KARAWANG, Suara Karawang - Ada sedikit kabar baik bagi honorer kategori dua (K2) yang tidak lolos seleksi CPNS beberapa waktu lalu. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN- B), seluruh daerah diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi honorer K2 yang tidak lolos seleksi.
Dalam surat bernomor B. 2605/M.PAN.RB/6/2014 ini menyebutkan, tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi, agar dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 56 tahun 2012, disertai dengan surat pertanggungjawab mutlak (SPTJM). Data hasil validasi dimaksud disampaikan ke Kementerian PAN dan RB dengan formulir terlampir paling lambat tanggal 15 Agustus 2014. "Sebagai bahan analisis dan pertimbangan perumusan kebijakan," kutip isi surat tersebut yang dipublis di laman Kemen PAN-RB .
Hal itu tidak terlepas dari adanya kendala, dimana tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi sejumlah 608.814 dan yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 209.719 orang. Pada saat ini diproses pemberkasan untuk pengangkatan CPNS kurang dari 25 persen. Ternyata kelambatan proses pemberkasan ini penyebab utamanya adalah data K2 yang tidak akurat, karena terdapat tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012. Menanggapi surat tersebut, Kabid Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang Mahpudin mengatakan, pihaknya diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap K2 yang tidak lulus seleksi. Dia juga tak tahu untuk apa verifikasi ini dilakukan. "Intinya itu perintah verifikasi dan validasi terhadap K2 yang tidak lulus," ujarnya.
Ditanya soal keabsahan surat tersebut, dia juga mengaku mendapatkan surat itu berdasarkan informasi dan langsung memprint out surat tersebut dari lama Kemen PAN - RB. Pasalnya, verifikasi ini tetap akan dilakukannya meski tidak disuruh. "Esensinya kita tidak mempermasalahkan ini asli atau tidak, ada perintah atu tidak ada perintah, juga akan kita lakukan kaitan validasi dan verifikasi. Terlepas diperlukan atau tidak itu data yang uptodate," ungkapnya.
Namun yang disayangkan, waktu paling lambat verifikasi ini dinilai terlalu sempit. Padahal surat ini dipublis tanggal 16 Juli, sedangkan dalam surat tersebut tercantum 30 Juni. Apalagi, ada sekitar 2 ribu honorer K2 yang tidak lolos tentu tidak akan cukup dengan waktu yang terbatas itu. "Itu paling lambat tanggal 15 Agustus, yang tidak lolos 2 ribuan. Dan ini hanya dikasih waktu 2 minggu setelah lebaran. Ya sekarang abis lebaran tidak ada pekerjaan verifikasi, gak akan cukup," sesalnya.
Sementara itu, secara terpisah Ketua Aliansi Honorer K2 Kabupaten Karawang Ahmad Gojali mengatakan, dengan adanya surat tersebut menjadi angin segar bagi 2 ribuan honorer K2 Karawang, yang saat ini nasibnya masih terkatung-katung. Apalagi, Kemen PAN-RB menyebut, honorer yang lolos seleksi itu didiuga masih banyak yang bodong. "Ya kita berharap bisa diangkat, karena kemarin statmen Kemen PAN yang lolos itu banyak yang silumannya, ya jadi angin segar buat kita," ujarnya.
Disisi lain Ketua Forum K2 Kecamatan Kutawalaya Zein Soferi menegaskan, seharusnya pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk mengutamakan terlebih dahulu honorer K2, ketimbang CPNS kategori umum. Ia menilai, honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun layak untuk diangkat menjadi PNS. "Harusnya kita honorer yang sudah puluhan tahun didahulukan dulu lah, baru nanti sisanya itu kategori umum," harapnya. (vid)
|
|---|
Sabtu, 19 Juli 2014
Selangkah Lagi Cellica Bupati
Disebutkannya, roda pemerintahan masih dipegang oleh bupati sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Namun ketika status hukumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, Teddy menegaskan secara otomatis pemegang jalannya roda pemerintah berpindah ke wakil bupati. "Ya oleh Wabup (wakil bupati)," singkatnya.
Dihubungi terpisah melalui layanan Blackberry Massanger (BBM), Cellica yang tengah menjalani ibadah umrah itu mengaku kaget saat mendapat informasi penangkapan bupati beserta istrinya. Menurutnya, ini merupakan cobaan dari Allah. "Kami semua di sini turut mendoakan semoga beliau diberi kekuatan untuk melaluinya," katanya.
Dimintai komentarnya soal Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Karawang, Cellica enggan berkomentar. "Kalau itu saya enggak mau jawab. Lihat nanti saja, karena saya masih umrah. Saya sudah beli tiket sebentar lagi Insya Allah pulang ke Karawang," jawabnya. Cellica sendiri memang sudah sepekan terakhir berada di Makkah untuk menjalankan ibadah umrah.
Sedangkan soal nasib Nurlatifah, Sekretaris DPC Partai Gerindra Karawang Endag Sodikin mengatakan, dirinya masih menunggu evaluasi dari pimpinan pusat. "Sikap kami menunggu arahan dari DPP kang, semua orang kan tahu berita ini, DPC hanya akan menjalakan mandat partai saja," singkatnya.
Money Changer Disegel KPK
Selain melakukan penangkapan terhadap Bupati Karawang dan istrinya, Hj Nurlatifah, KPK juga menyegel sebuah outlet yang terletak di Mal Karawang Central Plaza (KCP). Belum ada kejelasan informasi outlet Money Changer yang dipasangi garis KPK.
Namun, Manager Marketing Mal KCP Heru Ma'had mengatakan, KPK melakukan penyegelan tersebut pada pukul 21.00 WIB, berbarengan dengan penangkapan di rumah dinas bupati. "Memang cepat sekali, jam 9 malam ada petugas KPK yang langsung melakukan penyegelan dan memberi garis KPK," kata dia kepada Suara Karawang.
Saat disinggung alasan penyegelan itu dan siapakah gerangan pemilik outlet Money Changer, Heru enggan memberikan penjelasan. "Waduh kalau itu besok deh kita konferensi pers. Karena yang jawabnya harus bagian gedung yang tahu pasti. Kalau saya mah cuma bagian event dan marketing aja," kata dia.
Heru pun berjanji akan melakukan konferensi pers sore ini untuk menjelaskan secara gamblang, dan jelas soal ruko yang disegel KPK agar tidak menjadi pertanyaan publik. "Insya Allah, besok (hari ini) kita undang semua media untuk menjelaskan permasalahan ini, sabar yah," pintanya.
Dalam obrolan ringan, Heru juga menampik bahwa penyegelan itu gara-gara transaksi pemberian uang. "Logikanya gak lah, masa gara-gara ada orang lain transaksi terus tempat usaha orang kudu ditutup. Kalau aset mungkin bisa jadi," tambah Heru.
KCP memang menjadi lokasi pencidukan beberapa orang yang dilakukan KPK kaitan dengan dugaan kasus pemerasan, yang dilakukan Bupati Karawang, Ade Swara dan istrinya Hj Nurlatifah.
Sementara itu, kantor dan rumah dinas bupati juga tertutup rapat. Tidak boleh sembarang orang bisa masuk ke dalam, petugas Satpol PP berjaga di kantor. Bahkan, tidak terlihat adanya aktivitas kehidupan di kantor orang nomor satu di Karawang ini. Menurut Kabid Pengendalian Operasi Satpol PP Karawang Dede Tasria, sterilisasi dilakukan setelah disegel KPK sejak Kamis malam. "Sementara tidak ada yang masuk, ada garis KPK," katanya.
Namun ditanya soal penggeledahan, Dede tak tahu banyak soal ini. Yang pasti pada Kamis malam KPK langsung melakukan penyegelan di dua ruang tersebut, dan belum tahu hingga kapan bisa dibuka kembali. "Sampai masalah terang benderang, tidak tahu langsung sudah disegel. Kita tidak tahu digeledah atau tidak," tuturunya.
Tak jauh berbeda, kondisi RDB juga terlihat kosong. Bahkan, pintu gerbang yang biasanya terbuka lebar ini sudah tertutup rapat dijaga ketat Satpol PP. Hanya terlihat beberapa kendaraan pribadi dan kendaraan dinas yang terparkir di halaman. "Tidak ada orang di dalam, kosong," kata petugas Satpol PP yang berjaga di sana.
Kondisi yang sama juga terlihat di kediaman keluarga bupati di Desa Cilamaya. Tidak nampak lalu lalang kendaraan masuk ke halaman rumahnya. Begitupun penjaga maupun penghuninya tidak nampak beraktivitas di rumah berwarna pink yang terletak di Pertigaan Pasar Cilamaya itu. Bahkan, pintu rumah mewah itu terkunci rapat.
Salah seorang warga Cilamaya, Niki (30) mengaku baru mendengar isu penangkapan Hj Nurlatifah tersebut pagi hari. Selama ini, Nurlatifah memang dikenal orang terpandang di kampung halamannya. Sebelum menjadi Bupati, keluarga Ade Swara tersohor sebagai pengusaha walet dan pemilik toko mas yang selalu ramai pengunjung. Setelah menjabat bupati, Ade Swara dan istrinya sudah jarang menghuni rumahnya lagi karena sering di Karawang. Namun sesekali pulang saat rehat kerja atau ketika Idul Fitri.
Kaur Kesra Desa Cilamaya Yayan S Mulya mengatakan, sejak menjabat bupati, rumahnya di Cilamaya sudah jarang dihuni lagi baik oleh Ade Swara, Nurlatifah, maupun putra putrinya.
Ia juga mengatakan, NH yang sempat ditangkap KPK bukanlah Kades Cilamaya saat ini, melainkan kades periode 2000 sampai 2008. Dalam banyak pemberitaan dikatakan sebagai saudara bupati, padahal sebatas orang dekat saja. Pasalnya, adik dari Hj Nurlatifah bernama Sihabudin juga sempat menjabat Kades Cilamaya sebelum NH, namun Kades Sihabbudin meninggal setelah ditembak saat mencairkan uang dua tahun saat menjabat kades. Barulah lanjut Yayan, NH ini menikahi mantan istri Sihabudin.
Usai menjabat kades, diakuinya NH sudah jarang terlihat di Cilamaya. Dirinya tidak mengetahui apakah NH menjadi pengembang, pemborong atau bukan. "Adiknya Nurlatifah itu almarhum Sihabudin, nah istrinya atau iparnya Nurlatifah itu dinikahi sama NH yang tertangkap KPK itu," katanya. (vid/fah/rud/ops)
Bupati & Bunda Lebaran di Bui
.JPG)
KPK: Bupati Karawang dan Istrinya MemerasBupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Hj Nurlatifah, dipastikan tidak bisa berlebaran bersama keluarganya pada Idul Fitri tahun ini. Saat ini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke dalam tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi yang hendak membuat mal di Karawang. "ASW (Ade Swara) melakukan pemerasan terkait dengan izin penerbitan surat permohonan pemanfaatan ruang. Semacam RTW, guna pembangunan mal di Karawang," ujar Ketua KPK Abraham Samad saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (18/7) malam.
Dengan izin tersebut, kata Samad, keduanya memanfaatkan untuk melakukan pemerasan. "ASW dalam melakukan pemerasan melalui istrinya NLF (Nurlatifah) yang menerima uang. Kemudian uang diambil oleh adiknya," ujar Samad.
Atas perbuatan itu, keduanya dijerat Pasal 12 e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 jo Pasal 55 KUHP. "Informasi ini didapatkan KPK melalui satu orang pelapor. Maka dari itu, menggunakan pasal 12e, pemerasan," tandas Samad.
Selain menetapkan pasangan suami istri ini sebagai tersangka, KPK menyita barang bukti berupa uang pecahan dolar Amerika Serikat (USD) sebanyak USD 424.349 atau sekitar Rp 5 miliar. Menurut Abraham Samad, uang USD 424.349 itu terdiri dari pecahan USD 100 sebanyak 4.230 lembar, kemudian pecahan USD 20 sebanyak 2 lembar, pecahan USD 5 dan USD 1 masing-masing 1 lembar. �Uangnya diambil dari perusahaan itu (PT Tatar Kerta Bumi),� jelasnya.
Abraham menjelaskan, uang dari hasil pemerasan itu diambil oleh adik Nurlatifah. Namun, hingga kini nama adik Nurlatifah itu belum dipublikasikan. Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan, kata Abraham, akhirnya KPK menetapkan Ade dan Nurlatifah sebagai tersangka dugaan pemerasan. Pasal yang disangkakan adalah 12 e atau pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 421 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUP.
