainnya. Justru puasa harus dijadikan momen agar kita lebih produktif mengerjakan segala sesuatu. Hal itu diungkapkan Yosep, guru SDN 2 Lemah Karya saat berbincang dengan SK.
Yosep mengatakan, pada saat bulan Ramadan memang sering kali ada orang merasa malas, jenuh, dan bosan. Menurutnya, itu terjadi karena mereka enggan menahan rasa penat dan rasa kepayahan saat berpuasa. Mereka berpikiran puasa itu identik dengan istirahat.  "Saat berpuasa tuh kita harusnya lebih produktif lagi. Baik itu produktif dalam hal beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari," kata Yosep.
Ia menyarankan puasa itu seharusnya menyibukkan diri alias harus produktif. Baik itu beribadah ataupun dalam kegiatan sehari-hari, misalnya bekerja. Karena dengan menyibukkan diri saat berpuasa, kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. "Dan yang paling enak adalah kita tak akan merasa berjalannya waktu. Tau-tahu udah Zuhur, terus lanjut kerja lagi tau dah Ashar. Terus ga lama lagi Maghrib. Dan kalau kita produktif saat puasa, puasa kita ga sia," imbuhnya.
Selain itu, menurut Yosep, puasa seharusnya bisa mendidik kita untuk lebih survive dan kuat. Bukan cuma daya tahan tubuh saja yang lebih kuat. Tapi daya tahan nafsu kita juga diuji. Ia menceritakan, dahulu saat peperangan di zaman Rasulullah, kemenangan-kemenangan besar malah terjadi saat bulan Ramadan. "Kita sekarang yang hanya menjalani aktivitas biasa dan bukan perang pastinya, kenapa tidak bisa menang juga. Menang untuk mengatasi rasa malas, loyo, dan sedih, agar kita lebih produktif saat Ramadan. Jangan berlindung di bawah kata aku sedang puasa sebagai alasan untuk bermalasan," ajak Yosep.(ega)

Waspadai Pungli PPDB Online

LEMAHABANG WADAS, SK- Antisipasi pungutan liar jasa dan penyuapan kepada pihak sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online perlu pengawasan dan sikap kritis orang tua. Pasalnya, para orang tua yang pasrah akan keputusan sepihak sekolah harus berani bicara soal pelanggaran sekolah saat proses PPDB berlangsung diberbagai jalur masuk penerimaannya.
Aktivis Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari Ahmad Faisal mengatakan, sikap kritis orang tua diperlukan karena sistem PPDB online tidak serta merta aman dari upaya pungutan jasa sampai suap menyuap. Proses passinng grade standar nilai siswa yang mengancam siswa tidak bisa diterima sekolah, dikhawatirkannya munculnya celah tawar menawar kursi sekolah. Tidak hanya itu, lanjut Faisal, semangat pendaftaran gratis juga rawan terjadi pungutan dalam persoalan jasa. Pasalnya, siswa dan orang tua yang dipaksa melek teknologi online dipelosok desa lebih memilih menyerahkan proses pendaftarannya kepada sekolah, hal ini juga rawan terjadi tawar menawar patokan uang jasa bagi oknum sekolah. "Soal passing grade sampai uang jasa pendaftaran rawan diselewengkan, sehingga mencederai semangat sekolah mendaftar gratis," katanya.
Lebih jauh Faisal menambahkan, persyaratan keuangan di sekolah-sekolah yang akan diduduki siswa cenderung memberatkan. Pasalnya, sekolah bisa saja saat PPDB beakhir dengan dalih minim anggaran mensyaratkan diluar kewenangan pemerintah seperti uang bangunan sampai iuran-iuran tidak wajar. Karenanya, dalam pesoalan ini ia menyerukan agar para orang tua kritis saat mencurigai adanya upaya-upaya yang merugikan siswa, baik kepada dinas, aktivis atau media sekalipun. "PPDB ini sudah disahkan, saya yakin betul sosialisasinya tidak selalu maksimal, maka ketidaktahuan orang tua harus bisa membendung kecurangan yang mungkin diupayakan pihak-pihak sekolah," tuturnya.
Hal senada juga dikatakan Pengurus Pimpinan Cabang IPNU Karawang Kiki Nugraha, PPDB online ini patut diawasi. Karenanya IPNU berencana menampung setiap keluhan para kader di komisariat dan ranting soal proses PPDB dan akan mengutip sejumlah sekolah yang diduga melakukan punngutan jasa dan iuran lainnya diluar batas kewajaran, sampai dengan iming-iming titip menitip siswa yang dilakukan oknum. Kemudian, lanjutnya, hasil temuan para kader itu akan dirangkum dan disodorkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk evaluasi dan menindak Oknum kasek atau oknum guru sampai sekolah yang melanggar ketentuan PPDB online ini. "Kita siap tampung keluhan dari para siswa dan orang tua, kita semua bertanggungjawab atas kebijakan pemda ini," pungkasnya. (rud)

Kemacetan Depan PT Beesco tak Pernah Tuntas

PURWASARI, SK� Kemacetan yang kerap terjadi pada sore hari di Jalan Purwasari�Cikampek di depan PT Beesco Indonesia dikeluhkan oleh pengguna jalan. Kemacetan tersebut, lantaran ketidakdisiplinnya angkutan umum yang parkir sembarangan serta kurang banyaknya petugas arus lalu lintas. Beberapa pengguna jalan mengeluhkan kondisi tersebut, terlebih saat-saat jam keluar karyawan dari PT Beesco Indonesia.
"Haduh, udah langganan Kang disini mah macetnya. Gimana gak terjadi kepadatan, orang angkotnya parkir sampai ngabisin tidak ada yang seteengah jalan, belum pulangnya karyawan PT Beesco Indonesia, kurangnya petugas pengaturnya. Akan tetapi memang paling pada saat jam masuk, tapi yang paling parah mah pada saat jam keluar,� katanya Anton (28), salah satu pengguna jalan mengungkapkan kepada belum lama ini.
Menurutnya, kemacetan yang terjadi di sekitar di Jalan Purwasari�Cikampek di depan PT Beesco Indonesia tersebut bisa diurai, asal petugas security yang mengurusi kemacetan lebih banyak. "Saya tahu, di Karawang ini banyak pabrik. Akan tetapi kalau setiap securitinya membantu jalannya arus lalin, saya yakin bisa mengurangi yang namanya kepadatan kendaraan. Meskipun memang kemacetan di di Jln Purwasari � Cikampek di depan PT Beesco Indonesia hanya pada saat jam keluar saja yang paling padat,� tambahnya.
Dia menilai, ketidakdisiplinnya angkutan umum yang parkir sembarangan sehingga menghabiskan setengah dari badan jalan, itu yang menyebabkan kepadatan kendaraan di depan  PT Beesco Indonesia yang berada di Jalan Purwasari�Cikampek. �Seharusnya supir anggkutan umum yang hendak menaikan karyawan bisa tertib,�  ucapnya.
Hal senada diungkapkan Deni, warga Purwasari, dia mengatakan,  depan PT Besco Indonesia sering sekali bahkan langganan kemacetan pada saat jam keluar, ia meminta kepada pengguna jalan agar lebih bersabar dengan kondisi tersebut. �Iya mau gimana lagi, di jalan ini memang sudah langganan kemacetan Kang, apalagi di Pagi sama Sore hari, saya harap pengguna jalan bisa sedikit lebih sabar. Dan mungkin pihak manajemen dari perusahaan ini harus bisa lebih menertibkan lagi, lewat security nya,� ujarnya. (zie)

Dishub Akui Banyak Pungli

- Sekdishub Pernah Jadi Korban

CIKAMPEK, SK - Terkait tudingan banyaknya pungutan liar (Pungli) yang mengatasnamakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, Sekretaris Dinas Perhubungan mengakui dilapangan kondisi itu memang benar adanya, bahkan dia mengaku pernah menjadi korban pungli tersebut.
"Yah pungli itu memang ada, tapi itu bukan oknum dishub, yang saya temui di lapangan adalah warga biasa yang mengatasnamakan petugas Dishub," ujar Sekretaris Dishub Kabupaten Karawang Nunu Nugraha.
Dia menyampaikan hal tersebut terjadi dibeberapa titik jalan yang ada di Kabupaten Karawang. Perlu kerjasama semua komponen untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. "Memang selain warga yang mengaku-ngaku menjadi petugas dishub, ada juga oknum dishub yang melakukan itu, dan kami sudah melakukan pemanggilan secara institusi kepada mereka," ujarnya.
Pemanggilan tersebut menegaskan agar mereka tidak melakukan hal-hal diluar tupoksi yang ada, karena biar bagaimanapun dan sekecil apapun kesalahan yang nampak dilapangan akan berdampak serius kepada institusi dishub itu sendiri. "Semua petugas sudah dipanggil termasuk semua UPTD Dishub yang ada, dan kami tegaskan jangan sampai ada hal-hal yang merugikan masyaSKt," ujarnya.
Dia juga mengaku pernah mendapati masyaSKt biasa yang bukan petugas dishub menghentikan mobilnya saat melintas dan memberikan secarik kertas yang isinya pemungutan retribusi. "Saya pernah dipungut juga, itu bukan oknum Dishub tapi bapak-bapak dari warga biasa. Ya memang secara otomatis saya juga ngasih senilai uang yang tertera di kertas tersebut yaitu Rp 60 ribu," ujarnya.
Tapi setelah itu, dia langsung berhenti kemudian memintai keterangan dapat dari mana kertas yang berisi logo pemda tersebut yang dilengkapi dengan nominal untuk pemungutan kendaraan yang melintas. "Waktu itu juga saya langsung menyampaikan agar dia berhenti melakukan hal tersebut, karena itu yang merusak citra dishub," ujarnya.
Setelah kejadian tersebut dia mengaku ditempat yang tidak disebutkan lokasi pastinya itu sudah tidak ada lagi bapak-bapak yang melakukan pungli dengan mengatasnamakan dishub. "Ya sekarang disitu sudah tidak ada. Ini artinya kami melakukan pengawasan terus-menerus sekemampuan kami. Karena kejadian itu juga diluar jam kerja," ujarnya.
Sementara, Ketua Ketua Center For Indonesian Transportation Developments (Citrades) Adien Solehudin, terus meminta agar dishub melakukan pemeriksaan atau pemantauan rutin disetiap jalur yang biasa para oknum petugas dishub melakukan pungli. "Karena hal yang seperti itu tidak mungkin bisa hilang begitu saja, perlu adanya pengawasan secara intens dan dilakukan secara serius," ujarnya.
Dia menegaskan, dilapangan masih banyak yang terjadi hal-hal yangb tidak diinginkan baik itu berupa pungli, maupun berupa kesemrawutan lalulintas. "Perlu adanya penanganan serius, bukan hanya retorika," tegasnya. (zie)

