Korban Trafficking Dapat Bantuan Modal Usaha

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Karawang menyalurkan bantuan modal usaha kepada 19 korban trafficking atau perdagangan orang di sekretariatnya di Jalan Sindangkarya, Kecamatan Lemahabang, Rabu (29/1). Bantuan dengan besaran Rp 2 juta per orang dalam bentuk barang dagangan usaha warungan tersebut, bersumber dari International Organitation of Migran (IOM) Swiss.
Ketua SBMI Karawang Didin CH mengatakan, pasca dilatih selama sehari beberapa Minggu silam, korban trafficking dari Kecamatan Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan dan Lemahabang secara maraton menerima bantuan barang kelengkapan usaha warungan. Masing-masing, lanjut Didin, mereka diberikan besaran nominal Rp 2 juta dari IOM. Secara serempak pula nantinya, SBMI akan terus mengontrol per triwulan sekali perkembangan usaha dari para purna TKI tersebut. Pasalnya, pemberian bantuan dari lembaga internasional tersebut akan dibagikan rutin setiap tahun. "Yang diberikan sebagaimana kebutuhanya saja saat penataran beberapa Minggu silam," katanya, kepada RAKA.
Lebih jauh Didin menambahkan, dipilihnya wirausaha sebagai pembinaan korban trafficking setidaknya para purna TKI tersebut, bisa mendongkrak ekonomi keluarga dan tidak memutus roda ekonominya. Karenanya, bantuan tersebut digulirkan atas kerjasama yang baik SBMI dalam bermitra dengan sejumlah pihak, baik birokrasi pemerintahan, organisasi, media maupun lembaga Internasional. Ia berharap, kedepan seiring dengan berjalan usaha warungan, SBMI bisa memiliki supermarket khusus pembelian dan pembelanjaan para korban trafficking dan purna TKI, agar profit saling menguntungkan dan berkesinambungan. "Insya Allah jika kita terus mengajukan dan dipercaya, kedepan program IOM ini akan terus berjalan," ujarnya. (rud)

Akhirnya Mulya Syafari Mundur

- Sekretaris UPK Diangkat Jadi Plt Ketua

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Kemelut yang melanda UPK Gema Lembayung Lemahabang disetiap Musyawarah Antar Desa (MAD) soal pencalegan ketua UPK, berakhir pada MAD prioritas dan LPJ yang digelar di aula Kecamatan Lemahabang. Pasalnya, MAD yang seharusnya mendiskusikan usulan dan evaluasi pertanggungjawaban harus berjalan alot, akibat desakan forum yang terus mencecar agar Mulya Syafari ST mundur dari Ketua UPK Lemahabang lantaran nyaleg.
Setelah sebelumnya juga alot akibat persoalan kenaikan usulan honor Rp 100 bagi pengurus UPK di tengah minusnya dana surplus berjalan dan besarnya kolektibilitas tunggakan. Mulya Syafari akhirnya melepas jabatannya, meski sebelumnya tetap berprisnsip pada amanah MAD Khusus yang mengharuskan dirinya cuti. Untuk sementara, jabatan ketua diisi oleh sekretaris UPK Ahmad Sape'i dan akan dilakukan pemilihan ketua pada 11 Februari mendatang.
Ketua LPM Desa karyamukti yang juga Ketua Forum LSM Lemahabang, Apih Bude, lagi-lagi mempertanyakan status ketua UPK disela-sela MAD LPJ. Apih menyayangkan statmen yang dilontarkan ketua UPK disejumlah media yang masih saja bersikukuh sulit mematuhi surat edaran dari Deputi Kemenkokesra agar penyelenggara UPK mundur dari jabatnya ketika nyaleg, karena selain pengguna anggaran negara, banyak kekhawatiran penyelewengan keuangan UPK. "Kami minta UPK berhenti dan bukan cuti sebagaimana aturan yang berlaku," katanya.
Sementara itu, Mulya Syafari, sebelumnya mengaku berdasarkan hasil MAD Khusus ia diamanahkan forum untuk cuti dari jabatannya sebagai ketua UPK saat pekerjaan dan administrasi pertanggung jawaban selesai, sebagaimana rekan penyelenggara UPK lainnya yang sama-sama nyaleg tidak ada pemberhentian. Namun mengingaat desakan kuat, ia tegaskan bahwa dirinya bukan diberhentikan melainkan mengundurkan diri. Dirinya diangkat oleh masyarakat dan harus diberhentikan pula oleh masyarakat. Diakuinya, mungkin sebagian forum menginginkan agar UPK tetap menjalankan amanah MAD Khusus soal cuti, namun mengingat kondusifitas forum dan kentalnya muatan politis, maka dirinya memilih mengundurkan diri. "Saya tidak diberhentikan dalam forum MAD, tapi mengundurkan diri," katanya.
Hal senada juga dikatakan, ketua BKAD UPK Lemahabang Rudi, dalam berita acara tercatat ketua UPK mengundurkan diri dan bukan diberhentikan atau cuti. "Mengundurkan diri kang dalam berita acara juga bukan diberhentikan," ujarnya.
Berdasarkan pantauan RAKA saat Forum MAD digelar, sebagian pihak masih memganggap bahwa Ketua UPK diberhentikan. Sementara dalam MAD Prioritas, tercatat ranking 1 usulan terbanyak untuk fisik tahun 2014 ditempati Desa Lemahmukti disusul Lemahabang, sementara diperingkat buncit ditempati Desa Pulomulya. Jumlah tunggakan dalam LPJ, UPK Gema Lembayung tercatat kolektibilitas V semakin membengkak hingga menembus Rp 800 juta lebih. Disisi lain, surplus berjalan sekitar 160 juta, dampaknya surplus yang minus dan jauh dari besar tunggakan mengakibatkan ketiaadaan dana sosial dan kelembagaan tahun 2013 ini. (rud)

