Kepala UPTD Keberatan Guru jadi PPS

LEMAHABANG WADAS, SK - Banyaknya guru PNS dan honorer yang menjadi petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dinilai sebagai tugas tambahan ke masyaSKt yang diperbantukan. Meskipun acapkali ada yang menuai polemik saat muncul persoalan pemilu, para guru rela menggadaikan profesi yang disandangnya sebagai orang terdidik dan profesional untuk penyelenggaraan pemilu.
Kepala UPTD Paud/SD Kecamatan Lemahabang Rusta Anzela atau yang akrab disapa Utok mengatakan, sebetulnya secara kedinasan dirinya keberatan jika para guru menjadi penyelenggara pemilu di tingkat PPS sekalipun. Namun di sisi lain hal itu merupakan tugas negara yang dipercayakan. Artinya, kalau memang guru itu bisa diperbantukan, selama ada surat tugas, hal itu merupakan hal yang boleh-boleh saja.
Tapi dirinya juga meyakini bahwa guru tidak akan begitu saja mau menjadi PPS kalau tidak ada kordinasi antara pimpinan dengannya, dan untuk sementara belum ada surat dalam rapat kepsek agar disampaikan kepada guru-guru tidak diperbolehkan jadi anggota PPs, kecuali ada surat dari camat untuk meminta bantuan tenaga. "Saya secara kedinasan keberatan, tapi itu tugas negara. Kalau memang ada koordinasi dengan kasek dan pimpinannya boleh-boleh saja," katanya kepada SK.
Hal Senada juga dikatakan Ketua PGRI Kecamatan Lemahabang Buang SPd. Menurutnya, dari dulu guru itu selalu diperbantukan dalam berbagai kegiatan kemasyaSKtan dan itu sudah menjadi hal wajar. Karena jika guru enggan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyaSKtan akan memunculkan anggapan tidak peduli terhadap pemerintah desa," jadi harus gimana solusinya, di satu sisi guru juga perlu berpartisipasi karena jika tidak dianggapnya tidak peduli nantinya," katanya.
Ketua PPK Lemahabang Nandang Basyuni mengatakan dalam penyelenggaraan pemilu, tanggungjawab guru dinilainya sudah terbiasa, apalagi di tengah segala keterbatasan keuangan yang minim. Guru-guru yang berstatus PNS juga sering membantu penyelenggaraan seperti kesiapan sarana prasarana yang lebih mudah.
Kalaupun ada yang sensitif, ia tidak terlalu mempermasalahkan karena PNS tinggal sinkronkan soal perizinan, karena secara keseluruhan sudah dibicaSKn dengan kabupaten. Dirinya lanjut Nandang, tanpa mengurangi rasa kepercayaan kepada selain guru, menilai jika penyelenggaraan pemilu panitianya diserahkan kepada warga selain guru, kadang-kadang ia melihat tanggungjawabnya berkurang.
Apalagi di tingkat PPS, ini perlu banyak ketelitian dan faktor kondisi psikologis, sehingga pekerjaan pemilu seringkali ada kesalahan karena dari pengalaman kemarin tugas yang semakin rumit di tingkat PPS. "Memilih guru karena tanggungjawabnya lebih besar, perlu ketelitian serius karena pekerjaan pemilu ini rumit," pungkasnya. (rud)

Cerita lainnya :