Kiai Hasan Bisri: Golput Haram

TELAGASARI, SK- Pimpinan Pondok Pesantren At Tarbiyyah Ciwulan, Kecamata Telagasari KH Hasan Bisri Syafei, menyerukan kepada masyaSKt agar tidak golput dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Pasalnya, pilihan golput alias tidak memilih capres adalah haram hukumnya, karena di negara manapun termasuk Indonesia perlu adanya pemimpin.
Hal ini, lanjut KH Hasan, sesuai tuntunan ajaran Islam, dimana negara yang dipimpin pemerintah yang dzolim lebih baik dari pada negara satu malam tanpa pemerintah. Petunjuk tersebut jelas penegasan perlu adanya pemimpin di pemerintahan suatu negara, hanya saja dirinya dan masyaSKt pada umumnya wajib memilih pemimpinnya yang layak dan patut bagi negara di momen capres seperti saat ini. "Kami serukan bahwa golput itu haram, semua masyaSKt harus benar-benar memilih capres yang layak dan patut memimpin republik ini," katanya kepada SK.
Mantan Ketua Tanfidz PC NU Karawang ini mengaku, keluarga besar Pondok Pesantren At Tarbiyyah Ciwulan bulat dukung pasangan capres-cawapres Jokowi-JK. Selain bulat mendukung, pesantren yang memiliki ribuan alumni dari berbagai lembaga pendidikan itu juga menyatakan siap memperjuangkan pemenangan capres yang di usung PDI Perjuangan itu. "Kami keluarga besar pesantren At Tarbiyyah sudah bulat mendukung Jokowi-JK," ujarnya.
Menurutnya, Jokowi mutlak adalah warga NU kultural, sementara Jusuf Kalla adalah NU struktural yang masuk dalam barisan Mustasyar PBNU. Apalagi, lanjutnya, Jokowi-JK ini adalah sosok yang rajin melaksanakan shalat. Jauh dari hal itu, dirinya tidak merasa ragu atas bukti-bukti yang telah ditorehkan Jokowi di pemerintahan, begitupun Jusuf Kalla yang sudah nyata dan matang memimpin pemerintahan. Keduanya, lanjut kiai yang juga menjabat Mustasyar PCNU Karawang ini, pasangan Jokowi-Jk terbukti amanah dan jujur dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan. Dirinya juga mengecam berbagai upaya dan tindakan yang disengaja untuk menjatuhkan pamor mantan Wali Kota Solo tersebut, ia menyebut seperti kampanye negatif seperti Obor Rakyat, surat Prabowo kepada para guru sampai dengan isu-isu sara yang dialamatkan kepada capres nomor urut 1 itu. Karenanya, dirinya meyakinkan masyaSKt agar tidak termakan isu-isu negatif tersebut yang bisa memecah belah masyaSKt. "Jokowi sudah terbukti, Jusuf Kalla sudah nyata, kami yakin keduanya NU 'Geledegan'," cetusnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, datangnya Jokowi ke pesantrennya di tengah guyuran hujan dan mati lampu beberapa waktu lalu, adalah bukti pasangan capres tersebut berkomitmen untuk memperjuangkan kemajuan pesantren dan senantias memberikan hormat dan penghargaannya kepada para kiai. Tidak heran, lanjutnya, ia meyakini sosok yang tidak cacat korupsi ini bisa menggalang geSKn yang terbaik untuk agama, nusa dan bangsa, untuk membuktikan keseriusannya mendukung Jokowi. Kiai pentolan Pesantren Cipasung Tasikmalaya ini ciptakan syiiran pemenangan Jokowi -JK bagi keluarga besarnya dalam versi I'tiraf Abu Nawas dan shalawat Badar. "Kita berharap besar, saat menang nanti Jokowi bisa kembali ke Karawang  dan kunjungi kembali pesantren-pesantren," pungkasnya. (rud)

Target Partisipasi Pilpres 75 Persen

*Anggota KPPS Tingkat Desa Mengikuti Bintek

TEGALWARU, SK - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tingkat desa seluruh kecamatan Tegalwaru mengikuti bimbingan teknik (Bintek). Hal itu terkait pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan diselenggaSKn pada 9 Juli mendatang. Sementara target partisipasi pilpres tahun ini diharapkan mencapai 75 % lebih.

Ketua Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Tegalwaru, Atang Komarudin, mengatakan itu akhir pekan (28/6) kemarin, usai melakukan bintek di ula kecamatan. �Sebenarnya rencana bintek ini digelar dimasing-masing desa. Namun setelah mengingat keterbatasan masing-masing desa, terlebih menjelang puasa KPPS sepakat untuk menggelar bintek di lakukan di aula kecamatan," ucapnya.
Ditambahkannya, pada dasarnya kalaupun digelar di desa masing-masing yang menjadi pematerinya tetap pihak PPK. Terlebih jika mengingat waktunya sudah masuk pada bulan Ramadhan. Namun menurut ketua PPK ini dalam pelaksanaannya, tetap dilakukan  secara bergiliran. Dengan demikian menurutnya ternyata dengan dilakukan di aula kecamatan lebih efektif. Baik waktu, peralatan seperti infocus dan peralatan lainnya tidak harus dibongkar pasang, serta pemateri sendiri tidak harus mondar-mandir dari desa kesatu ke desa lainnya.
Atang berharap dengan pelaksanaan bintek tersebut para petugas KPPS dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan benar. Kalaupun secara sekilas pelaksanaannya akan lebih mudah. Namun dia juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaannya pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan lebih banyak. Sebab yang tadinya paling banyak hanya mencapai 500 pemilih untuk saat ini mencapai 800 pemilih.
Atang juga mengingatkan agar panitia dalam pelaksanaannya harus tetap berhati-hati. Karena jika saja semabarangan bisa jadi akan lama seperti pada waktu pileg. Terutama dalam permasalahan jumlah yang hadir, laki-laki perempuan, pemilih dari luar dan hal-hal lainnya. Hingga dalam bimbingan teknis ini peserta dari KPPS harus mengisi soal yang selanjutnya disesuaikan, karena agar pelaksana tersebut lebih memahami.
Jejejn Alami SPdI., (35) penanggung jawab teknis PPK Tegalwaru saat ditemui menerangkan, memang secara teknis dalam pelaksanaan Pilpres sepertinya akan lebih mudah. Namun pemilihnya bertambah, sebab dari jumlah TPS di perkecil namun pemilih secara otomatis akan bertambah. Adapun secara angka Jejen menyampaikan untuk daftar pemilih tetap (DPT) saat ini mencapai 28.333 pemilih dari sebelumnya hanya 27.898.
Semantara untuk TPSnya sendiri yang tadinya di satu kecamatan ini mencapai 66 TPS kini hanya 47 TPS. Hal tersebutpun salah satu penyebabnya karena untuk pemilih per TPS sendiri bertambah banyak. Tadinya maksimal 500 pemilih, semantara untuk saat ini mencapai 800 pemilih.
Karenanya, Jejen berharap adanya pemahaman yang baik dan akan menjadi lebihbaik daripada waktu pileg. Bahkan disampaikan juga pada waktu Pileg para panitia banyak kesalahan apakah karena kelelahan maupun tidak paham, yang jelas dalam pilpres hal tersebut diharpkan kembali terjadi. (ark)

Majalaya Siapkan 70 Linmas Amankan Pilpres

MAJALAYA, SK - Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 mendatang, pihak Kecamatan Majalaya saat ini mulai mempersiapkan pengamanan Pilpres. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik sosial akibat beda pendapat.

"Sekarang ini kita sedang melakukan pembinaan Linmas serta membuat pengamanan langsung untuk memberikan keamanan kepada masyaSKt agar pilpres nanti berjalan aman dan kondusif, serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," Ujar Kasie Trantib Arta, S.H. Dia mengatakan untuk itu telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Majalaya, PPK Kecamatan Majalaya dan PPS Desa se Kecamatan Majalaya.
Arta menambahkan, pengamanan tersebut dilakukan dengan cara mengkoordinir semua anggota linmas di desa masing-masing. Selain tugas pengamanan selama pilpres berlangsung. Pada prinsipnya menjaga keamanan selama pilpres walaupun beda pendapat terhadap calon masing-masing, akan tetapi tetap masyaSKt menjaga keamanan lingkungan dan tidak pecah akibat perbedaan tersebut. Selain itu, masyaSKt juga harus bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Majalaya agar terciptanya pilpres yang kondusif, aman dan terkendali. "Kita melakukan pembinaan para anggota linmas masing-masing. Di tempat pemungutan suara (TPS) nanti akan ditempatkan dua orang linmas," ujarnya.
Arta melanjutkan, masing-masing desa diperkuat dengan pengamanan 10 anggota linmas selama pilpres berlangsung. Jadi Kecamatan Majalaya menyiapkan 70 anggota linmas menjaga keamanan pilpres. Para anggota linmas diberikan pembinaan serta arahan menghadapi pilpres, selain itu melalui rapat minggon diadakan sosialisasi langsung ke masyaSKt. "Saya terus melakukan monitoring pengamanan lingkungan, sejak H-3 anggota linmas siap di tempat untuk menjalankan tugasnya. Saya berharap masyaSKt nanti bisa saling menghormati keputusan pilpres," ujarnya.
Ditemui terpisah, Kaur Trantib Desa Sarijaya, Dede Harto mengatakan, setiap menghadapi pemilihan umum (pemilu) legislatif, Presiden, Kepala Desa, Desa Sarijaya terus melakukan pengamanan langsung di masing TPS dengan menaruh 2 anggota linmas untuk menjaga kondusifitas selama pemilihan. "Biasanya yang menjadi konflik di masyaSKt dikarenakan masyaSKt yang mempunyai hak pilih akan tetapi belum terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu, segera melakukan pengecekan kembali hak pilih agar meminimalisir kerusuhan ketika pilpres berlangsung," katanya.
Dia menambahkan, melalui himbauan serta sosialisasi ke masyaSKt agar masyaSKt dapat memilih sesuai dengan keinginanya, untuk Desa Sarijaya sampai sekarang masih aman terkendali. Para anggota linmas terus menjaga keamanan desa selam 24 jam saling bergantian agar terciptanya kondisi yang kondusif, aman serta terkendali. "Saya berharap pilpres ini berjalan dengan lancar, aman serta terkendali sehingga masyaSKt puas dengan pilihannya masing-masing," katanya. (cr3)