Tegalwaru Minim TPS

TEGALWARU, RAKA - Tidak dapat dipungkiri sampai saat ini pemerintah belum dapat mengatasi masalah sampah, hingga dari kondisi tersebut yang menjadi sasaran untuk membuang sampah adalah sungai.  Bukan saja sungai besar, selokan juga menjadi sasaran orang yang tidak bertanggungjawab membuang berbagai macam sampah. Alhasil, sampah-sampah tersebut menyumbat aliran air dan berujung bencana banjir saat hujan.

Menghindari hal itu, Ade (34) warga Kampung Waru, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, kerap menyediakan plastik sampah saat menjajakan dagangannya. Hal demikian dilakukan pedagang buah-buahan tersebut untuk meminimalisir pembuangan sampah sembarangan. "Ini juga sebagai servis saya kepada pembali. Minimal mereka tidak usah bingung untuk membuang sampah," ujarnya seraya mengaku apa yang dilakukannya sebagai bentuk pendidikan lingkungan kepada pembeli.
Ade berharap, apa yang dilakukannya dapat merubah prilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Meski demikian, sampai saat ini dirinya masih bingung harus dibuang kemana sampah yang dia peroleh dari pelanggannya. Akhirnya Ade terpaksa membuang sampah pada tempat yang terlihat ada tumpukan sampah. "Seharusny pemerintah mulai segera memikirkan pembuangan sampah. Karena sampai saat ini sampah senantiasa bergelimpangan di mana-mana, hingga sebagian besar tertumpuk di sungai dan selokan kecil yang dapat berakibat fatal," ujarnya.
Ketua Oepas Korak, Redi Nugraha, mengatakan, seharusnya semua pedagang yang dagangannya menghasilkan sampah meniru yang dilakukan Ade. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak sampah yang berserakan. "Pedagang ini mempunya keinginan yang mulia, seharusnya diikuti oleh pedagang lain," ungkapnya.
Redi mengungkapkan, tumpukan sampah yang selalu dijadikan pembuangan sampah, ternyata dilakukan oleh pedagang Pasar Loji. "Saya berharap pada pemerintah dapat mengarahkan pedagang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebab jika membuang sampah secara sembarangan apalagi di pasar akan berdampak pada lingkungan," katanya. (ark)

Hujan Hambat Proyek Perbaikan Jalan Cintalaksana

TEGALWARU, RAKA - Menjaga kualitas proyek pengerjaan jalan, para tim pelaksana Program Percepatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di jalan Kampung Calingcing, Desa Cintalaksana, menggunakan metode tutup buka. Namun tutup buka disini bukan tutup seperti istilah umum, atau biasa yang digunakan jalan raya, akan tetapi tutup buka dengan menggunakan terpal. Sebab jika selama bekerja atau setelahnya tidak hujan terpal dibuka, namun jika selama bekerja hingga jika diperkirakan terjadi hujan saat malam hari, maka terpal tersebut ditutup.

Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Cintalaksna, Ace Supriatna, mengatakan, jalan curam ditambah hujan yang terus mengguyur tidak jadi alasan bagi timnya menghentikan perbaikan jalan. "Apapun resikonya harus bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan bistek yang sudah ditentukan," katanya, kemarin.
Dari upaya tersebut,  Ace berharap agar hasil dari upayanya dapat bermanfaat bagi masyarakat, karena infrastruktur yang memadai merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam taraf ekonomi yang sudah berjalan, juga diharapkan dengan adanya infrastruktur jalan tersebut dapat menjadi daya dukung perkembangan pariwisata.  Ujang Sulaeman (33) koordinator pelaksana kegiatan ketika ditemui secara teknis menjelaskan, jika dalam bekerja diguyur hujan maka dapat dipastikan akan berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan. "Sebab jika hasil coran masih baru diguyur secara terus menerus dapat merusak kualitas jalan, sementara harapan dari hasil pekerjaan tersebut berkualitas baik," katanya.
Sulaeman menyadari jika kualitasnya baik atau buruk dapat dirasakan oleh masyarakat, terlebih dirinya termasuk bagian dari tim teknis pelaksana. "Cuaca hujan terus menerus membuat pengerjaan sedikit terlambat," katanya. (ark)

Jui Shin Kantongi SPPR dari Bapeda

- Tercium Ada Keterlibatan Caleg dari Parpol di Karawang

KARAWANG, RAKA.- kabar mengenai penguasaan lahan hingga ratusan hektare di wilayah Kecamatan Pangkalan dan sebagian di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat oleh pabrik semen PT Jui Shin Indonesia (JSI), ternyata diakui oleh Kepala Bapeda Karawang, Samsuri.

Karena pihak JSI, menurutnya, sudah mengajukan Surat Permohonan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Pihak Bapeda sendiri di antaranya telah mengabulkan. "Betul kami mengabulkan SPPR PT JSI. Lokasinya di sekitar Desa Tamanmekar dan Tamansari, Pangkalan. Bahkan, ada beberapa SPPR dari JSI  yang dikabulkan bukan hanya satu. Perlu dipahami, SPPR bukan suatu perizinan, tapi hanya persyaratan untuk mengurus izin-izin lainnya," jelasnya kepada kalangan jurnalis, Rabu (29/1).
Lebih lanjut Samsuri kemukakan, di lokasi yang sama JSI punya rencana membangun pabrik semen. Jika itu niatan perusahaan yang disebut-sebut bermodalkan dari sebuah bank di China benar adanya. Samsuri merasa belum tahu mereka nanti mendapatkan bahan baku darimana. Sedangkan di daerah tersebut atau di wilayah Kabupaten Karawang belum ada wilayah pertambangan (WP). Samsuri juga menegaskan, bahwa SPPR yang telah diberikannya ke JSI bukan untuk menambang pada areal lahan miliknya. "PT JSI sebelumnya harus mengantongi berbagai izin, seperti analisis dampak lingkungan (amdal), izin penambangan karst, dan izin-izin lainnya. Kami di Pemkab Karawang tentu bakal mengawasi secara ketat kegiatan perusahaan itu. Mereka tidak boleh merusak mata air, zona hijau, maupun larangan-larangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tandas Samsuri sambil mewanti-wanti jurnalis agar tidak salah mengutif pernyataannya hingga publik tidak salah pula menafsirkannya.
Menanggapi hal demikian, sejumlah aktivis lingkungan Kabupaten Karawang merasa patut menyesalkan sekaligus prihatin. Seperti dikemukakan Cepyan Lukmanul Hakim, dikabulkannya SPPR dari JSI merupakan bentuk ketidak pedulian Pemkab Karawang terhadap kelestarian lingkungan hidup di Karawang Selatan. Padahal, Karawang Selatan selama ini dikenal sebagai daerah resapan air. "Bagaimana jadinya Kabupaten Karawang ke depan jika alam di Karawang selatan porak-peranda. Saya pastikan, Karawang bakal dilanda banjir makin besar dari apa yang selama ini terjadi. Penguasaan lahan oleh JSI yang kami dengar mencapai 300 hektar, bahkan targetnya jauh lebih besar dari itu, bukan mustahil menjadi sinyal buruk bagi kelestarian alam di Pangkalan. Di mana di Desa Tamanmekar ada lahan karst kelas 1 yang wajib dilindungi. Yang kami sesalkan, justru penguasaan lahan oleh pengusaha pabrik semen tersebut ada indikasi keterlibatan pengurus salah satu parpol di Karawang yang juga caleg DPR RI. Tidak perlu kami sebutkan namanya di sini. Yang jelas nama itu sudah jadi perhatian serius kami," sesal Cepyan.
Ia dan rekan-rekannya yang masih peduli terhadap kelestarian alam Pangkalan berharap pula apa yang telah dinyatakan Kapolres Tubagus Ade Hidayat untuk menerjunkan tim gabungan terkait adanya penggunaan bahan peledak dalam aktivitas penambangan di Pangkalan, bukan sekadar gertak sambal atau omong doang. "Kami benar-benar menunggu action kapolres tersebut di lapangan. Karena yang masih menjadi pertanyaan kami, di mana bahan peledak itu disimpan? Menggunakan juru ledak darimana? Sedangkan sesuai ketentuan, setiap juru ledak wajib bersertifikat. Kita juga belum tahu di mana gudang penyimpanan bahan peledak? Mestinya gudang itu berada minimal 3 kilometer jaraknya dari pemukiman penduduk, kecuali terhalang bukit bisa sampai terdekat 1 kilometer," tegas Cepyan. (vins)