Di tempat sama, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik masih menyelidiki kasus yang berkaitan dengan PT Tatar Kerta Bumi. Meski beredar sejumlah nama perusahaan real estate ternama lainnya dalam kasus itu, namun Johan menegaskan bahwa KPK masih fokus ke PT Tatar Kerta Bumi. "KPK konsen kasus ini masih di Tatar, selanjutnya nanti dalam penggalian yang lebih dalam. Nanti KPK ambil satu kesimpulan ada tidaknya perusahaan lain pihak-pihak terkait lain," tandas Johan.
Selanjutnya dijelaskan Johan, sebalumnya KPK meringkus 8 orang pada Kamis (17/7) dan Jumat (18/7) dinihari. Orang terakhir yang ditangkap adalah Bupati Ade Swara. Dari jumlah 8 orang itu yang dijadikan tersangka saat ini oleh KPK adalah Ade Swara dan Nurlatifah. "Bupati Karawang ditangkap terpisah, terakhir. Saat itu dia lagi safari Ramadan. Usai kegiatan itu, baru ditangkap," beber Johan.
Suami istri ini, kata Johan, adalah penyelenggara negara. Ade adalah bupati sedangkan Nurlatifah adalah anggota DPRD Karawang terpilih. Keduanya memeras dengan memanfaatkan surat izin permohonan pemanfaatan ruang guna pembangunan mal di Karawang. Dalam kasus ini KPK tidak menjelaskan identitas 6 orang terperiksa lainnya yang sempat diciduk Kamis malam kemarin. "ASW ditahan di Rutan Guntur dan 1 orang lagi, NLF ditahan di rutan KPK," tandas Johan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan, operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dalam bentuk laporan dari orang. Karenanya, pihaknya menggunakan pasal pemerasan. "Dalam banyak kasus di KPK sebenarnya cukup jarang pakai pasal pemerasan. Pernah ada kasus pajak dan Atut," kata pria yang biasa disapa BW ini.
Menurutnya, pihak-pihak yang diamankan cukup kooperatif. Selama pemeriksaan mereka sangat membantu KPK. Hasilnya, proses pemeriksaan berlangsung tak terlalu lama. "Kemudian, karena tempatnya agak jauh, kita (penyidik) tempatkan KPK line di beberapa tempat. Tapi bukan penggeledahan, itu pengamanan tempat-tempat yang diduga bagian dari tindak pidana," terang BW.
"Yang terkahir KPK ucapkan terima kasih kepada pelapor dan masyaSuara Karawangt sehingga kasus ini bisa ditangani sangat cepat dan akurat. Kami berharap apabila ada informasi masyaSuara Karawangt silahkan sampaikan ke KPK," sambung bekas Ketua YLBHI tersebut. (flo/zul)
Jumat, 18 Juli 2014
Segera Bahas Perda Desa
TEMPURAN, Suara Karawang - Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa cukup membuat buyar sejumlah kebijakan. Selain Apdesi yang gagal memperpanjag masa jabatan kades dan atau menjadikan Pjs dari mantan kades, Forum BPD pun semakin sempit kewenanganya untuk mengusulkan calon Pjs menjelang Pilkades.
Karenanya, banyak penyesuaian dengan PP tersebut mutlak segera diperlukan dengan Peraturan Daerah (Perda) baru lantaran Perda nomor 6 tahun 2006 secara otomatis gugur karena banyak klausul yang tidak sesuai pada rujukan baru dalam UU Desa.
Kasie Pemerintahan Kecamatan Tempuran H Hamidi mengatakan, terbitnya PP 43 tahun 2014 diharapkan bisa segera direspon semua pihak untuk menyesuaikan dengan segera membuat Perda baru, harapan itu mutlak diperluka karena ia mengkhawatirkan penggodokannya akan berlangsung alot disebabkan masa transisi aggota DPRD Karawang.
Hal ini perlu kepastian agar perda rampung peyesuaiannya sebelum DPRD baru dilantik, karena jika loncat pada dewan yang baru ia khawatir banyak masukan-masukan pasal yang dilobi akibat kurang pengalaman dan bisa berjalan alot, sementara Pilkades bakal digelar awal tahun 2015 mendatang. Banyak poin tambah Hamidi, yang jauh berbeda dari aturan-aturan sebelumnya. Ia mencontohkan soal jabatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan syarat pendidikanya, pengangkatan Pjs, sampai dengan priodesasinya.
Khusus pengangkatan Pjs dari awalnya memang diusulkan BPD, saat ini berdasarkan PP dan dikuatkan lewat edaran bupati bahwa yang berwenang mengusulkan adalah camat dan pjs itu harus disandang oleh pejabat berstatus PNS yaitu sekdes PNS atau PNS struktural kecamatan maupun UPTD. Bisa juga sekdes PNS diambil dari desa lainnya saat desa yang hendak pilkades ternyata tidak memiliki sekdes berstatus PNS. Karenanya soal Pjs ini sama saja kewenangannya seperti kades defiitif baik dalam menerima maupun mengeluarkan surat-surat resmi dan bantuan pemerintah. "Kami tidak ingin salah langkah, sudah terbit PP diharapkan untuk segera meyesuaikan. Setidaknya sebelum anggota dewan baru dilantik," katanya saat berbincang dengan Suara Karawang.
Dalam pematangan Perda mendatang, Kasie Pemerintahan memang akan selalu dilibatkan, namun ia berharap semua forum perangkat desa juga turut dilibatkan, mengingat semakin dekatnya pelaksanaan pilkades karena isu politik di desa-desa bisa saja sudah muncul. Di sisi lain pihaknya hanya menyosialisasikan jangan sampai salah langkah. "Butuh arahan, karena konfik desa di pilkades terkadang yang sering jadi sasaran kan pemerintah kecamatan," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi BPD Kecamatan Tempuran Drs Marwoso mengatakan dalam poin-poin PP 43 ada kebijakan yang masih kurang berkenan untuk BPD soal pemerintahan, karenanya meskipun sudah disahkan, PP UU Desa tersebut masih akan diusulkan yudicial review atau uji materi ke Mahmakamah Agung. Ia meyakini produk hukum yang digarap legislator pusat itu diduga masih ada pasal-pasal titipan politis tanpa memperhatikan aspek lapangan. "Jika masih ada yang mengkebiri kewenangan BPD, kita turun langsung ke pusat pun akan dilakukan, tapi tentu dengan cara-cara yang baik," kataya.
Kasie Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Wetan Nurjaya mengatakan, terlepas digodok oleh anggota dewan lama ataupun yang baru, perda turunan dari PP mutlak harus segera menyesuaiakan, karena dirinya percaya kompetensi anggota dewan baru sekalipun. "Saat ini kita prioritaskan Pjs dari PNS jelang berakhirnya masa jabatan 4 kades di Cilamaya Wetan," tuturnya. (rud)
SMAN 1 Tegalwaru Melaksanakan MOS
TEGALWARU, Suara Karawang - Target 120 siswa yang ditetapkan dinas pendidikan terhadap SMAN 1 Tegalwaru untuk tahun ajaran 2014 ini berhasil tercapai. Sebanyak 117 dinyatakan terdaftar melakukan pendaftaran ulang untuk mengisi tiga ruas kelas yang disediakan sekolah yang belum lagi seumur jagung tersebut.
Pencapaian target atau kuota itu diakui ketua penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN 1 Tegalwaru, Endas Sutisna SPd., kemarin. �Jumlah siswa yang mengikuti masa orientasi sekolah (Mos) mencapai 117 siswa. Jumlah itu sudah sesuai kuota yang diberikan oleh Diknas yaitu 120 siswa atau setara dengan tiga kelas," katanya.
Endas mengatakan itu disela-sela penyelenggaraan Mos dan sekaligus menunggu siswa yang sudah daftar untuk kembali melakukan daftar ulang. Hanya saja panitia MOS dalam kegiatan tersebut masih dibantu siswa kelas 11 dan 12 SMAN 1 Pangkalan, karena merupakan induk dari SMAN 1 Tegalwaru. Bahkan dalam pelaksanaan MOS itu sudah menggunakan pendekatan kurikulum 2013, dengan harapan agar dalam pembelajarannya nanti para siswa sudah mulai adaptasi dengan kurikulum tersebut.
Melalui pencapai kuota siswa tersebut bisa dibilang untuk sekolah yang baru berdiri dengan kelas barunya dapat dikatakan sukses, karena sesuai dengan yang ditargetkan. Panitia PPDB inipun menuturkan untuk sementara lokasi proses belajar mengajar menggunakan gedung SDN Cintawargi 1. Kalaupun sebelumnya tergulir akan menggunakan gedung SMP PGRI Pangkalan, namun karena di SMP tersebut masih ada jam belajar siang. Semantara SMA inipun proses belajar mengajarnya menggunakan jam siang.
Selain sama-sama menggunakan jam belajar siang hari, hal lain yang jadi perbedaan adalah metode dan proses belajar mengajarnya. �Sudah barang tentu segala sesuatunya ada perbedaan. Baik secara psikologi maupun motoda dan sistemnya ada perbedaan. Hingga untuk sementara sebelum memiliki gedung secara mandiri, kalaupun secara teknis ukuran kelas dan bangkunya berbeda, proses belajar mengajar akan dilaksanakan di gedung SDN Cintawargi 1," ucapnya.
Dengan demikian menurut Endas yang juga merupakan pengajar di SMAN 1 Pangkalan. Dia berharap dengan adanya SMA di Tegalwaru akan menjadikan dunia pendidikan yang lebih baik lagi, hingga memberikan kontribusi bermakna pada bangsa dan Negara ini. Tak hanya itu Dia juga berharap dengan siswa tiga kelas tersebut semuanya mempunyai minat belajar yang tinggi, serta mempunyai dukungan dari seluruh lapisan masyaSuara Karawangt.
Sementara Awanudin (15) siswa baru angkatan pertama SMAN 1 Tegalwaru ketika dimintai komentarnya mengenai sebagai siswa disekolah tersebut mengaku dirinya merasa bangga menjadi peserta MOS SMAN 1 Tegalwaru. Dia berharap disekolah itu nantinya bisa mengukir prestasi. Sehingga nantinya SMAN 1 Tegalwaru bisa cepat dikenal diseantero Karawang. "Saya akan mengikuti semua apa yang disampaikan oleh para panatia. Selain itu saya juga akan terus belajar untuk memperbaiki prestasi. Semoga kehadiran kami nanti sebagai siswa-siswi SMAN 1 Tegalwaru bisa menjadi kebanggaan bagi sekolah kami," ucapnya. (ark)
Waspadai Peredaran Makanan Berpewarna Tekstil
CIKAMPEK, Suara Karawang - Inpeksi mendadak yang dilakukan bersamaan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagsar) Kabupaten Karawang yang dilakukan di Pasar Tradisional Cikampek, mengambil contoh makanan yang dicurigai terdapat bahan pengawet baik itu pewarna tekstil maupun formalin.
Satu demi satu ruko maupun kios makanan yang ada di Pasar Tradisional Cikampek dihampiri, para petugas yang menggunakan seragam itu juga tidak canggung untuk menanyakan produk yang dipasarkan di pasar tradisional tersebut berasal dari mana. "Ini asalnya darimana bu, buat sendiri atau dikirim," ucap Moh Alwi, Kasi Pengawasan Makan Minuman dan Sediaan Farmasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang, Rabu (16/7).
Secara otomatis pedagang menjawab, dikirim, kalau asalnya darimana dia tidak tahu karena dikirimnya juga pada malam hari. Sementara pihak dinas kesehatan yang bersama dengan Disperindagsar, membeli satu-demi satu makanan yang diduga terdapat bahan pengawet. "Kalau makanannya terlihat bening, bersih, itu ada kemungkinan terdapat bahan pengawet atau menggunakan pewarna tekstil," ujar salah satu staf Disperindagtamben didampingi Kasi Pengawasan Disperindagtamben, Ida Herawati.
Hal lainnya adalah seperti untuk ikan asin, pedagang juga ditanya ikan asinnya dihampiri oleh lalat atau tidak, kalau tidak dihampiri itu juga ada kemungkinan menggunakan bahan pengawet. "Kalau dihampiri lalat ya berarti tidak," ujarnya.
Terkait uji laboratorium, Dinkes sengaja membeli makanan yang dicurigai oleh mereka, kemudian makanan tersebut dibawa untuk kemudian diuji di lab. "Kami juga akan melakukan uji makanan pinggir jalan yang ada sepanjang arus mudik, jadi biar bisa tahu makanan tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi, rencananya sidak itu akan dilakukan pekan depan," ujar Kasi Pengawasan Makan Minuman dan Sediaan Farmasi Dinkes Kabupaten Karawang Moh Alwi. (zie)
Pemkab Karawang Butuh 8 Ribu CPNS
Ia mengungkapkan, meski belum dipastikan berapa jumlah kursi yang disetujui Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun pihaknya mengaku membutuhkan 8 ribu CPNS. "Keperluannya segitu, tapi berapa yang disetujui itu pusat yang menentukan," tuturnya.