Pembangunan Kantor Camat Jayakerta Mangkrak

- Pemkab Diminta Turun Tangan

JAYAKERTA,SK- Pembangunan gedung kantor Kecamatan Jayakerta sudah sekian lama terbengkalai. Bangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2013. Bahkan hingga kini belum ada tanda-tanda pengerjaan itu akan dilanjutkan oleh pemborong. Lemahnya pengawasan dari cipta karya dan seleksi pemborong yang terkesan asal dianggap menjadi biang keladi.
Sebagaimana diketahui, proyek pengerjaan gedung Kecamatan Jayakerta sudah 7 bulan terakhir tak jua rampung dikerjakan. Bahkan hingga kini belum ada tanda tanda pengerjaan oleh pemborong akan dilanjutkan. Padahal seharusnya, proyek itu harus sudah selesai dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan tanggal pengerjaan. "Seharusnya pembangunan gedung kantor kecamatan ini sudah rampung dari dulu, sepertinya, ada pola komunikasi dengan pemborong yang tidak terjalin dengan baik," kata Rian Khikhayatullah, aktivis Poros Transaparansi (Portas).
Senada diungkapkan Darmawan, warga Jayakerta lainnya. Menurut dia, tidak selesainya pengerjaan gedung kantor berpengaruh besar terhadap pelayanan masyaSKt. "Bagaimanapun lingkungan kerja pelayanan warga ini kan harus baik, bagus dan nyaman. Sehingga para pekerja pun melayani kami dengan baik. Begitu juga sebaliknya, kami ikut nyaman kalau mereka juga nyaman dalam bekerja," Darmawan berujar.
Sementara itu, salah satu tokoh masyaSKt setempat, Suherman yang biasa dipanggil kang Maman mengatakan, pengawasan dinas cipta karya dalam proyek tersebut sangatlah minim. "Terbengkalainya gedung kantor Kecamatan Jayakerta karena pola pengawasannya sangat rendah. Pemilihan kontraktor perlu dilakukan lebih selektif lagi, agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini," kata dia menyarankan.
Maman berharap, pemeritah terkait harus segera turun langsung dan melakukan kroscek ke Jayakerta untuk menghindari tudingan miring dari masyaSKt. (fah)

Hapus LSM Musuh MasyaSKt

*Bupati Diminta Tegas

TEGALWARU, SK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang diminta tegas menegakan aturan di Kecamatan Tegalwaru. Termasuk merancang kebijakan bersama DPRD tentang aturan penambang yang tidak merusak lingkungan. Selama ini sistem pemerintahan di kabupaten ini dinilai lemah terhadap keinginan pengusaha.

Seperti diungkapkan Hendi Nurdian Hidayat, kemarin. Dia menyampaikan pernyataan melalui surat elektronik yang disampaikan lewat komentarnya dalam status 'Penolakan warga Kampung Cipaga, Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, terhadap aktivitas tambang di wilayahnya'. Status tersebut diketengahkan dalam facebook Kapling Rakyat.
Melalui status itu Hendi, menyampaikan kekecewaannya terhadap aksi sekelompok oknum anggota LSM yang menjadi beking pengusaha pertambangan liar batu andesit di Blok Cibonteng, Gunung Cipaga, Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru. Oknum LSM itu merasa kecewa setelah warga memaksa pengusaha tambang menarik keluar Kobelco dan mesin pengebor batu dari lokasi pertambangan. Hingga berakhir terhadap penyerangan kepada warga. Sehingga menyulut emosi warga lainnya dan beramai-ramai membakar motor yang dikendarai pelaku penyerangan.
"Saya sebagai warga Desa Wargasetra mendukung sepenuhnya pemerintah kabupaten Karawang untuk membuat kebijakan yang seadil-adilnya terhadap kami di Wargasetra pada khususnya dan seluruh Karawang pada umumnya. Saya berharap pemerintah Karawang menindak tegas para cukong beserta semua beking yang menjadi kaki tangan pengusaha yang merugikan warga," ucapnya.
Tidak hanya itu, Hendi juga menambahkan, para cukong dan beking pengusaha itu melakukan aksi perusakan terhadap lingkungan. Mereka melakukan eksploitasi kekayaan alam dengan cara merusak. "Mereka bukan cuma merusak alam tetapi juga berbuat kasar terhadap kami. Kami ingin wilayah kami lestari," tegas Hendi.
Secara terpisah, Rhonank juga mengungkapkan hal senada. Hanya saja, dia lebih menyoroti peranan LSM yang seharusnya bisa mengayomi masyaSKt malah berulah sebaliknya. Dia amat menyesalkan aksi oknum LSM yang melakukan penyerangan terhadap warga Desa Wargasetra. "LSM harusnya membina warganya agar bisa memanfaatkn SDA dan SDM dgn tujuan kesejahteraan," tegasnya.
Rhonank sendiri merasa heran. Jika mengacu terhadap sejarah terbentuknya sebuah LSM sebagai lembaga penyampai aspirasi masyarkat, sudah tentu amat berbeda dengan sekarang. "LSM sekarang hanya sebagai alat kaum kapitalis, diadu dombakan, dimanfaatkan juga dijadikan beking dan bodygoard para pengusaha," ucapnya.
Sementara, Dadi Sugara justru lebih tegas lagi menyikapi aksi tidak bertanggung jawab oknum LSM yang melakukan penyerangan terhadap warga desa Wargasetra. Dia terang-terang menyatakan agar pemerintah kabupaten menghapus LSM yang tidak berpihak kepada masyaSKt. "Hapus LSM yang tidak berpihak ke masyaSKt. Jangan didiamkan saja," tegasnya.
Kendati begitu, Dadi tidak menampik jika untuk melakukan itu bukanlah hal mudah. Terlebih tidak sedikit LSM yang berdiri saat ini merupakan rentetan barisan dari pejabat atau penguasa tertentu. "Ganti bupati ganti LSM baru. Bukan makin berkurang malah bertambah. LSM yang tidak berpihak masyaSKt itu Preman berkedok LSM. Mereka bekerja untuk kepentingan segelintir kepentingan tanpa ada niat mensejahtSKn masyarkat. Bahkan sebaliknya malah menakut-nakuti dengan intimidasi kalau kepentingannya tidak terealisasi," ujarnya. (SK)

Pemuda Jangan Golput

Perhelatan pemilihan presiden 9 Juli mendatang diminta benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan kemashlahatan masyaSKt. Sebab, presiden terpilih akan sangat menentukan nasib 260 juta rakyat Indonesia 5 tahun kedepan. Oleh karenanya, momentum ini jangan sampai dilewatkan. Pemuda diminta berperan aktif dalam pemilu mendatang.
Badruddin, atau akrab disapa Abad, tokoh pemuda Karawang Utara kepada SK meminta agar segenap pemuda memanfaatkan momentum Pilpres untuk membenahi negara. "Karena dialah pemimpin sebenarnya yang akan menentukan kehidupan masyaSKt 5 tahun kedepan. Makanya jadikan momentum ini sebagai ikhtiar pemuda memperbaiki bangsa," ajaknya.
Ia mencontohkan bahwa kebanyakan, para pemuda cenderung acuh tak acuh saat menghadapi gelaran pemilihan umum. Sikap itu, justru dinilainya sebagai tindakan kontraproduktif dan membiarkan pemimpin dholim melenggang memegang kekuasaan. "Rusaknya negara itu bukan karena banyaknya orang jahat, namun orang baik yang sedikit itu memilih untuk diam. Makanya kita tidak boleh diam," kata pria itu.
Tak lupa, saat menjatuhkan pilihan, para pemuda juga diajak untuk melihat visi misi masing-masing kandidat. Ini dilakukan agar mereka satu visi dengan kandidat pilihan. "Bisa dilihat dari program kerja mereka, visi dan misi serta fokus pembangunan yang akan dilakukan," ujarnya.
Pemuda juga diajak untuk tidak golput, karena tindakan itu memperlihatkan ketidakpeduliannya terhadap keadaan bangsa. "Kalau pileg, masing-masing anggota legislatif bisa saling bantah. Kalau Presiden, tidak bisa kemudian anak-anak buahnya membantah karena kekuasaan yang dimiliki presiden lebih besar. Kalau Golput, artinya kita cuek bebek dan enggak peduli akan nasib negara ini,"tutupnya. (fah)