Petani Purwakarta Panggang Gabah

PURWAKARTA, RAKA - Utirah (56) warga asal Kampung Kerajan, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pondok Salam, terpaksa harus menggarang gabah dari hasil panen di sawah miliknya. Hal tersebut dilakukan, mengingat cuaca di Purwakarta yang terus diguyur hujan.

"Hujan terus, jadi nggak bisa mengeringkannya. Biasanya suka dijemur, tapikan sekarangmah hujan terus," kata Utirah kepada Radar Purwakarta. Padi yang akan diwadahi menggunakan karung lanjut Dia, jangan sampai dalam keadaan basah.
Dilanjut Utira, jika gabah basah akan mengakibatkan gabah tumbuh dan berakar didalam karung. Sehingga, ia mengeringkan terlebih dahulu sebelum akhirnya dimasukan dalam karung. "Supaya agak keringan saja. Soalnya kalau basah terus dimasukan dalam karung padinya bakal tumbuh, apalagi disimpan lama," jelasnya.
Utira mengaku, dengan menggunakan bara api yang dinyalakan pada tungku yang berada di dapur rumahnya. Sedikit demi sedikit gabah digarang dengan menggunakan nyiru (alat yang berasal dari anyaman bambu untuk menampi beras), yang dilapisi oleh batang besi. "Tidak terlalu kering, supaya tak terlalu basah aja," paparnya.
Dia menambahkan, padi yang dipanenya hanya sebagian kecil dari sawah yang ia miliki. Itupun terpaksa dipanen karena dikhawatirkan akan rusak akibat curah hujan yang terus mengguyur di daerahnya. "Ini yang baru dipanen baru satu kwintal, takut rusak saja. Yang lainnya belum dipanen nunggu cuacanya bagus, begitu," jelasnya.
Lain halnya dengan Karna (30) petani padi yang berada di Desa Gandamekar, Kecamatan Plered. Pihaknya hanya bisa mengamparkan gabah hasil panen di sekitar teras rumahnya, ditambah dengan cahaya lampu listrik yang sengaja dipasang. "Sudah beberapa hari padi hasil panen tidak bisa dijemur karena hujan terus, karena takut padi saya busuk, jadi saya hanya bisa menjemur di teras di bawah lampu listrik. Lumayan lah untuk mengatasi kebusukan," singkatnya.(awk)

Pemkab Diminta Perbaiki Jalan Cibogogirang

PURWAKARTA, RAKA - Warga Kampung Girang, Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered, mengeluhkan akses jalan di daerah mereka. Selain berlumpur ruas jalan itu juga sulit dilalui. Padahal jalan tersebut satu-satunya akses masyarakat untuk beraktivitas.