Selain itu, Pemkab Karawang akan menganggarkan sekitar Rp 1,2 miliar untuk pelaksanaan tes CPNS kategori umum. Dia memprediksi akan ada sekitar 5 ribu lebih pelamar yang akan berjuang agar bisa menjadi PNS pascamoratorium penerimaan pegawai negeri. "Saat ini masih kekurangan tenaga pendidik, kesehatan, administrasi, dan lainnya," ujarnya.
Disinggung tentang persiapan yang sudah dilakukan pemkab menjelang tes CPNS, Mahpudin mengaku selain anggaran, hingga kini pemerintah daerah belum mempersiapkan apapun, lantaran masih belum jelas teknis maupun jumlah formasi dalam penerimaan CPNS 2014 ini. "Belum ada persiapan apa-apa, kita mau siapkan apa? Kita siapkan anggaran saja, penjajakan, serta sewa peralatan," pungkasnya.
Ia melanjutkan, agar mendapatkan kejelasan informasi berapa jumlah formasi CPNS yang disetujui dan bagaimana teknis pelaksanaannya, hari ini BKD Karawang beserta 18 BKD kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat dan Banten akan membahas pengadaan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Telah turun surat nomor 278/1/KR.III/VII/2014 undangan rapat koordinasi pelaksanaan seleksi formasi ASN tahun 2014, besok (hari ini) Jumat kita berangkat (ke Bandung)," ujarnya.
Surat undangan ini, kata Mahpudin, menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) nomor B/2645/MPAN_RB/07/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal kebijakan pengadaan formasi ASN tahun 2014, serta pelaksanaan seleksi formasi ASN dengan menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. "Surat ini menindaklanjuti surat dari BKN," kata dia.
Lebih jauh ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, akan membahas pelaksanaan seleksi formasi ASN tahun 2014 dengan menggunakan CAT, di Aula Rama Shinta Kantor Regional III BKN, Jalan Surapati no 10 Bandung. "Paling tidak, besok (hari ini) ada informasi kaitan dengan kesiapan (tes CPNS), teknisnya seperti apa. Saya juga akan menanyakan berapa jumlah formasi CPNS untuk Kabupaten Karawang" ujarnya. (vid)
Metode MOS Mengacu Kepada Kurikulum 2013
Hal itu diungkapkan ketua pelaksana Mos SMAN 1 Tegalwaru, Abdul Kosim (17) yang juga siswa SMAN 1 Pangkalan. "Meski ada penyesuaian kurikulum namun dalam pelaksanaannya tujuannya tetap satu yakni kewajiban untuk mengarahkan peserta Mos agar aktif dalam setiap season kegiatan yang diselenggaSuara Karawangn panitia MOS," ujarnya.
Malah menurutnya panitia pelaksana dituntut harus seperti pengajar, dengan dapat mengarahkan perserta, memotivasi peserta, dan juga harus bisa menjadi fasilitator bagi peserta. Hingga dengan demikian peserta itu sendiri menurut Panitia tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dan jika kepercayaan diri tersebut sudah ada, maka potendi diri siswa itu sendiri akan bermunculan dengan sendirinya.
Tinggal sejauhmana pihak sekolah mengarahkan pada siswa untuk lebih bermanfaat. Panitia inipun menerangkan bahwa pelaksanaan Mos itu sendiri dilakukan dimulai sejak Selasa (15/7). Karena menurutnya bahwa yang awalnya proses belajar mengajar akan dilakukan di SMP PGRI, hingga ada sebagian siswa datang terlambat. "Panitia menilai dengan keterbatasan yang dimiliki hari selasa itu dinilai akan efektif untuk melaksanakan MOS. Namun untuk dihari Senin (14/7) tetap dilakukan, tetapi lebih kepada persiapan atau komunikasi awal dengan peserta," jelas Abdul. (ark)
Malu-malu, Setya Dharma Mau jadi Asda III
Kabar ini tidak terlepas kriteria yang diinginkan oleh Bupati Ade Swara yang berharap posisi Asda III selain diisi pejabat setingkat kepala dinas senior, juga menguasai pengelolaan keuangan dan aset. Apalagi, Setya pernah menjadi orang nomor satu di Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang tentu sudah akrab dengan persoalan pengelolaan keuangan dan aset.
Seolah mengiyakan kabar tersebut, Setya menanggapinya dengan santai. Secara diplomatis ia mengaku siap ditempatkan dimanapun jika sudah menjadi keputusan pimpinan. "Itu (mutasi) kewenangan BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat). Nah kalau saya ditugaskan di sana kita laksanakan," ujarnya, Kamis (17/7) kemarin.
Dirinya juga mengaku selalu siap untuk dimutasi jika memang dibutuhkan. Ia menilai jabatan itu merupakan amanah. "Ya siap saja, dari DPPKAD ke Dishub siap saja," imbuhnya.
Sekda Karawang Teddy Rusfendi Sutisna mengatakan, hingga kini BKD telah mempersiapkan rencana mutasi yang diagendakan dilakukan usai lebaran nanti. "Lagi dipersiapkan BKD, untuk posisi Asda III itu kita inginkan pejabat senior," ujarnya.
Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ini mengakui juga kabar yang beredar sampai di telinganya. Namun ia menegaskan, saat ini masih menimang-nimang sejumlah nama, karena semua kepala dinas senior memiliki peluang yang sama. "Kabarnya itu (Setya Dharma), tapi belum tentu. Semua punya kans yang sama," ujarnya.
Sekda menyebut, selain Setya Dharma yang diakuinya senior dan memiliki kapasitas mumpuni, ada nama lain yang juga senior seperti Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Acep Jamhuri, Kadisdikpora Agus Supriatman, serta nama lainnya Kadinkes Asep Hidayat Lukman maupun Kepala BP4K Nachrowi. Itu semua terbilang pejabat senior dan memiliki peluang yang sama untuk mengisi kekosongan Asda III setelah Teddy diangkat menjadi sekda. (vid)
Bingung Terapkan Kurikulum 2013
Wakil Kepala SMK Negeri 1 Cilamaya Yaya Sanusi SPd mengatakan, kurikulum 2013 merupakan aturan pemerintah dan semua sekolah siap untuk melaksanakannya. Namun sosialisasi yang tak kunjung serentak menyeluruh membuat para guru khusus SMK masih minim pengetahuan. Pasalya, dari 32 guru di SMKN 1 Cilamaya, baru 8 orang guru yang sudah ditatar, wal hasil khusus pemahaman UN diakuinya masih simpang siur.
Yaya menyebut, memang dalam kurikulum 2013 khusus SMK, Ujian Nasional diterapkan di kelas XI sebagai upaya mengukur keterampilan kelas, semetara untuk kelas XII tidak di-UN-kan karena lebih pada produktifitas dan pengetahuan dari yang biasanya magang dari kelas XI. Dari kurikulum itu magang dianjurkan pada kelas XII agar mempermudah akses kerja.
Namun tambah Yaya, kurikulum yang baru diterapkan bagi kelas X dan XI itu, sisa metode KTSP masih dipertanyakan pemberlakuannya di kelas XII, sehingga meskipun UN berlaku dikelas XI, tidak menutup juga dilakukan di kelas XII dalam sistem yang masih menggunakan KTSP. "UN ini, kami di SMK jujur masih simpang siur, karena ada UN kelas XI versi Kurikulum dan masih ada UN versi KTSP," katanya kepada Suara Karawang saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menambahkan, SMK yang lebih menonjolkan keterampilan industri ini juga masih belum mantap pemahaman dalam sistem penilaian deskripsi, karenanya sosialisasi kepada guru-guru masih perlu digalakan. Apalagi SMK negeri jumlah siswanya cukup banyak. SMKN 1 Cilamaya yang memiliki jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Agrobisnis Perikanan dan Teknologi Hasil Perikanan ini memiliki jumlah siswa 540 dengan jumlah guru hanya 32 orang. Di sisi lain baru 11 guru yang berstatus PNS, karenanya kedala pelaksanaan proses kurikulum ini diakui Yaya masih sulit. Artinya, di SMK penerapannya masih perlu penyempurnaan dan penyesuaiannya.
Diakui Yaya, meskipun masih kesulitan dalam proses, kurikulum 2013 ini sangat relevan dan sesuai kebutuhan zaman ketimbang sistem KTSP, namun cost dalam kurikulum 2013 jelas lebih besar daripada KTSP. "Kurikulum ini relevan, hanya memang costnya lebih besar ketimbang KTSP, tapi cukup tidak cukup harus tetap berjalan," pungkas pria asal Kosambi ini. (rud)
51 Ibu Rumah Tangga Ikuti Pelatihan UPPKS
"Pelatihan ini digelar di tiga titik di Kabupaten Karawang itu yaitu di Karawang Kota, Rengasdenklok dan Cikampek," ujar Yuda Wisnu, Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK), BKBPP Kabupaten Karawang, seusai acara pelatihan di lingkungan kantor Camat Cikampek, Kamis (17/7).
Dia menyampaikan, peserta yang ikut pelatihan di Cikampek adalah peserta KB yang ada di enam kecamatan yaitu Cikampek, Purwasari, Kotabaru, Tirtamulya, Jatisari dan Cilamaya Wetan, jumlah pesertanya sebanyak 51 orang. "Jadi ibu-ibu yang mempunyai usaha produktif, supaya dalam pengelolaannya lebih baik lagi. Karenanya, disini dilatih baik dari segi wawasan, keterampilan terutama dibidang marketingnya," terangnya.
Dia menginginkan ibu-ibu mampu menunjang perekonomian keluarga, selain pendapatan yang diperoleh dari suaminya, kemudian lebih jauhnya adalah bisa menjadi andalan usaha keluarga. "Kita ingin mewujudkan ketahanan di bidang ekonomi. Disamping suaminya bekerja, istrinya ada usaha yang dikelola sehingga kemandirian ekonomi akan benar-benar terwujud," ujarnya.
Dia menyampaikan, salah satu pasar yang disiapkan oleh pemerintah adalah pusat oleh-oleh Karawang yang ada di Karawang Barat. Selain itu dia juga mengaku produk ibu-ibu tersebut sudah ada yang bisa masuk pasar swalayan. "Pasar swalayan yang sudah menerima produk ibu-ibu tersebut adalah Carrefour Karawang, adapun produk yang dipasarkan itu adalah jahe instan dari Jayakerta, kemudian produk buhun macam-macam kripik seperti keripik pisang dan yang lainnya kalau itu berasal dari Purwasari," ujarnya.
Menurutnya, itulah yang menjadi keinginan besar pemerintah, agar masyaSuara Karawangtnya benar-benar bisa mandiri bisa membangun roda perekonomian keluarga khususnya. "Karena keberhasilan ekonomi keluarga akan berdampak pada perekonomian daerah atau negara," ucapnya.
Disinggung mengenai permodalan, dia menyampaikan, di tahun 2010 lalu, pemerintah pernah menurunkan anggaran sebesar Rp 5 juta untuk setiap kelompok. "Karena itu hanya stimulus, jadi hari ini belum ada lagi anggaran untuk itu, tapi sampai hari ini masih ada yang berjalan dan ada juga yang sudah mandeg," ujarnya. (zie)
Penjualan Tiket KA Sesuai Tempat Duduk
"Sesuai ketentuan dari PT KAI Pusat, bahwa kami akan membatasi penjualan tiket yang disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang ada diatas gerbong, hingga tidak terjadi lagi ada penumpang yang berdesak-desakan seperti pengalaman beberapa tahun lalu, hal ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada pengguna jasa KA selama dalam perjalanan menuju kota tujuan," Rohman, kepala Stasiun Cikampek. Kamis (17/7).
Dia menyampaikan, PT KAI akan memperlakukan pelayanan kepada para penumpang yang lebih baik dan nyaman, dengan tidak adanya pedagang asongan yang berjualan di atas kereta, yang sering dikeluhkan penumpang. "Kondisi itu kini sudah tidak ada lagi, bukan hanya itu pihak KAI terus berusaha untuk menghilangkan paradigma kesan tidak manusiawi saat penumpang yang memaksakan kehendak hingga harus berdesak-desakan," ujarnya.
Calon penumpang Kereta Api, Tedi (38) yang bertujuan ke kota Pacitan bersama istri dan kedua anaknya yang masih balita, mengatakan bahwa dirinya membeli tiket KA sejak sebulan yang lalu, karena jika mendadak beli pada saat mau berangkat menurutnya tidak mungkin didapat. "Nah soal kenyamanan saya mendengar dari adik saya yang pulang ke Pacitan dua hari sebelumnya, dia menyampaikan. dalam perjalanan beda dengan dulu, kini lebih nyaman," ujarnya.