Pegawai BP3K Kotabaru Jarang Ada di Kantor

- Jam Kerja, Kantor Kosong

KOTABARU, SK - Kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kotabaru sepi, tak nampak ada pegawai yang berada di ruangan. Kantor tersebut baru ramai ketika ada kegiatan.
Menurut warga setempat, Adung, kantor tersebut memang lebih banyak sepinya daripada ramenya. Karenaya kalau mau mengetahui data tentang perkembangan pertanian di Kotabaru harus saat ada acara. "Ada isinya kalau ada rapat-rapat saja, kalau tidak ada rapat ya sepi kayak gitu. Nah ramai lagi kalau ada acara," ujar Adung saat berbincang-bincang dengan SK, Kamis (26/6) kemarin.
Kondisi tersebut, menjadi sorotan bagi para aktivis Karawang, salah satu yang menyampaikan kekecewaan atas keadaan tersebut adalah Suryana, Lembaga Kajian Anak Bangsa. Menurutnya itu menjadi cerminan buruk atas minimnya pelayanan masyaSKt. "Kalau jam sepuluh sudah tidak ada dikantor, jam berapa ngantornya, kedisiplinan pegawai harus pantau betul itu," ujar Suryana melalui ponselnya.
Dia menegaskan, kantor yang berkaitan dengan pelayanan masyaSKt itu haram hukumnya tidak diisi. Karena adanya pemerintah itu untuk melayani masyaSKt. "Ini adalah salah satu raport merah pemerintahan Karawang, Saya melihat secara general saja, tidak hanya satu institusi. Karena di kantor-kantor lain juga kejadiannya persis seperti itu," ujarnya.
Dia mengaku itu juga menjadi kajian serius oleh Lembaga Kajian Anak Bangsa, artinya banyak sekali hal-hal yang merugikan masyaSKt. Karena masyaSKt tidak dapat terpenuhi hak-haknya. "Bagaimana mau terpenuhi haknya, mau bertemu saja susah. Apalagi kalau mau memperbaiki daerah, itu masih jauh," ucapnya.
Karenanya, dia mendesak kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat agar kinerja para pelayan publiknya bisa berjalan baik. "Ini harus ada ketegasan sikap pemangku kebijakan," pungkasnya.
Sementara itu, ketika SK berupaya melakukan konfirmasi, tak ada satupun pegawai BP3K Kotabaru yang ada di kantornya. (zie)

Tertibkan Parkir Liar di Sadang

PURWAKARTA, SK - Polisi didesak agar menertibkan parkir liar angkutan umum di sekitar perempatan Sadang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari. Tak jarang akibat parkir liar angkutan umum berbagai jurusan di Purwakarta, mengakibatkan antrean kendaraan baik dari arah Bungursari menuju kota Purwakarta atau sebaliknya.

Kondisi paling parah terutama terjadi sore hari, saat karyawan PT. Dada bubaran kerja. Hal tersebut memperparah kemacetan kendaraan dari dua arah tersebut. "Angkotnya mengetem dimana saja dan tidak teratur. Jadi pasti macet, apalagi mereka (sopir angkot, red) pasti ingin muatannya penuh jadi ngetemnya persis di depan pintu keluar karyawan Dada. Padahal itukan perempatan jalan, pasti mengganggu kendaraan lain," ungkap Didin, pengendara motor yang melintas di perempatan Sadang.
Ia menjelaskan, antrian kendaraan selalu terjadi setiap harinya, terutama menjelang magrib. Saat ribuan karyawan PT. Dada bubar. Namun hal tersebut tidak pernah disikapi secara serius, sehingga terus berulang-ulang terjadi. "Memang suka ada petugas polisi yang mengatur kendaraan, tapikan masalahnya bukan itu. Tertibkan angkotnya, jangan ngetem di sembarang tempat. Kalau tertib saya yakin nggak bakalan macet seperti ini," paparnya.
Hal senada dikatakan Imas Nurjanah (26) warga Desa Cibening, Kecamatan Bungursari. Ia menyarankan agar petugas kepolisian menindak tegas pelaku aksi parkir liar yang kerap menyebabkan kemacetan yang terjadi setiap sore hari. Sehingga kedepan tidak lagi terjadi kemacetan kendaraan yang mengganggu kenyamanan kendaraan. "Polisi harus tegas, supaya angkotnya tidak parkir di sembarang tempat biar tidak macet," singkatnya.
Bila perlu mencontoh seperti yang dilakukan pemerintah Jakarta untuk menciptakan efek jera para pelaku parkir liar, tanpa terkecuali. Dijakarta petugas bersikap keras dengan mencabut pentil kendaraan yang parkir liar. Meski awalnya melahirkan sikap pro dan kontra karena belum didukung payung hukum, namun tindak tegas itu tetap diberlakukan. (awk)

Perpustakaan Keliling Kekurangan Buku

LEMAHABANG WADAS, SK - Perpustakaan keliling yang disediakan di setiap kecamatan dirasa masih banyak kekurangan buku. Ironisnya, hampir setiap 2 bulan sekali ada saja buku yang hilang.
Di sisi lain, kendaraan operasional yang diberikan 6 tahun lalu itu semakin lapuk, sementara siswa SD dan madrasah minat membacanya semakin meningkat setiap kali perpustakaan keliling itu menyambangi sekolah-sekolah.
Pengelola Pusling Kecamatan Lemahabang Salim Permana mengatakan, pergantian buku yang baru hanya 84 buah dalam setahun, padahal minat baca saat dirinya datang keliling ke sekolah sering kali langsung diserbu siswa. Tak hanya itu, buku seperti bacaan komik bernuansa edukasi sering kali hilang tidak kembali ke boks kendaraan.
Setiap bulan, memang diberikan Rp 200 ribu untuk biaya transportasi kendaraan kelilingnya. Namun uang sekecil itu belum mampu menopang kerusakan kendaraan yang semakin lapuk. Ia mencontohkan, kendaraan operasional dari APBD tahun 2008 untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini lampu sennya sudah mati dan bagian besi boks pengangkut buku juga semakin berkarat. "Minat baca mah Alhamdulillah, paling sekarang cuma ada 300 buku mah, hanya anak-anak mah suka yang bacaan komik sampai hilang juga bukunya itu," katanya.
Salim menambahkan, setiap tahun ia harus melaporkan jumlah buku yang masih tersedia sampai memberikan keterangan beberapa buku yang hilang. Rata-rata buku yang tersedia sebatas buku mata pelajaran. Di sisi lain juga banyak permintaan dari madrasah, DTA dan MI agar perpustakaan keliling ini berkunjung ke lembaganya. Ia mengaku berangkat pagi hari ke sekolah-sekolah.
Dalam satu hari, sekitar 4-5 sekolah ia datangi dari 28 SD di Lemahabang. Sejenak rehat, dirinya hanya menerima rokok saja, namun yang terpenting minat baca anak bisa meningkat. "Semakin tua mah lemes juga, setiap pagi ya keliling," katanya.
Kepala UPTD PAUD/SD Lemahabang Rusta Anzela mengakui keberadaan perpustakaan keliling itu penting karena mendongkrak IPM masyaSKt Karawang sejak dini. Untuk mengantisipasi kekurangan buku, dirinya bertekad bakal mengajukan kembali agar sejumlah buku bisa ditambah, terutama komik-komik bacaan, apalagi saat ini pedoman yang diperlukan harus berbasis pada penerapan kurikulum 2013. "Kita akan ajukan kembali agar bisa ditambah lagi, ini bagus bagi IPM siswa," katanya. (rud)

Pengelola PNPM tak Mau Jalankan Aturan Baru

CILAMAYA WETAN, SK - Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan MasyaSKt (PNPM) Se-Karawang menolak Peraturan Organisasi (PTO) baru tahun 2014. Pernyataan penolakan tersebut dimusyawarahkan dalam pertemuan Asosiasi UPK Se-Karawang di UPK Singaperbangsa Cilamaya Kulon. Para ketua UPK tersebut juga mengancam tidak akan menjalankan PTO 2014 tersebut sebelum menerima arahan dari Asosiasi Pusat yang masih melobi untuk dikaji ulang dan dianggap mengebiri peran UPK.
Sekretaris Asosiasi UPK Karawang Ahmad Sapei mengatakan, dalam PTO baru banyak peraturan yang semakin membelit program dan kebijakan sampai mengkebiri peran UPK. Ia mencontohkan, peran Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) kini jadi membawahi UPK secara total, bahkan jika pengelola UPK tidak mencapai surplus, BKAD berhak memberhentikan ketua UPK.
Selain itu, poin keuangan yang langsung masuk ke suplier tanpa transit ke TPK akan memunculkan kerumitan administrasi. Karenanya, ke depan ia harapkan PP UU Desa nantinya bisa menempatkan UPK secara khusus agar jelas perannya. Saat Rakernas di Boyolali tambahnya, Asosiasi UPK NKRI menyatakan penolakannya terhadap PTO baru  dan meminta direvisi ulang.
Meskipun fasilitator mendesak agar UPK Karawang segera menjalankan PTO 2014, namun semua asosiasi UPK sepakat tidak akan menjalankan PTO tersebut sebelum ada keputusan dari hasil negosiasi dari pusat itu. "Mungkin banyaknya perubahan di PTO itu akibat kecurigaan teknis di lapangan, sehingga PTO ini diputuskan meskipun banyak klausul yang mengebiri peran UPK," katanya.
Ketua Asosiasi UPK Karawang Burhan Subarkah mengatakan hal serupa, menurutnya jika PTO tersebut keukeuh dijalankan yang dirugikan UPK. Saat ini pihak asosiasi dari pusat masih memintai konfirmasi antar divisi untuk pengkajian ulang PTO tersebut. Pasalnya, banyak klausul yang membelit.
Ia mencontohkan, PTO baru itu UPK tidak ada dalam speciemen alias tidak diperkenankan dalam pengambilan keuangan kecuali hanya operasional, tidak boleh menerima THR, saat surplus reward juga ditiadakan. "Membingungkan, TPK pengajuan ke UPK lewat RPD, pencairan sesuai RPD transfer ke TPK tapi sekarang TPK justru harus bikin surat kuasa ke UPK untuk transfer ke suplier. Sementara dalam perjanjian tetap TPK ke suplier," herannya.
Lebih jauh ia menambahkan,  Dana Program dan Dana Perguliran dalam PTO juga harus menggunakan jasa staf masing-masing 3 orang. Di satu sisi para staf dana program dan perguliran itu harus diberikan honor sesuai UMK, menurut Ketua UPK Gema Cita ini, pihak UPK harus mencari honor di mana? Tidak mungkin juga honor pengelola dengan staf itu dibeda-bedakan. "Saat ini kita menunggu saja keputusan asosasi dari pusat dalam jangka waktu yang belum ditentukan," pungkasnya. (rud)

Sulvia Trihapsari Kasi Pidsus

KARAWANG, SK - Nama Sulvia Trihapsari sudah mulai dikenal di Kabupaten Karawang. Ramah, itulah kesan pertama yang dikenalnya dari Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karawang ini. Para penggiat anti korupsi di daerah ini memiliki kesan yang sama terhadapnya.