Seperti diungkapkan, akses utama jalan Kampung Cibolang ke jalan utama desa tersebut sangat susah untuk dilalui oleh warga. Jalan litu tidak hanya rusak tetapi juga dilapisi lumpur tebal. Sialnya lagi, jalan ini selalu terendam air jika hujan turun mengguyur.
Enjang Hasan Basri (27) warga setepat mengatakan, masyarakat harus berhati-hati melintas di jalan itu. Karena tak jarang warga yang melintas terjatuh, akibat licin dan berlumpur. "Jalannya bukan aspal tapi tanah merah. Makanya licin, suka kasian sama ibu-ibu yang bawa motor abis belanja atau lewat," kata Enjang, kepada Radar Purwakarta.
Kondisi jalan yang rusak parah lanjut Dia, karena tidak pernah lagi dilakukan perbaikan. Sehingga, kondisi jalan ini makin hari semakin memburuk dan membahayakan pengguna kendaraan yang melintas di jalan alternatif penghubung Desa Cibogogirang dengan Desa Sempur tersebut. "Tidak ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah selama ini. Jalan sudah rusak didiamkan saja. Dan kondisi seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun," ungkap Enjang.
Ketika disinggung kapan jaln ini mulai mengalami kerusakan, Enjang sama sekali tidak ingat. "Saya tidak inget sejak kapan ini rusak saking sudah lamanya tidak ada perbaikan," katanya sambil mengungkapkan entah kapan pemda purwakrta akan memperbaiki jalan tersebut.
Dia menambahkan, masyarakat yang melintas di jalan itu juga harus ekstra hati-hati. Mengingat sampai saat ini kondisi jalan sangat licin akibat diguyur hujan. "Hati-hati saja, supaya nggak jatuh. Sekarang licin, berair karena terus hujan," pesannya. Ia meminta, akses jalan Kampung Cibolang menuju lokasi Pemerintahan Desa tersebut agar segera diperbaiki, sehingga masyarakat tidak perlu lagi kesulitan melintas di jalan tersebut. (awk)

Semarak Imlek Ramayana-Robinson

Pusat perbelanjaan modern di Kabupaten Karawang,  Ramayana - Robinson terus gencar mengadakan promosi dan berbagai event, kali ini tema yang diusungnya adalah "Semarak Imlek".

Supervisor Robinson, Suripno menyampaikan, Robinson temanya masih "Semarak Imlek" sehingga produk - produk yang dipasarkan di Robinson identik dengan Imlek, mulai dari pernak - pernik sampai yang lainnya.
"Jadi bagi warga Karawang dan sekitatnya, yang mau merayakan Imlek jangan bingung datang saja kesini," ajak Suripno kepada RAKA, kemarin.
Selain itu, Robinson juga mengusung tema bersih - bersih, tema ini diluncurkan karena Kabupaten Karawang merupakan daerah yang kena bencana banjir.
"Karena habis banjir, bahkan masih ada daerah yang ke banjiran, bersih-bersih juga mejadi tema Kami, dan untuk hari sabtu serta minggunya ada belanja berhadiah langsung," ujarnya.
Sementara Bagian Promosi Ramayana, ntuk fashionnya temanya adalah "Jutaan tas & sepatu murah diskon 70 %, diskon tersebut berlaku hanya 3 hari yaitu tanggal 31 Januari hingga 2 februari.
"Makanya buruan datang ke Ramayana untuk bisa memiliki sepatu dan tas serta pakaian kesayangan anda, belanja di Ramayana jelas sangat bisa memuaskan kebutuhan fashion masyarakat," ujarnya.
Lain dari itu Dia menyampaikan, untuk acaranya tanggal 31nya ada petik angpau. Petik hadiah angpau ini  hadiah utamanya adalah Hp Android, kemudian tanggal 1 dan 2 februarinnya ada belanja berhadiah langsung.
"Untuk tanggal 2 nya, masih seperti minggu - minggu sebelumnya dimeriahkan oleh  gebyar musik. Ini juga langkah Kami untuk menghibur para pengunjung," ujarnya.
Dia membandingkan, biasanya dalam moment imlek, Ramayana Karawang selalu mengalami peningkatan penjualan, karenanya untuk bisa menjaga rutinitas tersebut tema Imlek dengan produk serba merah sudah dihadirkan. "Jadi kalau mau belanja ya ke Ramayana saja," ajaknya.
Dia menyampaikan, Gebyar Musik itu juga menjadi moment untuk grup band inde Karawang bisa mengapresiasikan hiby dan bakat mereka. "Ini menjadi langkah atau event rutin Kami. Dengan adanya acara ini ternyata cukup berpegaruh atas peningkatan para pengunjung, terlebih bertepatann dengan imlek dan liburan seperti sekarang ini," ujarnya. (zie)