Dia berharap kendaraan transportasi yang disediakan oleh pemerintah bisa menjamin 100 persen kenyamanan dan keamanan para penumpang, sehingga penumpang bisa lebih percaya lagi. "Kalau penumpang lebih merasa nyaman dengan menggunakan alat transportasi umum, maka kendaraan pribadi akan sedikit ditinggalkan, sehingga kemacetan pun bisa sedikit terhindarkan," pungkasnya.(zie)
Mawar Digilir di depan Pacarnya
KARAWANG, Suara Karawang - Seorang remaja IS (16) ditangkap polisi karena dilaporkan telah melakukan perkosaan terhadap Mawar (16) warga Rengasdengklok. Ia ditangkap dengan cara dijebak melalui SMS yang seolah-olah akan diajak kencan oleh Mawar, Kamis (17/7) kemarin.
Keluarga Mawar melaporkan peristiwa perkosaan yang dilakukan IS kepada polisi, setelah sebelumnya curiga melihat kondisi tubuh bagian belakang Mawar yang kotor terkena tanah setelah keluar rumah beberapa saat. Namun Mawar tidak mau menjawab secara terus terang peristiwa yang dialaminya. Ia hanya menyebutkan main dari salah satu temannya. Merasa penasaran, salah satu kakak Mawar mengeceknya ke teman yang disebutkannya tadi, bahwa yang bersangkutan tidak main ke rumahnya. Tidak mendapat informasi yang benar, kakak Mawar kemudian mengecek isi SMS yang ada dalam handphone Mawar. Ternyata dalam handphone korban terdapat SMS yang berisi ancaman dan pemerasan.
Isi SMS tersebut adalah meminta uang Rp 70 ribu, jika tidak memberinya maka akan menyebarkan berita bahwa Mawar sudah tidak perawan lagi. Menurut Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Doni Satria Wicaksono melalui Unit V Kanit PPA Iptu Yoga Prayoga, penjebakan melalui SMS terhadap IS agar yang bersangkutan keluar dari persembunyiannya. Polisi bekerjasama dengan pihak korban untuk mengajak pelaku ke suatu tempat. �Ketika pelaku muncul, polisi langsung menangkapnya,� ucapnya.
Menurut Kasat Reskrim, Mawar diajak kekasihnya, IS ke suatu tempat dekat salah satu sekolah dasar. Ternyata di tempat tersebut sudah ada dua teman IS masing-masing ARH (19) dan ER (20) yang kemudian mereka berempat menuju ke belakang sekolah. Di tempat ini IS meminta Mawar melayani nafsu bejat kedua temannya tadi secara bergiliran. Sementara IS hanya membekam mulut Mawar agar tidak meronta dan teriak.
Dalam pengusutan polisi, peristiwa pemerkosaan bukan terjadi kali itu saja. Sebelumnya, IS melakukan persetubuhan sebanyak dua kali pada bulan Mei, lalu di rumah pelaku dan ditanggul gang Otoy. Pelaku dapat dijerat pasal 82 dan 83 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Sementara ARH dan ER masih dalam pengejaran polisi. (ops)
Keluarga Mawar melaporkan peristiwa perkosaan yang dilakukan IS kepada polisi, setelah sebelumnya curiga melihat kondisi tubuh bagian belakang Mawar yang kotor terkena tanah setelah keluar rumah beberapa saat. Namun Mawar tidak mau menjawab secara terus terang peristiwa yang dialaminya. Ia hanya menyebutkan main dari salah satu temannya. Merasa penasaran, salah satu kakak Mawar mengeceknya ke teman yang disebutkannya tadi, bahwa yang bersangkutan tidak main ke rumahnya. Tidak mendapat informasi yang benar, kakak Mawar kemudian mengecek isi SMS yang ada dalam handphone Mawar. Ternyata dalam handphone korban terdapat SMS yang berisi ancaman dan pemerasan.
Isi SMS tersebut adalah meminta uang Rp 70 ribu, jika tidak memberinya maka akan menyebarkan berita bahwa Mawar sudah tidak perawan lagi. Menurut Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Doni Satria Wicaksono melalui Unit V Kanit PPA Iptu Yoga Prayoga, penjebakan melalui SMS terhadap IS agar yang bersangkutan keluar dari persembunyiannya. Polisi bekerjasama dengan pihak korban untuk mengajak pelaku ke suatu tempat. �Ketika pelaku muncul, polisi langsung menangkapnya,� ucapnya.
Menurut Kasat Reskrim, Mawar diajak kekasihnya, IS ke suatu tempat dekat salah satu sekolah dasar. Ternyata di tempat tersebut sudah ada dua teman IS masing-masing ARH (19) dan ER (20) yang kemudian mereka berempat menuju ke belakang sekolah. Di tempat ini IS meminta Mawar melayani nafsu bejat kedua temannya tadi secara bergiliran. Sementara IS hanya membekam mulut Mawar agar tidak meronta dan teriak.
Dalam pengusutan polisi, peristiwa pemerkosaan bukan terjadi kali itu saja. Sebelumnya, IS melakukan persetubuhan sebanyak dua kali pada bulan Mei, lalu di rumah pelaku dan ditanggul gang Otoy. Pelaku dapat dijerat pasal 82 dan 83 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Sementara ARH dan ER masih dalam pengejaran polisi. (ops)
Calon Haji Harus Persiapkan Diri
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kotabaru, H Ujang Rahmat, meminta agar para calon haji mempersiapkan diri dengan baik. Selain banyak belajar mengenai pengetahuan ibadah haji, para calon haji juga diminta untuk menjaga kesehatannya masing-masing. ''Ya acaranya bimbingan manasik, hari ini pembukaannya, acara akan dilaksanakan selama satu minggu bertempat di Kantor MUI Kotabaru," ujar Ujang.
Pesertanya sebanyak 56 orang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Kotabaru dan Tirtamulya. Untuk Kotabaru sebanyak 51 orang dan Tirtamulya sebanyak 5 orang. "Mereka pulang pergi, acaranya setiap pukul 13.00 WIB sampai sore hari," ucapnya.
Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang, H. Edy Yusuf HS, S.Ag, MM, menyampaikan, acara manasik tersebut diadakannya di tiap-tiap KUA yang ada di Kabupaten Karawang, meski demikian anggaran yang digunakan adalah dari Kemenag. "Jadi sekitar 30 KUA mengadakan acara tersebut, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan para jemaah haji bisa mengikuti dengan baik," ujarnya.
Jumlah calon haji asal Kabupaten Karawang yang masuk dalam kuota pemberangkatan tahun 2014 ini, adalah sebanyak 1714 orang. "Dengan mengikuti mimbingan tersebut para jemaah calon haji akan lebih mengetahui bagaimana selama proses ibadah haji berlangsung nanti," ujarnya.
Pantauan Suara Karawang, para peserta khusu mengikuti acara di hari pertama tersebut, meski dalam keadaan puasa mereka terlihat semangat dan antusias. (zie)
Geger Ade Swara Ditangkap KPK
Hingga tengah malam tadi, rumah dinas bupati (RDB) terlihat masih riuh. Namun, tak terlihat orang nomor satu di Kabupaten Karawang tersebut. Salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Karawang menyebutkan, Bupati Ade Swara ikut dijemput. "Informasi yang saya dapat, bupati, ada pejabat juga. Katanya ada pihak swasta juga," ujar sumber yang enggan disebutkan identitasnya tersebut.
Informasi yang dihimpun di sekitar rumah dinas bupati, mobil KPK datang ke RDB pukul 19.00 WIB. Saat itu terjadi ketegangan antara anggota LSM dan anggota KPK yang meminta kejelasan kaitan dengan penggeledahan tersebut. Salah satu saksi mata, Awandi Sirodj, KPK tiba dengan menggunakan 3 mobil. "Jadi saat itu saya tanya, ada apa rame-rame begini, ternyata tidak dijawab. Akhirnya saya naik pitam berteriak dan meminta kejelasan seraya mengancam akan menggembok pintu RDB," katanya.
Karena terus berteriak, salah satu anggota KPK pun mendatangi Awandi seraya menjelaskan maksud kedatangannya. Anggota itupun menunjukan kartu anggota kepada Awandi. "Ya betul sekarang sedang ada Operasi Tangkap Tangan (OTT), kami tengah bertugas langsung dari Jakarta," katanya menirukan salah satu anggota KPK yang mengenakan masker.
Pada saat penggeledahan, anggota KPK masuk ke RDB dengan menggunakan 3 mobil. Namun keluar RDB dengan menggunakan 5 mobil. "Saya tidak tahu siapa saja yang di dalam," ujarnya lagi.
Karena tidak berhasil menemui bupati, Suara Karawang mencoba menghubungi istri Bupati Ade Swara, Hj Nurlatifah tadi malam. Sayangnya, meski bernada aktif namun tidak diangkat. Sedangkan informasi internal KPK membenarkan operasi tangkap tangan tersebut berlangsung di Karawang. "Benar, masih operasi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Saat dihubungi Radar Karawang, Johan Budi belum mau menjelaskan secara rinci dengan alasan masih menunggu informasi lengkap. "Informasinya di Karawang, tapi kami masih menunggu informasi jelasnya. Kalau sudah jelas nanti kita kabari ya," ujarnya singkat.
Meski begitu, Johan membenarkan ada keluarga bupati yang ditangkap KPK bersama pihak swasta yang seluruhnya berjumlah lima orang. Disebut-sebut, pihak swasta berinisial AS, sementara dari keluarga bupati berinisial N. Sedangkan dari pejabat disebut-sebut berinisial M. Saat ditanya lebih lanjut, Johan tidak membantah kasus tersebut berkaitan dengan perizinan perumahan mewah yang melibatkan lingkaran orang-orang dekat bupati. "Tapi tidak terkait dengan pilpres seperti kabar yang beredar di teman-teman wartawan," ujarnya.
Sumber resmi di KPK lainnya juga belum bisa memberikan penjelasan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat dihubungi juga tak mau berkomentar. "Pada saat yang tepat akan dijelaskan," singkatnya.
Sementara itu, informasi lainnya yang beredar menyebutkan, penangkapan terhadap Ade Swara dilakukan karena diduga terlibat transasksi suap menyuap terkait izin alih fungsi lahan di wilayah Karawang. Izin alih fungsi lahan tersebut terkait dengan rencana pembangunan sebuah perumahan mewah.
Disebutkan, Ade Swara ditangkap bersama sejumlah orang dalam sebuah operasi yang dilakukan tim KPK sore kemarin. Setelah melakukan penangkapan, tim KPK dikabarkan langsung melakukan penggeledahan di rumah dinas bupati. Pihak swasta dalam kasus transaksi suap menyuap ini dikabarkan perusahaan perumahan ternama.
Selain bupati dan istrinya, dari pihak keluarga Bupati Ade Swara belum ada yang bisa memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut. Begitupun Kabag Humas Pemkab Karawang Yasin Nasrudin, saat dihubungi mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. (dem/rk/fah/vid)
Pukat Harimau Masih Digunakan di Perairan Cemarajaya
Hal ini diungkapkan, Ottong, salah satu nelayan yang menyesalkan masih adanya kapal pukat harimau di wilayahnya. "Belum lama ini ada beberapa nelayan asal Subang yang tertangkap karena menggunakan alat tangkap pukat harimau. Kejadian seperti itu sering kali terjadi, namun anehnya tidak ada sanksi yang diberikan kepada mereka," kata dia.
Karenanya, dia menyimpulkan, bahwa jika tidak ada ketegasan dari instansi terkait ataupun aparat hukum, maka semakin banyak kapal-kapal terlarang itu beroperasi dan menangkap ikan di laut Karawang. "Jadi kalau tidak ada upaya serius, maka mereka bakal semakin keranjingan datang kemari dan merusak ekosistem di laut. Dia yang untung, kita yang rugi," ketusnya. Pukat harimau sendiri merupakan alat tangkap ikan yang dilarang digunakan oleh nelayan karena dapat menyebabkan kerusakan ekosistem serta biota laut.
Sementara itu pemerhati lingkungan laut dan pesisir, Nana, menyatakan bahwa dirinya sempat mendapat informasi banyaknya kapal pengguna pukat harimau yang berkeliaran di laut Karawang. "Sempat ada bukti visualnya juga, namun kenapa sampai sekarang, baik itu DKP maupun Polairut, terkesan membiarkan aktivitas itu terjadi. Mereka tidak tahu atau tidak mau tahu, saya kurang ngerti. Namun yang jelas, setiap pelanggaran hukum harus ditindas, agar mereka tidak semakin menjadi-jadi,"pinta dia. (fah)
Petani Cilebar Ramai-ramai Jual Sawah
CILEBAR,Suara Karawang- Rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya ternyata membawa dampak signifikan terhadap nilai jual beli tanah di Kecamatan Cilebar. Ini bisa dilihat dari tingginya harga tanah di pesisir utara Karawang. Melihat fenomena ini pun, banyak petani yang menjual sebagian sawahnya kepada para spekulan.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, harga sawah di pesisir utara yang sebelumnya Rp 200 juta-300juta per hektare, kini meroket 200 persen hingga menyentuh angka Rp 500-700 juta per hektare. Rencana pelabuhan yang berada di Desa Cilamaya Wetan berdampak kepada daerah penyangga guna mendukung sarana prasarana pendukung pelabuhan seperti areal peti kemas.