Ketika baru menjabat 3 hari di Kabupaten Karawang, ia sudah harus berhadapan dengan LSM anti korupsi yang melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Karawang beberapa waktu lalu. Namun dia menerima mereka disertai dengan sikap yang ramah dan lugas menjelaskan mengenai duduk persoalan yang dipertanyakan oleh para demonstrans. Keberaniannya menghadapi demonstran dan kemampuannya menjelaskan tentang perkara hukum yang sedang ditangani kejari Karawang membuat aksi demo berlangsung kondusif dan berakhir secara damai.
"Kita harus bisa memberikan pemahaman hukum kepada masyaSKt yang mempertanyakan perkara yang sedang kita tangani. Selama  itu tujuan aksi demo,  justru bisa memberi dorongan buat kita untuk menyelesaikan setiap perkara. Dan masyaSKt memang berhak mempertanyakan perkara yang ditangani kejaksaan,� katanya.
Sulvia memang belum seumur jagung menjadi Kasipidsus Kejari Karawang, persisnya 13 Juni 2014. Namun pengalamannya menangani kasus korupsi jangan dianggap enteng. Dia pernah menangani kasus-kasus besar di Kejaksaan Agung kala menjabat sebagai anggota tim satuan khusus anti korupsi  jaksa agung muda pidana khusus di Kejaksaan Agung.
Kasus korupsi berskala nasional pernah ditanganinya seperti PT. Sang Hyang Seri dalam kasus korupsi benih unggul. Lalu korupsi di Kementrian Pertanian kasus Bantuan langsung benih unggul. Kasus korupsi PT. Angkasa Pura II soal pengadaan simulator. Selain itu ada PT. Cevron soal korupsi di bidang lingkungan. Dia juga pernah menangani korupsi Rintisan Sekolah bertaraf  Internasional (RSBI) yang menjerat sejumlah kepala sekolah.
Kariernya sebagai jaksa dimulai ketika menjadi staf di Kejaksaan Tinggi Medan Sumatera Utara tahun 2002 hingga tahun 2004. Lalu pindah tugas di Kejari Belawan saat baru menjadi jaksa. Lalu tahun 2006 hingga 2007 menjadi staf di Jaksa Agung Muda Pembinaan. Tahun 2007 menjadi Kasubsi Prosarin intel Kejari Jakarta Barat hingg Tahun 2012. Tahun 2013 masuk Biro hukum kejagung selama 8 bulan dan kemudian mendapat tugas di Karawang.
Sulvia berharap selama bertugas di Karawang dapat memberikan manfaat kepada masyaSKt Karawang. Oleh karena itu dia bertekad agar karawang bisa lebih baik lagi dari sekarang yaitu lebih tertib dan teratur. "Waktu pertama datang kesan yang saya dapat Karawang ini penuh debu dan kurang nyaman dilihatnya." Katanya. Namun Sulvia mengakui kalau masyaSKt Karawang ramah dan mudah bergaul. Hanya saja Sulvia berharap agar masyaSKt Karawang dapat memahami hukum terutama pidana korupsi.
Sulvia mengaku prihatin dengan kondisi jalan-jalan banyak yang rusak. Dia berharap agar Pemerintah Karawang dapat serius memperbaikinya. Sulvia mengaku siap mengawal dan mengawasi semua program pembangunan di Karawang. Dia siap mengingatkan pejabat di Karawang jika ada program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Kalau sudah kita ingatkan tapi terus dilakukan terpaksa kita proses secara hukum," Katanya. (ops)

Gali Potensi Kecamatan Tegalwaru

TEGALWARU, SK - Diantara potensi yang belum tergali di Kecamatan Tegalwaru adalah tanaman kopi. Selama ini pohon itu masih ditanam sebagai tanaman kedua setelah padi. Padahal dalam sekali panen bisa untuk tanaman ini bisa mencapai puluhan ton.

"Di Kampung Sirnaruju, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru saja, produksi kopinya diperkiSKn bisa mencapai 10 ton," ucap Ukat, petani kopi asal Kampung Sirnaruju, belum lama ini. Dia menilai banyak potensi yang belum diberdayakan secara optimal di Karawang bagian selatan termasuk tanaman kopi.
Namun sampai saat ini produk unggulan dari Karawang selatan ini hanya dalam bentuk biji kering. Itupun penjualannya di kirim ke Cariu Bogor, karena dianggap lebih refresentatif mulai dari harga jarak dan kondisi jalan, hingga secara tidak langsung sebagian dari hasil mengalir ke daerah Bogor, bukan ke Karawang yang merupakan kota kabupaten dari daerah penghasil kopi tersebut.       
Ukat (46) salah seorang petani warga Kampung Sirnaruju mengatakan, diperkiSKn, sedikitnya petani di kampung ini menghasilkan kopi sedikitnya mencapai 10 ton, terlebih jika tiga tahun kemudian, sebab banyak tanamn kopi yang baru panen tiga tahun kemudian. "Tanaman kopi makin banyak tanam oleh petani, hingga di perkiSKn tiga tahun kemudian kopi ini mulai bisa di panen," katanya.
Selaku petani Ukat juga menyampaikan, padahal tanaman kopi yang ditanam oleh petani lebih banyak di atas lahan tanah milik, dan bercampur dengan pohon lainnya. "Kalau pun di atas tanah milik yang namanya pohon keras atau pohon konservasi tetap di perlukan. Selain itu, tanaman kopi ini bisa di bawah tegakan," tuturnya.
Ukat berharap, dari hasil panen yang terus meningkat dari musim ke musim, hendaknya pemerintah menjadikan hasil panen tersebut dijadikan produk unggulan untuk daerah selatan ini. Disebutkannya pula, potensi pedesaan yang sebenarnya mempunyai sumber daya alam yang melimpah, mulai adanya hutan lindung, hutan konservasi atau hutan pendidikan. "Kami selaku masyaSKt setempat tidak begitu paham tentang permasalahan tersebut, dengan adanya tanaman ini kami hanya menginginkan seluruh hutan yang ada di pegunungan Sanggabuana terjaga hingga kelestariannya akan bertahan sampai kapan pun. Namun perekonomian masyaSKtpun harus terbangun, maka salah satu pilihan bagi petani di kampung tersebut adalah kopi," ujarnya. (ark)

Anak-anak Banyak Terserang Ispa

KOTABARU, SK- Kepala UPTD Puskesmas Kotabaru, Luki Muflih menyampaikan, penyakit inspeksi saluran pernapasan atas (Ispa) mendominasi pasien Puskesmas Kotabaru. Atas kondisi tersebut, dia menghimbau kepada masyaSKt untuk aktif mengikuti posyandu yang diadakan di dusun-dusun.
"Sampai saat ini tidak ada wabah yang menjangkit masyaSKt, baik itu diare dan yang lainnya, tapi untuk ispa itu menjadi penyakit yang paling dominan," ujar Luki, saat ditemui SK diruang kerjanya.
Dia menyampaikan, banyaknya pasien yang terjangkit ispa adalah dari kalangan anak-anak atau balita yang usianya di bawah 5 tahun. "Salah satu penyebabnya adalah karena usia tersebut memang sedang rentan, kemudian imunisasinya juga tidak lengkap, sehingga rentan pada inspeksi," ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, dia meminta agar masyaSKt bisa mengikuti posyandu secara rutin. Karena dengan mengikuti secara rutin. MasyaSKt bisa mengetahui perkembangan balitanya. "Bakal tahu ukuran idealnya, kesehatannya terpantau, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa segera ditangani," ujarnya. 
Untuk bisa terus memberikan pengetahuan kesehatan terhadap masyaSKt, dia mengaku terus melakukan sosialisasi melalui forum-forum yang ada. "Ya seperti saat minggon kecamatan, saat ada forum apa juga kami sampaikan selalu tentang pentingnya hidup sehat," ujarnya.
Terlebih, tambah Luki, belum lama ini sudah melakukan dapat revitalisasi Desa Siaga, dimana di dalamnya dititik beratkan juga dengan kesehatan masyaSKt. "Kesehatan masyaSKt memang menjadi harapan kami. Dengan diaktifkan kembali desa siaga itu sangat membantu kami untuk bisa meningkatkan kesadaran masyaSKt akan kesehatan, " pungkasnya.(zie)

5 Kali Bertanding 3 Kali Juara

SUKATANI, SK - Memodifikasi kendaraan roda dua merupakan hobi yang tertanam sejak kecil. Tak jarang, hobi yang dimiliki Yogi Sugianto pria asal Desa Cianting Utara, Kecamatan Sukatani ini sering mendapatkan perhatian juri dalam kontes yang diikuti.