Oppo Gencar Masuk Pasar Ponsel Karawang

Berikan tampilan dan aplikasi terlengkap, Oppo perusahaan berbagai jenis ponsel genggam ini saat ini terus gencar melakukan promosi. Antara lain dengan terus mengadakan pameran di mal- mal yang ada di Karawang.

PROMOTOR Oppo Mal Karawang Central Plaza (KCP), Nita Trioktaviani menyampaikan, dengan banyaknya pilihan yang ditawarkan menjadikan para konsumen lebih mudah untuk mendapatkan ponsel yang diharapkan. "Terlebih lagi para pengguna telekomunikasi di Karawang sendiri kian meningkat untuk setiap harinya. Maka dari itu Oppo suguhkan gadget yang berbeda dari pada yang lainnya guna untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sedang diperlukan konsumen," ujarnya.
Dia juga menyampaikan, setiap jenis ponsel yang diproduksi memadukan suatu teknologi terbaru dengan berbagai aplikasi yang sangat lengkap, sehingga menjadikan pilihan yang terbaik. "Dengan didukung desain yang lebih elegan, dapat memberikan kenyamanan bagi para pengguna terlebih saat beraktifitas dengan semua fiture yang telah disediakan smartphone Oppo," ujarnya.
Harga yang ditawarkan untuk handpone Oppo di pasaran mempunyai perbedaan untuk setiap tipenya. Disesuaikan dengan keunggulan fitur yang dimilikinya."Untuk Oppo fine muse R 821 dibandrol dengan harga Rp. 1.799.000, Oppo Fine Clove nya R815 dibandrol Rp. 2.999.000. Sedangkan untuk oppo Mirror R819 dihargai Rp.3.999.000," ujarnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, masing � masing tipe memiliki spesifikasi yang berbeda � beda. Contohnya Untuk oppo fine muse R821 mempunyai layar 4 inch layar IPS resolusi 480 x 800 OS 4.2 jelly bean, CPU dual core 1.2 GHZ, ROM 4 GB up to 32 GB, RAM 512 MB.
"Kamera 3 MP (belakang), 0.3 MP (depan), jaringan GSM 850/900/1800/1900 mhz, untuk WCDMA 2100 MHz, video mp4, 3gp, amv, midi, wrm, Dimensi 123 x 63.5 x 9.9 mm, baterai 1700 mAh, fitur smart 2 SIM, FM, Bluetooth," ujarnya.
Sementara untuk oppo fine clover R815 layar 4.3 inci, WVGA800 X 480, tipe 16 M color, IPS-LCD, capacitive touch screen, OS Android OS 4.2 (jelly bean).
"CPU Quad core 1.2 GHZ, ROM 4 GB up to 32 GHZ, RAM 1 GB, kamera 5 MP (blakang), WCDMA 850/900/2100 Mhz, video mp4, 3gp, wmv, midi, dimensi 129, 6 x 66, 7 x 9.8mm, baterai 1700 mah, fitur smart 2 SIM, FM, Bluetooh, wi-fi," terangnya.
Dan oppo mirror R819 nya, layar 4.7 inci, 128 x 720 HD, tipe 16 M color, IPS-LCD, capacitive touch screen, OS android OS 4.2 (jelly bean), CPU quad core 1.2 GHZ, ROM 16 Gh, Ram 1GB, kamera 8 MP CMOS with ISP chip (blakang), 2 MP wide angle (depan) jaringan GSM 850/900/1800/1900 MHZ, WCDMA 850/900/2100MHZ.
"Kemudian video mp3, flac, ape, aac, ogg, wav, midi, wma, dimensi 136,5 x 68 x 7.3 mm, baterai 2000 mAh, fitur smart 2 SIM, FM, Bluetooth, wi-fi," pungkasnya. (zie)