Kepala Desa Ciptamargi, Uyat kepada awak media menyatakan, bahwa petani di Cilebar, khususnya yang berdekatan dengan arean pelabuhan berbondong-bondong menjual tanah sawah mereka kepada tuan tanah atau spekulan. "Mereka beramai-ramai menjual sawah mereka kepada orang Jakarta yang mayoritas pengusaha. Sebab tanah mereka kebanyakan memang sudah tidak produktif lagi untuk ditanam," tandasnya.
Dikatakan dia, Kecamatan Cilebar sendiri akan menjadi areal paling terdampak dari pembangunan bandar pelabuhan yang menurut rencana bakal mulai dibangun 2015 mendatang. Menurut kabar yang beredar, Cilebar akan dijadikan lokasi penyangga pelabuhan. "Katanya bakal dijadikan kota penyangga. Makanya ini akan membuat lahan tambak di wilayah ini menjadi incaran para pengusaha. Lagian siapa juga yang tidak mau tanahnya ditawar hingga 2-3 kali lipat dari harga normal," kata dia lagi.
Hal senada pun disampaikan Agus, warga yang memiliki sawah. Ia membenarkan bahwa banyak spekulan yang menawar sawahnya tinggi-tinggi. "Tanah saya hanya satu hektar, tapi sudah ada yang berani nawar Rp 400juta. Siapa yang tidak mau sih, lagian tanah saya juga sudah sering banget kena hama ketika ditanami padi," tutur dia.
Saat ditanya apa profesi yang akan dijalani jika kelak tanahnya dijual. Ia mengaku akan menjadi nelayan. "Kalau dijual, saya akan mencari kerjaan lain bisa buka warung sembako ataupun nelayan," tutup Agus.(fah)
Terminal Dengklok Berubah Jadi Pasar
Kemunculan pasar dadakan ini jelas membawa dampak positif bagi pedagang sekitar. Namun, bagi pedagang yang sudah menetap di pasar tradisional jelas menjadi soal. Asep misalnya, penjaja pakaian ini, mengaku mengalami penurunan omzet sejak pasar dadakan ada di Terminal Rengasdengklok. "Tentu saja, karena dengan demikian pembeli banyak yang datang kesana, karena lokasinya enak dan strategis dipinggir jalan. Keadaan ini membuat pedagang di pasar tradisional seperti kami mengalami penurunan omzet," kata dia mengeluh.
Karenanya, Asep mendesak agar Pemerintah Kecamatan Rengasdengklok bisa bersikap kautan dengan perizinan guna menyelamatkan pedagang tradisional. Apalagi, tak lama lagi lebaran akan segera tiba. "Seharusnya kecamatan mempertimbangkan dampak kemunculan pasar dadakan ini bagi kami pedagang di pasar tradisional. Apalagi ini momentum hari raya, omzet jelas menjadi sangat penting bagi kami,"tandasnya lagi.
Sementara itu Camat Rengasdengklok, Asep Wahyu Suherman, tatkala dikonfirmasi awak media, berkelit bahwa persoalan pasar dadakan di terminal tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. "Perizinan tempat itu, setahu saya, sudah diberikan oleh Dishubkominfo. Makanya kalau memang sudah memiliki izin, saya pikir tidak jadi soal," kata camat menjawab.(fah)
2 Sekolah di Wanakerja dan Wanajaya akan Direlokasi Setelah Lebaran
"Relokasi akan dilaksanakan setelah lebaran nanti. SD Wanakerta 2 ke Kampung Cikeuting dan SD Wanajaya 3 ke Kampung Cicadas.
Kemaren dari pihak PT Ceres sudah bertanggungjawab untuk membelikan lahan dan pembangunan sekolah di Kampung Cikeuting sekitar 2500 meter persegi," ujar Komite Sekolah SD Wanakerta 2, Nurman.
Nurman menambahkan, proses penggantian serta relokasi SD dengan cara pihak sekolah mencari tanahnya sendiri dan pihak PT hanya bertanggung jawab melakukan pembelian tanah serta pembangunan sekolah tersebut. Pihak komite terus berupaya mencari relokasi tanah dan meminta kepada orang tua untuk melakukan musyarawah terlebih dahulu. "MasyaSuara Karawangt harus menyetujui terlebih dahulu untuk relokasi SD dan membantu dalam relokasi tersebut," ucapnya.
Dia melanjutkan, semenjak proses sengketa lahan, sekolah hanya pernah mendapatkan bantuan dari PT yang ada di sekitar kawasan seperti perehaban dan renovasi sekolah pada tahun 2007. Ke pemda sendiri pihak sekolah sudah lama mengajukan proposal untuk melakukan perehaban serta penambahan lokal kelas baru, akan tetapi sampai sekarang belum ada jawaban. "Saya sampai sekarang belum mendapatkan bantuan dari dinas terkait, banyak murid yang ditumpuk dalam satu kelas seperti kelas 4, 5 serta 6 yang belajar dalam satu ruangan kelas. Sekolah hanya mempunyai 3 lokal kelas serta satu ruangan kantor sehingga ada anak didik yang belajar di luar ruangan kelas," ujarnya.
Menurutnya, sejarah sengketa lahan tersebut dimulai kekurangketelitian orang tua dahulu dalam sistem jual menjual tanah yang tidak mempunyai sertifikat tanah. Sehingga tanah tersebut menjadi masalah seperti sekarang. Komite sekolah dahulu membeli tanah sekitar 2500 meter kemudian dibangun sekolah pada tahun 2002, tanpa membuat surat akta notaris tanah karena dahulu terlalu digampangkan.
Selain itu, keinginan masyaSuara Karawangt relokasi sekolah mempunyai sarana serta prasarana agar dibangunkan 6 lokal kelas untuk belajar, satu ruangan kantor dan fasilitas lainnya seperti perpustakaan. "Saya berharap proses relokasi secepatnya dilaksanakan agar tidak menggangu proses belajar mengajar dan pembangunan saran serta prasarana supaya dapat menampung siswa sekolah," pintanya.
Hal senada diungkapkan Kepala Sekolah Wanakerta 2, Dudu Badrudin, S.Pd. Dia mengatakan, proses pembangunan kelas baru serta perehaban yang diajukan ke Dinas Pendidikan Karawang tidak ada tindak lanjutnya dalam pemberian anggaran. Hal itu dikarenakan status tanah yang menjadi sengketa lahan dengan pihak PT. Sekolah masih bertahan walaupun kekurangan fasilitas dan ruangan kelas sekolah. Proses belajar mengajar dilakukan dengan melakukan penyekatan satu ruangan menjadi dua kelas, meminta kepada dinas terkait untuk membantu sekolah serta relokasi sekolah secepatnya. "Saya siap dipindahkan sekolah kemana saja dengan syarat sekolah mempunyai ruangan kelas yang memadai dan fasilitas lainnya. Jumlah siswa SD Wanakerta 2 pada tahun 2013 ada sekitar 149 orang dan tahun 2014 ada sekitar 155 orang," katanya. (cr3)
Marching Band Gita Buana akan Pertahankan Piala Bergilir Menpora
TEGALWARU, Suara Karawang - Piala bergilir Menteri Pendidikan dan Olah Raga (Menpora) untuk jenis perlombaan marching band akan kembali diperebutkan pada 10 Nopember mendatang. Saat ini piala tersebut masih berada di SMP PGRI Pangkalan setelah marching band Gita Buana sekolah tersebut menjadi juara sejak 9 Nopember 2013 lalu.
Kepala Sekolah SMP PGRI Pangkalan, Drs H Ujang Sahro Widodo MPd, saat dikonfirmasi, kemarin, dikantornya menyampaikan, jika dilihat secara psikologi sebenarnya lebih berat mempertahankan ketimban merebut. "Bebannya yang berbeda. Ketika merebutnya dulu kami tanpa beban sekarang kami harus mempertahankannya," ujarnya.
Menurut Ujang saat itu merupakan baru kali pertama mengikuti even kejuaraan nasional memperebutkan piala Menpora. Ternyata diluar dugaan dapat meraih juara pertama. Padahal jika saja dilihat dari peralatan dan asal sekolah pesaing pada waktu itu, yang namanya tingkat nasional jelas jauh lebih canggih. Namun kepala sekolah SMP PGRI ini merasa sangat berbeda ketika saat akan menjelang kembali berlomba.
Menurutnya ada beberapa hal untuk saat ini menjadikan merasa mempunyai beban diantaranya, mempunyai beban untuk mempertahankan piala bergilir tersebut. "Masakan datang ke Jakarta hanya untuk menghantarkan piala bergilir saja, kan tidak lucu, tandas H Ujang. Hingga untuk mempersiapkan menjelang perlombaan tersebut kalaupun masih empat bulan mendatang, kepala sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Baik menambah peralatan maupun sudah mulai berlatih secara intensif," ucapnya.
Ujang berharap kepada siswanya yang tergabung dalam ekstrakulikuler marching band Gita Buana dapat mengikuti latihan sesuai program secara serius. Kalaupun latihannya sendiri setiap usai sekolah, maka salah satu konsekuensinya bagi siswa yang rumahnya agak jauh, maka setiap pulang sampai dirumahnya setelah magrib atau isya. Hingga selain itupun kepala sekolah ini berharap agar dari para orang tua tersebut senantiasa untuk mendukung dan dapat memakluminya. Dia juga optimis jika saja dukungan ini ada dari semua lapisan masyaSuara Karawangt dan dari semua unsure.
Tak hanya itu untuk dapat mempertahankan agar trophy bergilir tersebut tetap ada di karawang, maka kepala sekolah ini berharap ada perhatiannya dari pemerintah Karawang sendiri. Tentunya kepala SMP PGRI ini berharap pemerintah kabupaten Karawang dapat mendukung baik moril maupun materil. Sebab dari semua perjuangan baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan, akan merasa percuma atau tidak ada artinya jika tidak ada dukungan dari pemerintahannya itu sendiri.
Drs H Lasim Haryadi dari Dewan Pendidikan Karawang yang secara kebetulan sedang melakukan kunjungan di SMP PGRI Pangkalan, ketika diminta pendapatnya mengatakan bangga atas keberhasilan team marching band Gita Buana. Dirinya secara pribadi dan kelembagaan mendukung untuk dapat mempertahankan trophy tersebut. (ark)
Kepala Sekolah SMP PGRI Pangkalan, Drs H Ujang Sahro Widodo MPd, saat dikonfirmasi, kemarin, dikantornya menyampaikan, jika dilihat secara psikologi sebenarnya lebih berat mempertahankan ketimban merebut. "Bebannya yang berbeda. Ketika merebutnya dulu kami tanpa beban sekarang kami harus mempertahankannya," ujarnya.
Menurut Ujang saat itu merupakan baru kali pertama mengikuti even kejuaraan nasional memperebutkan piala Menpora. Ternyata diluar dugaan dapat meraih juara pertama. Padahal jika saja dilihat dari peralatan dan asal sekolah pesaing pada waktu itu, yang namanya tingkat nasional jelas jauh lebih canggih. Namun kepala sekolah SMP PGRI ini merasa sangat berbeda ketika saat akan menjelang kembali berlomba.
Menurutnya ada beberapa hal untuk saat ini menjadikan merasa mempunyai beban diantaranya, mempunyai beban untuk mempertahankan piala bergilir tersebut. "Masakan datang ke Jakarta hanya untuk menghantarkan piala bergilir saja, kan tidak lucu, tandas H Ujang. Hingga untuk mempersiapkan menjelang perlombaan tersebut kalaupun masih empat bulan mendatang, kepala sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Baik menambah peralatan maupun sudah mulai berlatih secara intensif," ucapnya.
Ujang berharap kepada siswanya yang tergabung dalam ekstrakulikuler marching band Gita Buana dapat mengikuti latihan sesuai program secara serius. Kalaupun latihannya sendiri setiap usai sekolah, maka salah satu konsekuensinya bagi siswa yang rumahnya agak jauh, maka setiap pulang sampai dirumahnya setelah magrib atau isya. Hingga selain itupun kepala sekolah ini berharap agar dari para orang tua tersebut senantiasa untuk mendukung dan dapat memakluminya. Dia juga optimis jika saja dukungan ini ada dari semua lapisan masyaSuara Karawangt dan dari semua unsure.