"Awalnya hobi, sekarang malah jadi kebutuhan. Setiap kontes sering saya ikuti, baik di dalam maupun di luar Purwakarta," ungkap Yogi yang juga tenaga pengajar di salah satu SMK swasta di Purwakarta. Dia menjelaskan, sudah lima kali mengikuti kontes modifikasi motor.
"Di Purwakarta kita juara dua kalau di Bandung dan Garut itu juara tiga. Lumayanlah sekelas pemula seperti saya," jelasnya. Yogi mengaku dari lima kali mengikuti pertandingan tiga diantaranya berlangsung di Purwakarta, sisanya di luar Purwakarta yakni Garut dan Bandung.
Ia menjelaskan, memodifikasi motor adalah kesenangan dan kepuasan yang dirasakan, bukan sebatas mengejar gelar juara atau memenangkan setiap kontes yang diikuti. "Memenangkan kontes yang diikuti bukan tujuan utama, karena yang terpenting adalah proses melakukan modifikasi motor yang memuaskan hati," ungkapnya.
Ia memaparkan, modifikasi motor butuh ketekunan dan kesabaran, disamping harus berfikir kreatif menyusun tema yang akan dituangkan dan dibawakan dalam kontes. Sehingga, butuh kehati-hatian dan keseriusan dalam setiap menyusun perangkat kendaraan. "Kita juga butuh inspirasi dan reperensi dalam setiap modifikasi yang dilakukan. Apa lagi bagi pemula, harus banyak baca dan melihat karya orang lain," pungkasnya. (awk)

DPT Meningkat, TPS Menyusut

RENGASDENGKLOK,SK- Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengalami kenaikan jumlah pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, dibanding Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Hal tersebut mengakibatkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar diseluruh Kecamatan Rengasdengklok akan berkurang signifikan.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rengasdengklok, Juanda mengungkapkan, bahwa untuk jumlah daftar pemilih tetap untuk pilpres ada penambahan. Pada saat pileg, total DPT untuk Rengasdengklok berjumlah 82.134 kini menjadi 83.578 hak pilih, jadi penambahannya 1.444 hak pilih. �Iya memang benar ada pengurangan yang sangat jauh hampir 1.444 orang, yang berbeda saat pileg kemarin,� ungkapnya di saat rapat bersama para anggota PPS, Kamis (26/05).
Lebih lanjut Juanda mengatakan, bahwa untuk pelaksanaan pilpres ini ada pengurangan jumlah TPS di masing-masing wilayah, yakni Rengasdengklok Selatan 29 TPS, Rengasdengklok Utara 23 TPS, Kertasari 13 TPS. �Dan untuk Dewisari 10 TPS, Amansari 14 TPS, Kalangsurya 10 TPS, Karyasari 19 TPS, Kalangsari 15 TPS dan Dukuh karya 6 TPS, jadi total TPS yg ada di kecamatan Rengasdengklok berjumlah 139 TPS dengan total DPT 83.578 jiwa,� paparnya.
Ia juga memaparkan, untuk saat ini, hanya DPT serta logistik surat suara saja yang diberikan dari KPU Kabupaten Karawang. �Untuk Logistik yang lainnya tidak tahu kapan diberikan, tapi yang penting untuk sementara kita mengetahui jumlah daftar pemilih Rengasdengklok,� jelasnya.
Adanya pertambahan DPT tersebut, karena Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dulu pileg, kini masuk atau sudah terdaftar ke DPT, Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKT) pada pileg lalu juga sudah terdaftar di DPT pilpres. �Selain itu banyaknya pemilih pemula yang mencapai usia 17 tahun, dan ada pula yang sudah kawin/nikah dibawah usia 17 tahun,� tegasnya.
Selanjutnya, Juanda berharap, agar tahapan Pilpres tahun 2014 ini dapat terlaksana dengan lancar, sukses dan aman. Pihaknya akan melakukan evaluasi, agar beberapa kendala yang ditemukan pada pileg lalu tak terjadi lagi pada penyelenggaraan pilpres nanti. �Kita optimis pemilih dan partisipasi masyaSKt akan tinggi pada Pilpres ini, karena mengingat antusias masyaSKt yang sangat besar. Oleh karena itu, kita juga mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, dalam upaya menyukseskan pesta demokrasi demi kemajuan Bangsa Indonesia ke depan,� pungkasnya.(fah)

Data TPS di Rengasdengklok
1. Rengasdengklok Selatan 29 TPS
2. Rengasdengklok Utara 23 TPS
3. Kertasari 13 TPS
4. Dewisari 10 TPS
5. Amansari 14 TPS
6. Kalangsurya 10 TPS
7. Karyasari 19 TPS
8. Kalangsari 15 TPS
9. Dukuh Karya 6 TPS

MasyaSKt Perlu Tahu Kurikulum 2013

JATISARI, SK- Pengurus Jaringan Pelajar Nahdiyin (JPN) Kabupaten Karawang, Saepudin, menyoal diklat implementasi Kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan tidak terbukanya pelaksanaan diklat sehingga tidak semua orang mengetahui bagaimana pelaksanaannya.
"Pergantian kurikulum ini harus bisa difahami oleh semua masyaSKt, karena pada pelaksanaannya nanti masyaSKt akan ikut menjalankannya," ujar Saepudin kepada SK, Kamis (26/6) kemarin. 
Dia menyampaikan, pelaksanaan diklat implementasi Kurikulum 2013 yang dikabarkan oleh media sulit untuk bisa diakses, hal itu menjadi kesalahan besar yang tidak bisa dianggap sepele. "Peran media itu sangat penting, karena kurikulum 2013 perlu dipublikasikan. Ini agar masyaSKt bisa memahami bagaimana realisasinya nanti," ujarnya.
Karena, sepengatahuannya, Kurikulum 2013 ini banyak mengalami perubahan dabanding kurikulum sebelumnya, bahkan termasuk dalam hal penilaian. "Jadi kurikulum baru itu ya harus diketahui semua orang. Tapi kalau pada saat pelaksanaan diklat saja sudah tidak transparan, menjadi hal yang mencurigakan, sebenarnya apa yang didiklatkan," ujarnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, jawaban Kadisdik yang tercatat dalam media juga seolah tidak tahu menau soal penyelenggaraan diklat implementasi Kurikulum 2013 tersebut. "Padahalkan, yang namanya kepala dinas tidak mungkin tidak tahu proses berjalannya program yang berkaitan dengan institusinya," ujarnya.
Dia meminta agar Kurikulum 2013 yang sudah berjalan di beberapa sekolah dan tahun ajaran baru ini akan digunakan disemua sekolah tersebut diinformasikan sejelas mungkin kepada masyaSKt. "Ini agar kemudian orang tua siswa bisa memahami esensi dari kurikulum baru tersebut," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan SK Kegiatan diklat implementasi Kurikulum 2013 yang diadakan di SMPN 1 Jatisari tidak bisa diliput oleh wartawan. Hal tersebut terungkap saat SK hendak melakukan peliputan diacara tersebut. "Wah saya tidak bisa member ikan komentar apa-apa, itu kewenangan pusat, nanti saja kalau orang dari pusat datang," ujar pria yang dipanggil oleh rekan-rekannya, Maun, sambil menudingkan tangannya kearah gerbang agar SK untuk segera keluar.
Lebih tegas lagi, saat SK mempertanyakan, ada aturannya tidak yang berhak memberikan komentar itu harus dari pusat, dia menjawab, tidak bisa memberikan keterangan kepada wartawan. "Kalau ke masyaSKt umum Saya bisa memberikan komentar, tapi andakan jurnalis, jadi Saya tidak bisa memberikan keterangan," ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, Agus Supriatman, saat dihubungi SK menyampaikan, program tersebut memang program pusat, Dinas hanya menyiapkan tempat dan pesertanya saja yang terdiri dari guru-guru mata pelajaran. "Yang mengatur semuanya pusat mulai dari A sampai Z, termasuk masalah anggaran dan yang lainnya, bahkan termasuk narasumbernya juga dari instruktur nasional," ujar Agus. (zie)

Dishubkominfo Uji Kendaraan Perusahaan

KARAWANG, SK - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) melakukan uji emisi terhadap ratusan kendaraan milik perusahaan yang ada di Kawasan Industri Surya Cipta, Kamis (26/6).

Kadishubkominfo Setyadarma mengatakan, uji emisi tersebut dilakukan untuk menanggulangi gas buang kendaraan di daerah ini. Dia mengaku juga sudah melakukan uji emisi dilingkungan setda Karawang. "Kemarin kita baru melakukan uji emsisi terhadap 500 kendaraan motor dan mobil," katanya.
Dari hasil uji emisi tersebut banyak kendaraan dinas yang tidak lolos uji emisi, bahkan dalam uji emisi tersebut ada beberapa kendaraan dinas yang tidak ikut diuji seperti truk sampah di Dinas Cipta Karya. "Biasanya kalau truk sampah bareng dengan uji KIR," jelasnya.
Setyadarma menyebutkan, uji emisi ini menargetkan semua kendaraan di Karawang . Salah satunya kendaraan di setiap kawasan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan karyawan. "Untuk saat ini kita fokus di Suryacipta," jelasnya.
Tetapi kedepan uji emisi akan dilakukan diseluruh kawasan industri, bahkan dia mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan pengelola KIM."Semua kawasan akan kita uji emisi," tegasnya.
Ia mengharapkan, seluruh kendaraan di Karawang baik roda dua maupun roda empat, bahkan saat ini ia sedang melakukan kerjasama dengan Samsat Karawang dalam setiap melakukan pemanjangan STNK juga akan dilakukan uji emisi. (ops)

Acuan PNPM Pedesaan Tidak Tegas

MAJALAYA, SK - Kejelasan berlanjutnya Program Nasional Pemberdayaan MasyaSKt Mandiri (PNPM) pedesaan masih belum jelas, kini sudah diperparah dengan petunjuk tekhnik operasional (PTO) tahun 2014 yang masih tumpang tindih dalam pembuatanya. PTO tersebut sebagai acuan pelaksana dilapangan dalam menjalankan semua progran PNPM pedesaan.

"Saya juga masih menunggu kejelasan PNPM tersebut untuk dilanjutkan apa tidaknya. Kalau seumpama tidak dilanjutkan banyak menimbulkan pengangguran intelektual. Didalamnya ada konsultan serta lainnya. Saya berharapn PNPM dapat dteruskan dengan pimpinan negara kita yang baru, agar swadaya masyaSKt terus ditingkatkan dalam melaksanakan program tersebut," kata Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Majalaya, AA Kurnia, di ruang kerjanya.
Kurnia menambahkan, PNPM Pedesaan tersebut sudah digulirkan oleh Pemerintah Pusat semenjak tahun 2009, pelaksanaan berupa fisik sebesar 75 persen seperti jalan lingkungan, drainase dan berupa 25 persen program simpan pinjam yang dikelola perempuan. Kalau PNPM dihilangkan, berarti hanya tinggal mengelola program simpan pinjam tersebut di masyaSKt. Selain itu, PTO yang digunakan masih PTO tahun 2012 dikarenakan PTO Tahun 2014 masih banyak yang kalimatnya tumpang tindih, sehingga harus dikaji ulang kembali sebelum digunanakan pelaksana di tingkat bawah.
"Pengesahan PTO 2014 sudah kemaren dilakukan, tanggal 30 juni 2014 akan segera dilaksanakan. Akan tetapi melalui hasil rapat kemaren di Cilamaya menolak melalui Asosiasi PNPM NKRI karena tidak dilibatkan dalam pembuatanya. Pengesahannya hanya secara sepihak dan masih banyak kalimat yang harus dikaji ulang, sehingga pelaksanaan dilapangan tidak bingung. UPK se Kabupaten Karawang juga masih menggunakan PTO terdahulu," ujarnya.
Dia melanjutkan, Anggaran tahun 2013 sudah dilakukan sesuai dengan pengajuan, tetapi anggaran untuk tahun 2014 masih menunggu untuk pencairan tahap 1. Seharusnya sekitar bulan Mei atau Juni sudah dilakukan pencaeran anggaran tersebut. Prioritas penggunaan anggaran tahun 2014 digunakan untuk drainase, jalan beton Desa Pasirmulya serta Desa Lemahmulya, dan pembangunan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, segera dilakukan pencaeran anggaran serta kejelasan program tersebut.
"Saya berharap PNPM Pedesaaan dapat terus berlanjut sehingga tidak menimbulkan pengangguran intelektual PTO harus dikaji kembali agar semua UPK PNPM dapat menerimannya. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar dapat saling menerima keputusan tersebut," katanya. (cr3)