Manajemen Musikka Besarkan Nama Karawang

Manajeman Musisi Inde Karawang (Musikka) yang di dalamnya terdapat sedikitnya 100 grup band yang tergabung dari berbagai jenis aliran siap menggemparkan Karawang dengan mengisi cafe-cafe dan tempat-tempat hiburan yang ada di Kabupaten Karawang.
"Musikka adalah manajemen gurp band inde yang ada di Karawang bahkan sampaike Purwakarta. Pengelolaan Musikka bisa berkembang tidak lepas dari tangan dingin presiden Musikka yaitu Pak Maradona," ujar salah seorang team pembina dan pengkoordinir grup band yang bergabung di bawah naungan bendera Musikka, Ester Agustina Melmambessy.
Perempuan yang akrab disapa Sandra itu menyampaikan betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh para musisi Karawang, karennaya perlu terus di kembangkan.
"Grup band yang tergabung dalam Musika ini sering mentas diberbagai tempat, tentu dengan berbagai macam aliran, mulai pop, keroncong, bluesnite, rocknite, tembang kenangan, reggeae, jazz, dan lain lain. Semua aliran music ada disni," ujar cewek cantik yang menjadi vokal dalam mengorganisir grup band indie Karawang itu.
Menurut Sandra, Musikka manajemen juga tidak hanya tampil atau pentas di satu tempat saja, tapi Musikka juga memenuhi panggilan para pemilik hiburan atau cafe-cafe. "Intinya untuk menghibur para pengunjung di tempat hiburan tersebut. Selain itu, dengan adanya performatersebut bisa meningkatkan popularitas grup band inde (asli) Karawang," ujar Sandra sambil tersenyum.
Sehingga, tambah Sandra, perkembangan seniman musik di Karawang dan sekitarnya bisa berkembang dengan pesat seiring terus berkembangnya Kabupaten Karawang. "Mudah-mudahan dengan diawali mengisi cafe-cafe bisa membawa grup band asli Karawang ke blantika musik nasional bahkan intenrnasional," ujanrya.
Sandra juga menyampaikan setiap cafe atau tempat hiburan yang meminta band yang tergabung dalam Musikka untuk pentas di tempat mereka. Seperti pada umumnya berkomunikasi dengan manajement Musikka kemudian
aliran band apa yang dipinta. "Ya seperti biasa ada nilai komersialnya, inikan dalam rangka mengembangkan musik asli Karawang," ujarnya.
Meski demikian, tambah Sandra, pihaknya dalam moment-moment tertentu tidak memperhatikan materi, karena Musikka juga selain memanaj grup band yang ada, berorientasi pada kepentingan sosial juga. "Kalau kegiatan-kegiatan bakti sosial, seperti beberapa waktu lalu saat Karawang dilanda banjir, Kami pentas dengan melakukan penggalangan dana untuk membantu korban banjir," ucapnya.
Dia berharap, kepada para pecinta musik yang membutuhkan para seniman musik, tinggal lakukan komunikasi dengan Musikka. Dan bagi grup band yang belum mempunyai wadah atau manajement untuk mengembangkan bandnya
dipersilahkan untuk bergabung.
"Mudah-mudahan ini semua bisa membrikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk Kabupaten Karawang," ujar Sandra seraya menyampaikan Musikka selain pentas di Karawang juga sudah pentas di berbagai Kabupaten/Kota di luar Karawang, seperti Bekasi, Cianjur, Purwakarta dan kemungkinan ada jadwal atau agenda tambahan di daerah-daerah lain. (zie)

Dengklok Sempat Lumpuh

Hujan yang terus turun secara ektrem di Rengasdengklok selain menyebabkan banjir dan kemacetan karena banyak jalan yang terendam, roda perekonomian di kota itu juga terganggu.