Tak hanya itu untuk dapat mempertahankan agar trophy bergilir tersebut tetap ada di karawang, maka kepala sekolah ini berharap ada perhatiannya dari pemerintah Karawang sendiri. Tentunya kepala SMP PGRI ini berharap pemerintah kabupaten Karawang dapat mendukung baik moril maupun materil. Sebab dari semua perjuangan baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan, akan merasa percuma atau tidak ada artinya jika tidak ada dukungan dari pemerintahannya itu sendiri.
Drs H Lasim Haryadi dari Dewan Pendidikan Karawang yang secara kebetulan sedang melakukan kunjungan di SMP PGRI Pangkalan, ketika diminta pendapatnya mengatakan bangga atas keberhasilan team marching band Gita Buana. Dirinya secara pribadi dan kelembagaan mendukung untuk dapat mempertahankan trophy tersebut. (ark)
Mesjid Al-Jihad Rawan Kejahatan
*Sudah Saatnya Polisi Bertindak
KARAWANG,Suara Karawang - Aksi kejahatan di lingkungan dan dalam mesjid Al-Jihad sudah bukan kejahatan biasa karena perbuatan orang iseng yang biasa mencuri sendal atau sepatu. Melainkan sudah harus ditanggapi serius pihak kepolisian. Terlebih, mengingat seringnya aksi itu terjadi.
Korban terakhir adalah Ginanjar, warga Jalan Melati RT/RW 10/10, Kelurahan Karawang wetan, Kecamatan Karawang Timur. Tas berisi uang Rp 3,2 juta miliknya lenyap saat dia bersama istrinya shalat di mesjid tersebut. Kepada Suara Karawang, korban menuturkan peristiwa sial yang menimpa dirinya, kemarin (17/7) petang, di rumahnya.
Ketika itu dirinya dan istrinya berniat shalat di Mesjid Al-Jihad. Ginanjar shalat di barisan makmum lelaki sementara istrinya dibarisan makmum perempuan. Saat itu Ginanjar sama sekali tidak menyangka dirinya bakal menjadi korban kejahatan. Terlebih bangunan tempat mereka saat itu berada adalah rumah Allah. Karenanya diapun membiarkan tas berisi uang Rp 3,2 juta ada bersama istrinya.
Tetapi betapa kaget Ginanjar begitu usai shalat dan mendapati istrinya terlihat panik. Ketika ditanya, istrinya mengatakan tas berisi uang milik mereka ternyata sudah lenyap dari tempatnya. "Waktu itu tas saya dibawa istri, dan istri shalat di tempat perempuan. Tas disimpan di belakang istri saya, dan saya shalat di tempat laki-laki. Pas selesai shalat tas saya sudah tidak ada," tutur Ginanjar menuturkan kronologis kejadian.
Setelah tahu tasnya hilang, Ginanjar lantas melapor ke pihak DKM Mesjid Aljihad. Namun ia kaget, ternyata dari keterangan DKM di Mesjid Al-Jihad memang sering terjadi aksi pencurian seperti itu. "Ternyata setelah saya curhat ke saudara saya, banyak juga yang pernah kehilangan uang dan benda seperti laptop, hape dan lain-lain saat shalat di Al-Jihad," tuturnya.
Dengan banyaknya kejadian pencurian di Masjid Aljihad, Ginanjar berharap kepada pihak DKM dan pengurus Islamic Center agar lebih pro aktif dalam mengawasi aktivitas di mesjid kebanggaan warga Karawang tersebut. "Jangan sampai ada korban lain setelah saya. Saya berharap masyaSuara Karawangt juga lebih waspada saat berada di mesjid itu, karena saya menduga di masjid itu ada mafia terorganisir untuk mencuri barang pengunjung," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Suara Karawang di lapangan. Kejadian pencurian memang sering terjadi di sekitar Mesjid Al-Jihad. Bahkan beberapa waktu lalu kamera seorang wartawan dan uang jutaan rupiah juga sempat hilang di area islamic center dan masjid tersebut. (ega)
KARAWANG,Suara Karawang - Aksi kejahatan di lingkungan dan dalam mesjid Al-Jihad sudah bukan kejahatan biasa karena perbuatan orang iseng yang biasa mencuri sendal atau sepatu. Melainkan sudah harus ditanggapi serius pihak kepolisian. Terlebih, mengingat seringnya aksi itu terjadi.
Korban terakhir adalah Ginanjar, warga Jalan Melati RT/RW 10/10, Kelurahan Karawang wetan, Kecamatan Karawang Timur. Tas berisi uang Rp 3,2 juta miliknya lenyap saat dia bersama istrinya shalat di mesjid tersebut. Kepada Suara Karawang, korban menuturkan peristiwa sial yang menimpa dirinya, kemarin (17/7) petang, di rumahnya.
Ketika itu dirinya dan istrinya berniat shalat di Mesjid Al-Jihad. Ginanjar shalat di barisan makmum lelaki sementara istrinya dibarisan makmum perempuan. Saat itu Ginanjar sama sekali tidak menyangka dirinya bakal menjadi korban kejahatan. Terlebih bangunan tempat mereka saat itu berada adalah rumah Allah. Karenanya diapun membiarkan tas berisi uang Rp 3,2 juta ada bersama istrinya.
Tetapi betapa kaget Ginanjar begitu usai shalat dan mendapati istrinya terlihat panik. Ketika ditanya, istrinya mengatakan tas berisi uang milik mereka ternyata sudah lenyap dari tempatnya. "Waktu itu tas saya dibawa istri, dan istri shalat di tempat perempuan. Tas disimpan di belakang istri saya, dan saya shalat di tempat laki-laki. Pas selesai shalat tas saya sudah tidak ada," tutur Ginanjar menuturkan kronologis kejadian.
Setelah tahu tasnya hilang, Ginanjar lantas melapor ke pihak DKM Mesjid Aljihad. Namun ia kaget, ternyata dari keterangan DKM di Mesjid Al-Jihad memang sering terjadi aksi pencurian seperti itu. "Ternyata setelah saya curhat ke saudara saya, banyak juga yang pernah kehilangan uang dan benda seperti laptop, hape dan lain-lain saat shalat di Al-Jihad," tuturnya.
Dengan banyaknya kejadian pencurian di Masjid Aljihad, Ginanjar berharap kepada pihak DKM dan pengurus Islamic Center agar lebih pro aktif dalam mengawasi aktivitas di mesjid kebanggaan warga Karawang tersebut. "Jangan sampai ada korban lain setelah saya. Saya berharap masyaSuara Karawangt juga lebih waspada saat berada di mesjid itu, karena saya menduga di masjid itu ada mafia terorganisir untuk mencuri barang pengunjung," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Suara Karawang di lapangan. Kejadian pencurian memang sering terjadi di sekitar Mesjid Al-Jihad. Bahkan beberapa waktu lalu kamera seorang wartawan dan uang jutaan rupiah juga sempat hilang di area islamic center dan masjid tersebut. (ega)
Moral Pejabat Harus Dijaga
RENGASDENGKLOK,Suara Karawang- Hebohnya pemberitaan yang menyebutkan adanya perbuatan tidak terpuji yang dilakukan pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyulut reaksi beragam kalangan. Tindakan yang mencoreng nama institusi itu dinilai sudah diluar batas dan memerlukan perhatian serius. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karawang, diharapkan gesit dan segera memberikan sanksi agar dapat dijadikan pelajaran bagi pejabat yang lain.
Hilman Tamimi, dari GeSuara Karawangn Mahasiswa Karawang Utara (Gemaku), meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera menindak tegas oknum pejabat disdik yang kedapatan melakukan perbuatan tercela di bulan Ramadan. "Sekalipun bukan bulan puasa, jelas tindakan itu merupakan tindakan tidak bermoral serta memalukan institusi pendidikan. Saya pikir BKD harus segera memberikan sanksi,"desak dia.
Perbuatan itu, tandasnya, jelas bertentangan dengan norma maupun kaidah-kaidah kepegawaian. Sehingga, jika tidak diberikan sanksi, bukan tidak mungkin, makin banyak pejabat yang berani melakukan tindakan tercela dan semena-mena. "Kita lihat saja, apakah BKD berani memberikan sanksi. Ini pertaruhan BKD didepan ribuan pegawai. Kalau tidak, BKD hanya jadi macan ompong dan pejabat nakal bisa saja menganggap remeh BKD. Makanya kalau tidak tegas, BKD bisa dilecehkan," katanya berpendapat.
Ia juga menghimbau agar kepada para pejabat yang diberi tanggungjawab posisi dan jabatan dapan menjaganya dengan baik. "Posisi, pangkat dan jabatan itu kan titipan. Amanah yang harus dijalankan sebaiknya. Kalau dari tingkat paling kecil saja sudah berani berkhianat, apalagi nanti jika dia diberi kewenangan lebih besar,"tutupnya. (fah)
Hilman Tamimi, dari GeSuara Karawangn Mahasiswa Karawang Utara (Gemaku), meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera menindak tegas oknum pejabat disdik yang kedapatan melakukan perbuatan tercela di bulan Ramadan. "Sekalipun bukan bulan puasa, jelas tindakan itu merupakan tindakan tidak bermoral serta memalukan institusi pendidikan. Saya pikir BKD harus segera memberikan sanksi,"desak dia.
Perbuatan itu, tandasnya, jelas bertentangan dengan norma maupun kaidah-kaidah kepegawaian. Sehingga, jika tidak diberikan sanksi, bukan tidak mungkin, makin banyak pejabat yang berani melakukan tindakan tercela dan semena-mena. "Kita lihat saja, apakah BKD berani memberikan sanksi. Ini pertaruhan BKD didepan ribuan pegawai. Kalau tidak, BKD hanya jadi macan ompong dan pejabat nakal bisa saja menganggap remeh BKD. Makanya kalau tidak tegas, BKD bisa dilecehkan," katanya berpendapat.
Ia juga menghimbau agar kepada para pejabat yang diberi tanggungjawab posisi dan jabatan dapan menjaganya dengan baik. "Posisi, pangkat dan jabatan itu kan titipan. Amanah yang harus dijalankan sebaiknya. Kalau dari tingkat paling kecil saja sudah berani berkhianat, apalagi nanti jika dia diberi kewenangan lebih besar,"tutupnya. (fah)
Banggar DPRD Sindir 2 Dinas
"Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dalam serapan anggaran masih di bawah 30 persen. Karena itu kedua dinas ini diminta agar terus menggenjot serapan anggaran disisa tahun anggaran tahun ini," sindir Ketua Badan Anggaran DPRD Karawang Ade Suhara, dalam rapat paripurna yang dihadiri seluruh OPD pemda Karawang.
Untuk itu, kata Politisi Gerindra ini menegaskan, dengan waktu yang ada hingga akhir tahun ini dirinya meminta agar kepala dinas terkait agar terus meningkatkan kinerjanya. "Itu harus melakukan penekanan kepada OPD terkait," tegas Ade.
Meski harus terus digenjot untuk serapan anggaran ini, dia juga meminta agar kualitas jalan itu tidak dikesampingkan. Sehingga, dengan serapan anggaran tinggi, itu harus dibarengi dengan kualitas jalan yang memadai, dan layak untuk dilalui. "Kita harapkan lebih fokus pada pengerjaan fisik denga target diharapkan akhir tahun iyu 90 persen dengan tanpa mengurangi kualitas," desaknya.
Sementara itu Bupati Karawang Ade Swara mengatakan, meski secara administratif itu baru menginjak 30 persen. Namun menurutnya, saat ini pengerjaan fisik terutama infrastruktur harus terus dilakukan. Bahkan dia mengklaim serapan anggaran untuk kedua dinas yang disindir ini dalam keadaan normal. "Jadi begini, kita bekerja terus, jadi kalau melihat ini dalam posisi normal, pengerjaan ada dimana-mana dan masih terus berjalan," ujar bupati. (vid)
2 Desa di Telukjambe Barat Belum Ajukan Pjs Kades
TELUKJAMBE BARAT, Suara Karawang - Sebanyak dua Desa di Kecamatan Telukjambe Barat belum menyerahkan serta pengajuan nama sebagai pejabat sementar (Pjs) Kepala Desa yang akan berakhir sekitar Bulan September 2014. Semenjak surat edaran Bupati Karawang Ade Swara, SH, MH yang menjelaskan tentang mekanisme pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Pjs Kepala Desa yang habis masa jabatanya.