Wujudkan Beras Bersertifikat Halal

Sektor pertanian yang dianggap hanya terus berorientasi budidaya tanaman dan permasalahan hama, acapkali melupakan tantangan ekonomi Asean yang sudah di depan mata.
Pasalnya, tahun 2015 ini masyaSKt ekonomi Asean sudah berlaku. Sayangnya sektor pertanian masih saja berkutat dalam persoalan budidaya tanpa menggairahkan maksimal orientasinya kepada profit bisnis. Betapa tidak, dalam pandangan Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Telagasari H Engkat Sukatma, sisi biaya produksi padinya sekitar 6 ton misalnya dalam setiap hektar, hasilnya juga 6 ton.
Lantas, dari sisi mana petani mendapatkan untung dari setiap kali panen. "Saya harapkan pertanian ini tidak terus berkutat soal budidayanya saja, karena kita lupa di depan sudah menghadapi ekonomi masyaSKt Asean," katanya kepada SK.
H Engkat menambahkan, pengemasan beras berlabel dan bersertifikasi halal diperlukan agar varietas dan kualitas beras petani mampu bersaing dengan negara lainnya sehingga bernilai ekspor dan berdaya saing. Sayangnya, baru sedikit beras-beras petani masih dianggap rendah sehingga tidak mampu menyaingi negara lainnya.
Ia juga menilai faktor Cuaca sudah semakin tidak menentu, kemarau turun hujan, masuk musim hujan tapi justru malah kemarau. Akibat kejenuhannya, petani sering dibodohi kalangan kapitalis, semakin banyaknya minimarket dan perumahan adalah bukti penyerobotan lahan pertanian akibat kejenuhan petani karena hasil produksinya tidak bernilai dan bersaing di pasaran. Ia berharap, Kementerian Pertanian memperhatikan orientasi tersebut untuk memajukan petani jelang persaingan bersama masyaSKt Ekonomi Asean. (rud)

Jelang Ramadan, Satpol PP Segera Gelar Razia Pekat

RENGASDENGKLOK,SK- Jelang bulan puasa yang segera tiba, membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rengasdengklok bergegas melakukan cipta kondisi dengan berkoordinasi bersama Kepolisian dan TNI. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta menjaga kekhusukan selama ibadah puasa berlangsung.
Komandan Regu (Danru) Satpol PP Kecamatan Rengasdengklok, Wahyudin mengatakan, ia beserta institusinya tengah melakukan upaya pencegahan dan pengamanan situasi serta kondusifitas lingkungan. "Kami sekarang sedang merencakan untuk melakukan kegiatan penertiban tempat prostitusi, miras, petasan, maupun geng-geng motor dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan Ramadhan," kata dia menjelaskan.
Kegiatan penertiban sendiri, akan dilaksanakan tak lama lagi. Hanya saja ia menolak dengan tegas kapan waktu pelaksanaanya. "Kalau disebutkan nanti bocor dong, operasi dan terget-target kita bisa pada kabur," selorohnya.
Hanya saja, ia menjelaskan, secara keseluruhan, petugas yang ada di bawah pimpinanya, siap menjalankan tugas manakala perintah sudah diturunkan. "Kita punya 13 personil di Dengklok. Tentu dalam pelaksanaanya, kami akan berkoordinasi dengan polisi dan TNI. Bahkan, Satpol PP Kabupaten pun bisa saja diikutsertakan kalau memang kita minta," kata Wahyu.
Ia juga menghimbau, agar seluruh elemen masyaSKt di Rengasdengklok bersama-sama menjaga situasi jelang Ramadan. "Dihimbau kepada remaja, pemuda-pemuda untuk membantu terciptanya kondusifitas, nyaman dan tertib di Rengasdengklok bagi warga yang akan menjalankan puasa di Rengasdengklok," pungkasnya.(fah)

Warga Kesulitan Buat KTP

CIKAMPEK, SK- Program Kementerian Dalam Negeri tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut e-KTP menjadi salah satu penghambat untuk mendapatkan KTP secara manual.
"Gak tahu ni, kemarin waktu e-KTP saya tidak jadi, terus ikut yang nyusul juga belum jadi, mau buat KTP manual katanya tidak berlaku lagi, jadi gimana kalau begini," ujar warga Cikampek Taufani, kepada SK kemarin.
Dia menyampaikan, padahal KTP itu dokumen wajib bagi penduduk dimana pun berada. "Ya termasuk saat melamar kerja dan sebagainya. Apalagi kayak saya ayang baru lulus sekolah. Jadi serba bingungkan," ujarnya.
Dia merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan KTP, belum lagi untuk mendapatkan dokumen-dokumen lain yang harus menunggu lama. "Saya ingin hal-hal yang berkaitan dengan dokumen penduduk itu bisa diperoleh dengan mudah, sehingga saat ada keperluan mendadak bisa segera didapatkan," ujarnya.
Jadi, tambah Taufani, tidak harus menunggu lama-lama terlebih dahulu, sambil tidak pasti bagaimana penyelesaiannya. Dia menceritakan, saat orang tuanya mendapatkan e-KTP, KTP sebelumnya diambil. "Terus kalau e-KTPnya hilang, sementara banyak keperluan yang harus disertakan dengan KTP, itu bagaimana, ini jadi masalah lagi buat kami," ujarnya.
Berbelit-belitnya proses pembuatan dokumen itu menjadi malas untuk mengurusnya, karenanya praktek-praktek korupsi bisa terjadi dilapangan. "Jadi bagi yang dekat dengan pemerintah, kemudian yang enggan mengurus dokumen pribadinya, kasih uang saja sama petugas untuk bisa beresin itu, nah itukan contoh korupsi kecil-kecilan," terangnya. (zie)

Motor Oknum LSM Dibakar

-Beking Pertambangan Liar di Tegalwaru

TEGALWARU, SK - Penolakan warga Kampung Cipaga, Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, terhadap aktivitas tambang di wilayahnya tidak main-main. Selain mensterilkan alat berat, warga juga membakar sepeda motor milik oknum LSM yang menjadi beking pertambangan liar di Blok Cibonteng, Gunung Cipaga itu.
Aksi pembakaran yang dilakukan spontan oleh warga tersebut, bermula ketika sejumlah orang dari LSM yang membekingi pertambangan liar membuntuti dua orang warga Cipaga usai menggelar kesepakatan antara pengusaha dengan pemerintah, dan tokoh masyaSKt di kantor Desa Wargasetra, kemarin.
Sesampainya di rumah, tiba-tiba dua orang warga yang diketahui bernama Ahmad Hakim (30) dan Ule (33) dikeroyok oleh enam orang dengan menggunakan kayu. Saat dipukuli, Ule yang mempunyai kesempatan melarikan diri, langsung menuju kantor desa. Kebetulan, warga yang saat itu masih berkumpul di kantor desa, langsung menuju lokasi pemukulan setelah mendengar laporan dari korban. Sesampainya di lokasi, sekelompok orang yang sedang asyik memukuli Ahmad langsung lari tunggang langgang ketika melihat kedatangan warga. Kesal dengan perbuatan oknum LSM tersebut, warga melampiaskan kemarahannya dengan membakar kendaraan motor yang ditinggalkan pelaku. "Tangan saya memar menangkis setiap serangan pelaku. Saya berharap kejadian pemukulan ini diproses secara hukum. Sebab selama ini yang menjadi provokator keributan adalah LSM itu," tutur Ahmad.
Kepala Desa Wargasetra Baehaki mengatakan, warga kecewa terhadap pengusaha, terlebih kepada LSM yang seharusnya ikut menciptakan suasana kondusif, bukan malah berulah sebaliknya. "Warga kecewa pada LSM, bukannya membela masyaSKt malah berpihak kepada pengusaha. Terlebih ketika mereka memukuli warga kami," ujarnya.
Ia melanjutkan, sebetulnya persoalan warga dengan pengusaha pertambangan selesai, ketika pihak pengusaha sepakat untuk menurunkan alat beratnya di Blok Cibonteng. Tapi, keadaan menjadi tegang setelah oknum LSM tersebut menyakiti warganya. "Sebenarnya penolakan ini sudah dilakukan dengan beberapa tahap, namun pengusaha itu ngotot. Penolakan warga tidak dianggap, hingga akhirnya mereka (pengusaha) menggunakan jasa LSM untuk melindungi usaha pertambangan liarnya," ucapnya.
Secara terpisah, koordinator lapangan (korlap) aksi damai penolakan pertambangan Blok Cibonteng, H As�adudin, menyampaikan, proses aksi sebenarnya berjalan sesuai rencana. Namun, proses perundingan menjadi tercoreng ketika oknum LSM menyerang warga. "Massa tidak ada yang berbuat anarkis. Bahkan untuk alat berat sampai diturunkan oleh massa dan keamanannya dijamin oleh warga. Namun kenapa setelah prosesnya selesai, tiba-tiba oknum LSM yang membekingi perusahaan menyerang warga. Maka wajar jika warga marah," ungkapnya. (ark)