"Sejak tanggal 7 Juli 2014 menerima surat edaran Bupati Karawang dalam mejelaskan mekasime pjs tersebut. Saya baru menerima 5 nama pjs sementara, akan tetapi untuk Desa Karangligar dan Desa Wanasari masih mencari calon pjs tersebut sesuai dengan prosedur," ujar Kasie Pemerintahan Kecamatan Telukjambe Barat, Ubadillah Gani, di ruang kerjanya, kemarin.
Gani menambahkan, sesuai dengan surat edaran BUpati Karawang dengan Nomor 141.1/3104/BPMPD berisi Badan Permusyaratan Desa (BPD) melaporkan bagi kepala desa yang habis masa jabatannya. Camat menindak lanjuti laporan BPD tersebut diangkat Pjs dari unsur PNS yang ada di sekitar pemerintahan desa, terutama PNS tersebut Sekretaris Desa yang berada di luar desa dalam satu kecamatan maupun berada di luar desa yang luar kecamatan.
Camat tersebut memberikan surat rekomendasi untuk bahan pertimbangan untuk Bupati Karawang dalam mengankat Pjs tersebut. Selanjutnya BPMPD memproses rekomenadasi tersebut dengabn persyaratan dan ketentuan yang berlaku. "Surat edaran tersebut mengacu kepada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksaan pengangkatan pejabat sementara kepala desa. Saya juga masih mencari nama yang berhak masuk menjadi Pjs sesuai dengan prosedur yang dimaksud, untuk 5 desa yang lain sudah ada sekretaris desa yang berstatus PNS menjadi Pjs tersebut," katanya.
Dia melanjutkan, pjs yang ditunjuk murni tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kapala desa saat pemilihan kades nanti serta menandatangi pernyataan siap menjadi Pjs kepala desa. Laporan pertanggungjawaban kepala desa pada tahun 2014 diserahkan kepada pjs yang menjabat, selain itu Pjs yang akan menjabat ada serah terima jabatan. Hasil rapat yang dilakukan semua unsur menghasilkan tidak boleh ada unsur kecamatan yang menjadio pjs dikarenakan masuk ke dalam tim monitoring yang ada di kecamatan, selain unsur kecamatan pjs tersebut boleh diisi oleh unsur ejabat desa dengan syarat PNS.
"Desa yang akan melakukan pjs serta nama pengganti pjs yakni Desa margakaya, Desa margamulya, Desa mulyajaya, Desa mekarmulya, serta Desa wanajaya, akan tetapi untuk 2 desa tersebut masih menunggu pengajuan. Saya berharap pjs dapat diterima oleh semua unsur masyaSuara Karawangt serta dfapat menajutkan pemerintahan yang ada di desa dengan memberikan pelayana yang terbaik kepada masyaSuara Karawangt," pintanya. (cr3)
"Sejak tanggal 7 Juli 2014 menerima surat edaran Bupati Karawang dalam mejelaskan mekasime pjs tersebut. Saya baru menerima 5 nama pjs sementara, akan tetapi untuk Desa Karangligar dan Desa Wanasari masih mencari calon pjs tersebut sesuai dengan prosedur," ujar Kasie Pemerintahan Kecamatan Telukjambe Barat, Ubadillah Gani, di ruang kerjanya, kemarin.
Gani menambahkan, sesuai dengan surat edaran BUpati Karawang dengan Nomor 141.1/3104/BPMPD berisi Badan Permusyaratan Desa (BPD) melaporkan bagi kepala desa yang habis masa jabatannya. Camat menindak lanjuti laporan BPD tersebut diangkat Pjs dari unsur PNS yang ada di sekitar pemerintahan desa, terutama PNS tersebut Sekretaris Desa yang berada di luar desa dalam satu kecamatan maupun berada di luar desa yang luar kecamatan.
Camat tersebut memberikan surat rekomendasi untuk bahan pertimbangan untuk Bupati Karawang dalam mengankat Pjs tersebut. Selanjutnya BPMPD memproses rekomenadasi tersebut dengabn persyaratan dan ketentuan yang berlaku. "Surat edaran tersebut mengacu kepada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksaan pengangkatan pejabat sementara kepala desa. Saya juga masih mencari nama yang berhak masuk menjadi Pjs sesuai dengan prosedur yang dimaksud, untuk 5 desa yang lain sudah ada sekretaris desa yang berstatus PNS menjadi Pjs tersebut," katanya.
Dia melanjutkan, pjs yang ditunjuk murni tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kapala desa saat pemilihan kades nanti serta menandatangi pernyataan siap menjadi Pjs kepala desa. Laporan pertanggungjawaban kepala desa pada tahun 2014 diserahkan kepada pjs yang menjabat, selain itu Pjs yang akan menjabat ada serah terima jabatan. Hasil rapat yang dilakukan semua unsur menghasilkan tidak boleh ada unsur kecamatan yang menjadio pjs dikarenakan masuk ke dalam tim monitoring yang ada di kecamatan, selain unsur kecamatan pjs tersebut boleh diisi oleh unsur ejabat desa dengan syarat PNS.
"Desa yang akan melakukan pjs serta nama pengganti pjs yakni Desa margakaya, Desa margamulya, Desa mulyajaya, Desa mekarmulya, serta Desa wanajaya, akan tetapi untuk 2 desa tersebut masih menunggu pengajuan. Saya berharap pjs dapat diterima oleh semua unsur masyaSuara Karawangt serta dfapat menajutkan pemerintahan yang ada di desa dengan memberikan pelayana yang terbaik kepada masyaSuara Karawangt," pintanya. (cr3)
2000 Tenaga Medis Disiagakan Amankan Mudik
KARAWANG, Suara Karawang - Dinas Kesehatan Karawang akan membuka Posko Mudik Lebaran di sepanjang jalur mudik yang ada di daerah ini. Sedikitnya 2000 dokter dan paramedis dilibatkan dalam posko kesehatan mudik lebaran ini.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, dr.Asep Hidayat Lukman, Kamis (17/7) menyebutkan, selain menyiagakan tenaga dokter dan para medis, pihaknya juga menyiapkan 50 unit ambulan puskesmas. �Personil kami sudah disiagakan posko kesehatan dan puskemas untuk melayani pemudik selama 24 jam selama mudik berlangsung,� lanjutnya.
Dikatakannya, untuk jumlah posko yang dibuka pihaknya akan disesuaikan dengan jumlah posko yang dibuka oleh pihak kepolisian. Pasalnya, setiap ada posko yang dibuka kepolisian dipastikan ada posko kesehatan. �Namun di titik central seperti di bunderan Mall Karawang, Fly Over Lamaran, Tanjungpura , Telagasari dan di Jomin sudah dipastikan siaga. Karena menyesuaikan dengan titik posko utama kepolisian,� terang Asep.
Ia menjelaskan, titik rawan yang kerap kali terjadi kecelakaan yakni sekitar depan kantor Kodim O604 Karawang, Tanjungpura, Lamaran dan arah Karasak Cilamaya. Kecelakaan tersebut lantaran roda dua mengendarainya dengan kecepatan tinggi hingga sering terjadi tabSuara Karawangn beruntun. �Akan tetapi jika kendaraan padat dan macet jarang sekali kecelakaan, tapi jika longgar sering terjadi. Namun pihak pertolongan pertama siap melakukan pertolongan dan siaga,� jelasnya. (ops)
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, dr.Asep Hidayat Lukman, Kamis (17/7) menyebutkan, selain menyiagakan tenaga dokter dan para medis, pihaknya juga menyiapkan 50 unit ambulan puskesmas. �Personil kami sudah disiagakan posko kesehatan dan puskemas untuk melayani pemudik selama 24 jam selama mudik berlangsung,� lanjutnya.
Dikatakannya, untuk jumlah posko yang dibuka pihaknya akan disesuaikan dengan jumlah posko yang dibuka oleh pihak kepolisian. Pasalnya, setiap ada posko yang dibuka kepolisian dipastikan ada posko kesehatan. �Namun di titik central seperti di bunderan Mall Karawang, Fly Over Lamaran, Tanjungpura , Telagasari dan di Jomin sudah dipastikan siaga. Karena menyesuaikan dengan titik posko utama kepolisian,� terang Asep.
Ia menjelaskan, titik rawan yang kerap kali terjadi kecelakaan yakni sekitar depan kantor Kodim O604 Karawang, Tanjungpura, Lamaran dan arah Karasak Cilamaya. Kecelakaan tersebut lantaran roda dua mengendarainya dengan kecepatan tinggi hingga sering terjadi tabSuara Karawangn beruntun. �Akan tetapi jika kendaraan padat dan macet jarang sekali kecelakaan, tapi jika longgar sering terjadi. Namun pihak pertolongan pertama siap melakukan pertolongan dan siaga,� jelasnya. (ops)
KPK: Penangkapan Kerabat Bupati Karawang Tak Terkait Pilpres
"Saya tegaskan bahwa penangkapan tidak ada kaitannya sama sekali dengan penyelenggaraan Pilpres," kata Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2014).
Johan menjelaskan bahwa penangkapan karena ada dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Karawang. Menurut informasi yang didapat, pihak-pihak yang ditangkap sedang melakukan transaksi suap untuk pengurusan izin pembangunan kompleks perumahan elite.
"Ada 5 orang yang diduga berkaitan dengan adanya Tipikor yang diduga juga dilakukan oleh penyelenggara negara di Karawang," jelas Johan.
Lima orang yang ditangkap, salah satunya adalah saudara Bupati Karawang. Selain itu, ada juga istri sang Bupati yang juga diamankan.
"Dua orang ditangkap di rumah Bupati dan tiga orang diamankan di Mal saat buka puasa," tutur Johan.
Tangkap Kerabat Bupati Karawang di Mal, KPK Amankan Uang Pecahan US$
"Ada juga sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika yang diamankan," kata Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2014).
Uang dalam pecahan dollar Amerika itu diamankan saat tim KPK melakukan penangkapan di sebuah mal di Karawang. Jika dirupiahkan, uang itu berjumlah miliaran rupiah.
"Juga ada di mall di Karawang, 3 orang ditangkap dan ada uang yang diamankan. Peristiwanya, setelah buka puasa," jelas Johan.
"Kalau dirupiahkan nilainya miliaran," imbuhnya.
Uang Suap ke Pejabat di Karawang untuk Izin Pembangunan Perumahan Elite
"Ada 5 orang yang diduga berkaitan dengan adanya Tipikor yang diduga juga dilakukan oleh penyelenggara negara di Karawang," kata Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat (18/7/2014).
Berdasar informasi yang didapat, saat ditangkap kelima orang itu sedang melakukan transaksi suap. Uang dalam pecahan dollar Amerika senilai miliaran rupiah juga diamankan. Uang itu disebut untuk suap pengurusan izin pembangunan perumahan elite di Karawang.
"Ada juga sejumlah uang dalam bentuk dolkar Amerika yang diamankan," jelas Johan.
Lima orang yang ditangkap, salah satunya adalah saudara Bupati Karawang. Selain itu, ada juga istri sang Bupati yang juga diamankan.
"Dua orang ditangkap di rumah Bupati dan tiga orang diamankan di Mall saat buka puasa," tutur Johan.
Istri Bupati Karawang diduga Diamankan KPK
"Tadi ada sekitar 5 orang yang diamankan oleh penyidik KPK. Peristiwanya sendiri berlangsung pukul 13.00 WIB-15.00 WIB di daerah Karawang," kata Jubir KPK Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2014).
Johan menjelaskan, dua orang ditangkap di rumah milik sang Bupati. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang ditangkap di rumah sang Bupati adalah istri Ade Swara.
"Ada dua orang yang diamankan di rumah Bupati," jelas Johan.
Johan memastikan, salah satu pihak yang ditangkap adalah saudara Bupati Karawang. Saat ditangkap, pihak-pihak itu sedang melakukan transaksi suap.
"Kelima orang itu ada saudaranya bupati karawang, kemudian juga ada dari pihak swasta," kata Johan.
Rabu, 02 Juli 2014
Pelayanan RSUD Karawang Akan Dibenahi
Hal itu terungkap usai serahterima jabatan (Sertijab) Direktur RSUD, kemarin (1/7) dilingkungan RSUD, dari dr.Wuwuh Utami Ningtyas kepada Asep Hidayat Lukman. Sertijab itu berdasarkan keputusan Bupati Karawang Nomor 880/Kep. 2778/BKD/2014 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dr. Wuwuh Utami Ningtyas dari jabatan struktural sebagai direktur RSUD Karawang.
Setelah surat keputusan, adanya surat perintah dari Bupati Karawang kepada Asep Hidayat Lukman bernomor surat 800/2779/BKD/2014, selain sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang juga sebagai pelaksana teknis tugas (Plt) Direktur RSUD Karawang.