Pemkab Terkesan Ragu Tutup Lokasi Pertambangan Kapur

KARAWANG, SK - Rencana Pemerintah Kabupaten Karawang menutup lokasi pertambangan kapur di kawasan karst Pangkalan, rupanya masih terkesan ragu-ragu. Dengan alasan harus mengkaji terlebih dahulu peraturan daerah (perda) yang dilanggar penambang liar, akhirnya penutupan yang ditargetkan sebelum bulan Ramadan dipastikan tertunda. 
"Kesimpulan rapat, semua OPD (organisasi perangkat daerah) itu memberikan rekomendasi ke bagian hukum, mana sih perda-perda yang dilanggar terkait aktivitas pertambangan disana," ujar Pelaksana harian (Plh) Kasat Pol PP Karawang Agus Mufti, dikantornya, Rabu (25/6).
Ia melanjutkan, hasil kajian tersebut akan diverifikasi oleh bagian hukum lalu dikaji. Setelah itu hasilnya nanti akan diserahkan ke Bupati, jika disetujui maka Satpol PP akan melakukan penertiban. "Kita akan bergerak, nunggu kajian selesai. Perda apa saja dilanggar, dari OPD mana saja," katanya.
Oleh karena itu, diharapkan OPD untuk segera mengumpulkan kajian tersebut ke bagian hukum Pemkab Karawang. Karena pemerintah daerah menginginkan pertambangan liar ini ditertibkan. "Semua inginnya cepat, yang jelas itu terpenuhi persyaratannya ada perda dilanggar kita bergerak," tegasnya.
Disisi lain kata dia, sebenarnya aktivitas pertambangan tersebut sudah melanggar undang-undang. Dan seharusnya yang mempunyai kewajiban menertibkannya adalah aparat kepolisian. "Kalau arahnya ke undang-undang, itu tadi kewenangan bukan kita tapi kepolisian," sindirnya.
Sementara itu, sebelumnya, Kabag Humas Karawang Yasin Nasrudin menuturkan, pertambangan liar di Pangkalan akan ditutup. Rencananya, sebelum Ramadan kegiatan penutupan ini akan dilakukan.  "Jadi kesimpulannya pemda akan segera menertibkan pertambangan liar, terutama yang menggunakan alat-alat berat, tapi bukan penambang rakyat," ujarnya usai rapat koordinasi pertambangan, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hingga kini banyak pengusaha pertambangan yang tidak mengantongi izin. Hal ini sangat ironis, karena setiap hari kabarnya sekitar 100 truk mengangkut kapur di areal pertambangan di Pangkalan. Tak tanggung-tanggung, alat berat dan bahan peledak digunakan untuk mengeruk sumber daya alam di Karawang Selatan. "Alat-alat berat itu merusak lingkungan, habis kapur di kita ini," sesalnya.
Diakui Yasin, sedikitnya tercatat ada 10 pengusaha tanpa mengantongi izin berkecimpung di pertambangan tersebut. Nantinya, mereka yang tidak memiliki izin harus mengosongkan areal pertambangan, dan tidak ada lagi aktivitas pertambangan di Pangkalan. "Nanti tidak ada lagi aktivitas pertambangan, kita koordinasi juga dengan kepolisian. Harus ditarik alat-alat beratnya," tegasnya.
Bukan hanya pertambangan, bangunan yang berdiri di sekitar pertambangan yang konon dijadikan tempat tinggal penambang juga akan ditertibkan. Sehingga lokasi pertambangan akan benar-benar steril dan tidak ada lagi aktivitas. "Disana juga ada mess itu tidak ada izin di sekitar pertambangan akan ditertibkan. Dan juga PLN akan memutus aliran listrik," katanya. (vid)


Hasil dari rakor antara lain :
1.   Pemkab akan segera melakukan penertiban terhadap pertambangan kapur yang beroperasi liar atau tanpa izin, yang dilakukan oleh pengusaha dan menggunakan alat berat bertonase berat.
2.   Untuk pertambangan kapur yang dilakukan oleh warga/rakyat bisa tetap berlangsung dengan syarat hanya menggunakan alat kecil.
3.   Penertiban akan dilakukan dengan diawali menertibkan bangunan-bangunan liar yang diduga digunakan sebagai kantor dan mes karyawan proyek.
4.   Sambil berjalan proses pentertiban, diharap proses penambangan tidak lagi melakukan proses operasional.
5.   Dalam waktu dekat juga akan digelar perkara secara khusus mengenai penertiban penambangan kapur liar, yang akan dikoordinir oleh Satpol PP Kabupaten Karawang

Ada GeSKn Penolakan Asep Lukman Jadi Plt Dirut RSUD

KARAWANG, SK - Meski Bupati Karawang Ade Swara melalui Sekda Karawang Teddy Rusfendi secara lisan sudah menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Asep Lukman Hidayat sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Karawang, namun hal itu rupanya membuat dr. Wuwuh Utami gelisah.
Menurut sumber SK, Wuwuh yang saat ini masih dalam proses pengunduran diri sebagai direktur RSUD, dikabarkan tidak menerima posisinya di-Plt-kan. Bahkan, penolakan tersebut berujung pada pertemuan Wuwuh dengan Komite Medik RSUD Karawang di salah satu rumah makan di Jalan Interchange Karawang Barat, Senin (23/6) lalu. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai upaya penolakan Asep Lukman sebagai Plt Dirut RSUD. "Dokter masih gak terima, makanya ada geSKn," ujar sumber ini, Rabu (25/6).
Namun, kabar ini langsung dibatah keras oleh Wuwuh. Menurutnya pengangkatan Asep Lukman sebagai Plt Direktur RSUD Karawang harus diterima dengan baik, karena itu merupakan keputusan pimpinan. "Terserah itu (mutasi) hak negara, saya kan hanya pegawai," ujar Wuwuh saat ditanya di lingkungan DPRD.
Disinggung kabar penolakan Plt oleh dirinya, ia menampik hal tersebut. "Alah isu, yang terima opo, kita kan anak buah punya pimpinan," katanya.
Meski demikian, Wuwuh tidak menampik pertemuannya dengan Komite Medik RSUD Karawang di Jalan Interchange Karawang Barat. Walaupun dirinya membantah pertemuan tersebut membicaSKn posisi Asep Lukman di rumah sakit yang sudah dipimpinnya bertahun-tahun itu. "Itu silaturahmi saja," kilahnya.
Sementara itu, di tempat berbeda, Humas RSUD Karawang Ruhimin mengatakan, kabar soal pelaksana tugas memang secara verbal sudah dikatakan Ketua Baperjakat sekaligus Sekda Karawang, namun hingga kini SK pengangkatan tersebut dikabarkan belum turun. "Plt memang dokter Asep tapi surat serah terima belum. Saya denger saja dari pak sekda waktu Jumat lalu," bebernya.
Meski begitu, hingga kini dr. Wuwuh masih rajin ngantor, bahkan belum ada kata-kata resmi darinya terkait kabar Plt ini. "Dirut belum ada omongan, belum ada. biasanya ngeriung (berkumpul) dulu memberikan arahan, tapi belum ada sampai saat ini," katanya.
Ruhimin menampik kabar jika pengangkatan Asep mendapat penolakan ataupun gejolak, karena menurutnya siapapun Plt nya harus memberikan perubahan. "Tidak ada gejolak, Alhamdulillah secara pantauan saya biasa-biasa, normal. Siapapun itu buat terbaik didalamnya, masyaSKt kita kemaslahatan semua siapapun yang ditunjuk kita terima," jelas Ruhimin.
Menurutnya, Plt Dirut RSUD ini tepat diberikan kepada Asep Hidayat Lukman, pasalnya dia sudah lama berkecimpung di rumah sakit, sehingga sarat pengalaman. "Apalagi dokter Asep sudah berpengalaman di rumah sakit, berarti sudah paham. Jadi insya Allah tahu persis dengan rumah sakit," pungkasnya. (vid)

BSI Jembatani Mahasiswa dengan Perusahaan

-Lulusannya Siap Kerja dan Berjiwa Bisnis

KARAWANG, SK - Bina Sarana Informatika (BSI) bukan saja menyiapkan lulusan yang mampu menjawab dunia kerja, tapi juga menjembatani antara mahasiswanya dengan perusahaan. Salah satunya melalui BSI Carier Center (BCC) yang secara pro aktif menjalin komunikasi dengan berbagai perusahaan.
Kepala Pusat Pengembangan Karier BSI Heri Kuswara saat berbincang dengan mitra dunia kerja, mengatakan, apa yang dibutuhkan dunia kerja bisa dipenuhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh BSI. "Dalam hal kebutuhan dunia kerja, BSI siap memberikan kerjasama yang memang dibutuhkan," ungkapnya.
Bukan itu saja, BSI juga bisa memfasilitasi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja melalui bursa kerja yang digelar di kampusnya. Hal itu diakui Heri sudah sering dilakukan BSI, untuk menjaring tenaga kerja muda berkualitas yang diinginkan perusahaan di Karawang. "BSI selama ini sudah sering menjalin kerjasama dalam berbagai bentuk, salah satunya kebutuhan perekrutan tenaga kerja. Baik untuk internal BSI ataupun umum, dimana BSI menyediakan tempat dan ruang perekrutan," terangnya.
Ia melanjutkan, BSI juga memiliki agenda Career & Entrepreneur Fair (CEF) yang digelar setiap tahun. Dimana setiap perusahaan bisa memanfaatkan kegiatan BSI tersebut untuk mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan dan klasifikasinya. "CEF selain memberikan kesempatan kepada tenaga kerja mendapatkan perusahaan yang diinginkan, juga memberi keleluasaan perusahaan mencari SDM yang dibutuhkan," jelas pria asal Garut tersebut.
Mengenai kualitas akademik para mahasiswanya, diungkapkan Heri, BSI melahirkan lulusan yang tangguh dan mampu menciptakan lulusan yang siap menjadi pengusaha sukses. Menunjang semua itu, selain terus melakukan komunikasi dengan semua perusahaan melalui pusat pengembangan karier, juga  memberikan mata kulaih dan keterampilan berbentuk kurikulum ataupun seminar enterpreneur. "Tujuannya melahirkan lulusan yang juga siap bukan saja mencari kerja, tapi juga membuka lapangan kerja dengan menjadi pengusaha," tuturnya. (dri)