Dalam sambuatannya dr. Wuwuh mengaku, selama tiga tahun menjabat sebagai direktur RSUD Karawang banyak yang sudah dilalui. Dan tak dipungkiri, perbaikan diberbagai sektor sudah dilakukan dengan baik. "Hari ini seperti yang saya rasakan di tiga tahun lalu, merasakan kelabu dan bersemangat," ujar Wuwuh.
Sementara itu pasca dikukuhkan, Plt Direktur RSUD Karawang Asep Hidayat Lukman mengatakan, ia mengakui RSUD memiliki segudang persoalan, dan itu harus diselesaikan secara bertahap. Bahkan ia mengakui, tugas ini membuat kepalanya migran. "Serah terima dan lepas sambut itu langsung membuat kepala saya migran, permasalahan disini panjang, tapi saya yakin punya temen - teman (direksi dan komite medik) bisa diatasi," yakin Asep.
Jabatan selaku Plt ini harus dia jalani sesuai amanah, karena sejak dulu tak terbesit untuk duduk membenahi RSUD Karawang. "Saya kesini tidak bercita - cita dan tidak ambisi. Saya tidak upaya dan geSKn untuk menduduki jabatan ini," tegasnya.
Langkah awal, dia akan melakukan perbaikan di pelayanan. Karena menurutnya, memberikan pelayanan masyaSKt secara prima menjadi pilihan utama.
Oleh karena itu, Asep meminta kepada seluruh jajaran direksi dan komite medik agar bersinergi untuk mencapai itu semua. "Itu menjadi patokan kita ingin memperbaiki pelayanan, kita hrus benar-benar mendengar, sebagai pembantu masyaSKt. Saya harap kita semua bisa bersinergis," harap dia.
Sementara itu Ketua DPRD Karawang H. Tono Bachtiar yang turut hadir juga berharap dengan pergantian orang nomor satu di RSUD ini berdampak baik untuk memperbaiki pelayanan kepada masyaSKt. "Saya minta harus lebih baik dari kemarin," kata Tono.
Disamping itu Bupati Karawang Ade Swara juga menginginkan adanya perubahan, terutama dalam perbaikan pelayanan terhadap masyaSKt. Diharapkan, memberikan pelayanan prima menjadi perioritas utama. (vid)
Ketua PNPM Tempuran Lelah Digarap Polisi
TEMPURAN, SK - Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan MasyaSKt (PNPM) Tempuran saat ini tengah dirundung masalah hukum. Kini mereka harus bolak balik ke Polres Karawang untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan keuangan tahun 2009 lebih dari Rp 1 miliar.
Ketua UPK PNPM Tempuran Kasum Sanjaya mengaku makin pusing karena proses yang dialuinya berjalan tanpa pendampingan dari fasilitator, baik kabupaten maupun kecamatan. Tidak hanya itu, Kasum mengaku, pemerintah kecamatan pun dianggapnya tidak serius mendampingi proses hukum yang mengancam keberlagsungan program ini di tahun anggaran berikutnya. "Pusing akhirnya mah sedirian saja, boro-boro mikirin yang lain, fasilitator dan pemerintah kecamatan pun juga entah kemana, tidak ada pendampingan. Mereka maunya menang sendiri, cuci tangan semuanya juga," keluhnya kepada SK yang saat dihubungi tengah berada di Mapolres Karawang untuk klarifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan tempat kerjanya.
Kasum menambahkan, pihaknya kembali dimintai klarifikasi terkait temuan BPKP soal penyalahgunaan uang perguliran sekitar Rp 180 juta. Karenaya, sesuai hasil kesepakatan, ketua UPK tahun 2009 itu diberi dua opsi yaitu pengembalian lunas atau menempuh proses hukum. Saat ini pihaknya berkonsultasi kembali bagaima proses hukum itu berjalan, agar pihakya ke depan tidak salah kaprah.
Ditanya sampai kapan proses hukumnya akan mendapatkan kepastian, Kasum yang didampingi bendahara UPK mengaku kepastiannya mungkin sampai benar-benar ada garansi bahwa Tempuran tetap mendapatkan program kembali pada tahun-tahun berikutnya. "Kita gak mau salah langkah, diharapkan proses hukum ini selesai sampai ada kepastian bahwa Kecamatan Tempuran tetap mendapatkan program," katanya.
Fasilitator Kecamatan Tempuran Dwi Novianti mengatakan, kalau mau mencari kepuasan tentang pendampingan fasilitator, pihaknya tegas bahwa dirinya juga punya banyak kegiatan dan bukan hanya mendampingi kegiatan UPK ke polres. Artinya, apabila UPK bisa mandiri, itulah tujuan akhir dari pendampingan sendiri. Sepanjang yang diketahuinya, sejak hari sabtu pengelola UPK kembali ke Mapolres dan ke Tipikor lagi untuk menghadiri undangan di-BAP, karena dulu masih klarifikasi. Camat dan PJOK juga intensif ke Polres dan juga fasilitator kabupaten. Sampai saat ini tambah Dwi, belum ada pembayaran lagi dari mantan ketua UPK yang sempat jadi anggota dewan, Ludy Awaludin, sejak kasus ini dinaikkan. Meski demikian, proses ini kabarnya mau dipercepat. "Peran fasilitator ya sebagai pendamping," katanya. (rud)
Daging Sapi di Pasar Loji Rp 120.000/kg
Seperti diungkapkan H. Encim (65), pedagang daging sapi di Pasar Loji, kemarin, harga daging sapi yang saat ini sudah mencapai Rp 120.000/kg, menjelang lebaran nanti ada kemungkinan akan lebih tinggi lagi. Menurut dia kencendrungan kenaikan harga tersebut merupakan hal yang logis karena kondisi pasar. "Saya tidak bisa memprediksi kenaikan harganya, tapi jika permintaan terhadap daging sapi oleh masyaSKt terus meningkat ya ada kemungkinan harganya naik lagi," ucapnya.
Namun sebaliknya kalaupun dengan harga rendah jika saja pembeli tidak menginginkannya maka tidak menutup kemungkinan harga dagingnya akan terus menurun. Meski begitu dijelaskan didalam setiap tahun antara sebelum ramadan dan saat lebaran harga daging sapi selalu lebih tinggi lebaran. Yang jelas H encim selaku pedagang baik harga tinggi atau rendah yang terpenting dalam usahanya dapat meraih keuntungan.
Sementara M. Muhtar (56) warga Kampung Cipeuteuy, Desa Mekarbuana, mengatakan untuk awal puasa saja sudah harga daging sapi sudah mencapai Rp 120.000, apalagi nanti menjelang lebaran akan lebih tinggi lagi. Karena, kata dia, jika mengingat kebiasaan tidak pernah ada harga daging itu lebih murah di hari lebaran. Artinya, jelas dia, harga daging itu selalu lebih mahal pada waktu menjelang lebaran.
Dia juga mengatakan daya beli masyaSKt untuk warga sebenarnya bukan karena kemampuan melainkan memaksakan, karena dipandang merupakan sebuah kebutuhan. Maka itu M Muhtar selaku warga mempunyai harapan untuk mengatasi harga ini tentunya pada pemerintah. Apakah harga tersebut merupakan harga resmi atau bukan, dan kalaupun bukan mungkin jangan sampai terlalu tinggi. Hal yang harus diingat setiap lebaran kebutuhan akan meningkat. Karenanya, pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan penetapan harga daging sapi di Pasar Loji. (ark)
Soal Pjs Kades Harus Segera Diputuskan
PURWASARI, SK- Pasca disebarkannya surat edara Bupati tentang pemberhentian kepala desa yang habis masa jabatannya. Kali ini giliran pergantian Pejabat Sementara (Pjs) kepala desa yang masih harus menunggu kepastian.
Pasalnya tidak semua desa yang kepala desanya habis masa jabatan memiliki sekdes PNS. Sementara berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014, yang menjadi Pjs kepala desa itu adalah PNS yang ada dilingkungan kabupaten/kota. "Di Purwasari yang habis masa jabatan kepala desanya ada lima desa yaitu Desa Sukasari, Tegalsari, Darawolong, Kalangsari dan Tamelang. Untuk Desa Karangsari tidak ada sekdes PNSnya," ujar Kasi Pemerintahan Kecamatan Purwasari, Syahrul Hafid saat ditemui SK diruang kerjanya, Selasa (1/7) kemarin.
Semua kepala desa yang akan habis masa jabatannya, tepatnya pada tanggal 10 September. Jadi harusnya tanggal 10 September Pjsnya sudah ada. "Kabarnya ada tim di k0abupaten yang menangani tentang Pjs, nah nanti bagi desa yang tidak ada sekdes PNS nya menunggu tim tersebut. Meskipun pada kenyataannya Pjs itu ditunjuk oleh Bupati," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Camat Kotabaru, Agus Sugiono, dia menyampaikan, untuk langkah selanjutnya bagi desa yang tidak memiliki sekdes PNS, sementara harus ada Pjs itu ada tim dari kabupaten. "Jadi kami menunggu kajian tim dari kabupaten untuk mengisi Pjs kepala desa bagi desa yang tidak ada sekdes PNS nya," ujar Agus.
Dia menyampaikan, di Kecamatan Kotabaru ada tujuh desa yang masa jabatan kepala desanya habis. Ketujuh desa tersebut adalah Pucung habis (SK) tanggal 4 Agustus, Wancimekar, Jomin Barat, Pangulah Selatan dan Pangulah Baru habis pada 10 September. Dua desa lagi yaitu Desa Jomin Timur dan Pangulah Utara habis 2 Desember. "Dari tujuh desa yang kepala desanya habis masa jabatannya, hanya dua desa yang ada sekdes PNS nya yaitu Desa Jomin Timur dan Wancimekar. Karena ada desa yang habisnya SK Kadesnya bulan Agustus, harusnya dalam waktu dekat ini sudah ada hasil kajiannya," ujarnya.
Dia menyampaikan, yang sebelumnya BPD berperan untuk mengusulkan Pjs apabila masa jabatan epala desa habis, berdasarkan aturan yang baru yaitu PP Nomor 43 tahun 2014, BPD hanya menyampaikan laporan masa akhir jabatan kepala desa kepada Bupati melalui Camat. "Kami berharap semuanya bisa bejalan dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada," pungkasnya. (zie)
Puasa Bukan Alasan Malas-malasan
Namun berbeda apa yang dikerjakan oleh guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) asal Kecamatan Jatisari Karawang Yanti Halida. Menurut dia, sebenarnya ibadah puasa tidak akan menjadi hambatan bagi seseorang untuk tetap bisa bekerja secara optimal dan maksimal selama tidak terpengaruh oleh persepsi dan stigma yang ada, bahwa puasa membuat tubuh menjadi lemas.
"Pada praktiknya dalam dunia kerja, cukup banyak orang yang menjalani ibadah puasa tapi tetap bisa menampilkan performa terbaiknya dalam bekerja. Bahkan kita menjalani ibadah puasa dengan aktifitas kerja yang cukup padat dan harus tetap mampu menjalani pekerjaan dengan baik dan tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk tidak memberikan totalitas dalam bekerja," kata Yanti sat berbincang dengan SK membahas kesibukkannya bekerja dan menjalani ibadah puasa tahun ini, Selasa (1/7).
Menurut wanita yang selalu memakai jilbab ini, seseorang sebenarnya bisa menampilkan performa terbaik dalam bekerja meskipun sedang menjalani ibadah puasa. Dan bisa memulainya dengan beberapa cara semisal mengubah paradigma berpikir mengenai anggapan bahwa �puasa bikin lemas". Justru seharusnya pemikiran itu menurut Yanti dihilangkan sehingga semangat kerja bisa terus muncul saat bekerja dalam keadaan puasa.
Ia yang saat ini tengah sibuk sebgai panitia PPDB Online di sekolahnya ini mengaku tetap akan melakukan pekerjaannya dengan baik meski sedang berpuasa. "Alhamdulilah walaupun sedikit pusing ngurus PPDB, tapi harus tetap semangat," ujar wanita alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Purwakarta ini.
Sementara bagi sebagian orang lainnya, bulan Ramadan justru menjadi berkah. Karena, kreatifitas justru diuji pada bulan ini. Buktinya, warga yang tadinya tidak bekerja, pada bulan ini justru dapat berkah. Bisa berjualan makanan dan minuman untuk berbuka. "Kalau bulan puasa justru saya senang, karena bisa jualan," ujar Iis, pedagang makanan musiman di Cikampek.
Beraneka makanan buah tangannya dijajakan dan laris manis pada bulan puasa. Sasarannya tentu umat muslim yang ibadah saum. Sementara pada bulan-bulan biasa, ia hanya ibu rumah tangga biasa. "Biasanya hanya mengandalkan suami. Kalau bulan puasa saya malah banyak kerjaan, menyenangkan," ujarnya. (ega)
Langganan:
Postingan (Atom)