SARANA penting yang dipaksa berhenti beroperasi karena kebanjiran adalah Kantor Pos Rengasdengklok. Kantor ini lumpuh hingga 50 persen. Hal ini akibat hujan yang turun menggenangi kantor hingga masuk dalam kantor sekitar tiga cm. Hujan yang turun tiga hari ini tidak hanya melumpuhkan roda ekonomi Kota Rengasdengklok tapi juga merendam perkampungan warga. Sehingga kondisi banjir yang ada bukan reda malah bertambah banyak dan melebar banjir hingga kantor- kantor. Kondisi ini juga memutus jalan alternatif menuju Rengasdengklok yang ketinggianya hingga paha orang dewasa.
Petugas Pos Rengasdengklok Anjang saat ditemui RAKA di kantornya mengatakan, kondisi ini baru terjadi sekarang dan sebelumnya tidak pernah. Sehingga aktivitas warga menjadi sangat terganggu. Air hujan selain merendam bagian luar kantor juga masuk ke dalam kantor. Sumber air berasal dari luapan drainase depan kantor Pos."Penurunan pengunjung jelas sangat terasa. Biasanya hari Senin-Kamis pengunjung ramai dan banyak.Tapi karena terendam ini sekitar 50 persen menurun,"akunya pada RAKA.
Ditambahkan dia,kondisi banjir ini akibat luapan air yang memang tidak tersalurkan. Sementara hujan yang mengguyur Rengasdengklok tiga hari ini sangat lebat dan lama. "Selain penurunan pengunjung, jaraingan akibat banjir ini juga terganggu. Karena layanan kantor Pos online, maka banyak konsumen yang juga terhambat akibat jaringan yang ada banyak matinya," terangnya.
Namun sebagai layanan jasa, kantor Pos tetap membuka sesuai jadwal. Tapi jaringan banyak terganggunya sedikit banyak mengecewakan pengunjung. Belum di kantor pos ini juga tersedia layanan kantor Bank Mandiri yang nasibnya sama. "Akhirnya kondisi ini sedikit banyak menjadi keluhan dan hambatan konsumen. Tapi hal ini memang terjadi bukan saja di kantor pos tapi juga di kantor-kantor lain di kota ini,"jelasnya.
Di tempat yang sama, H Fatroni pada RAKA mengaku kondisi banjir ini sangat menggangu bagi aktivitasnya.Dimana untuk menuju Rengasdengklok saja harus berjibaku dengan banjir dan melewati jalan macet. "Tidak banyak pilihan untuk menuju Rengasdengklok, kalau melalui jalaur utama kondisinya macet. Tapi kalau lewat jalur alternatif jelas motor akan mati karena jalan yang terendam hingga paha orang dewasa,"ujarnya.
Dikatakan dia, kebutuhan harus keluar dan mengunjungi Rengasdengklok tidak bisa ditunda. Seperti saat ini, kebutuhan untuk mengunjungi kantor pos tidak bisa ditunda."Ada urusan mengantarkan surat yang memang sudah ditunggu, sehingga tidak mungkin harus menunggu lain waktu,"akunya.

Banjir di Rengasdengklok memang semakin melebar dan juga menggangu perekonomian. Hal ini makin membuat kondisi pasar terendam. "Hujan yang turun memang sangat besar dan juga lama sehingga Kota Dengklok menjadi lumpuh dan kemacetan terjadi dimana- mana,"ungkap Didin penjual di sekitar Gedung Jangkung.
Ditambahkannya, hujan yang turun setiap pagi dan baru reda sekitar jam dua belas malas lewat membuat aktivitas pasar menjadi lumpuh. (dri)

Harga Raskin di Kutagandok Diprotes

KUTAWALUYA,RAKA- Warga Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya mengeluhkan naiknya harga raskin yang dijual aparat desa melebihi dari harga umum yang biasa dijual di desa lain.

PENJUALAN yang didistribusikan kepada masyarakat desa di wilayahnya berbeda dengan desa lain yang berada di wilayah kecamatan Kutawaluya. Hal ini sempat menjadi keberatan masyarakat Kutagandok.
Salah seorang warga Dusun Krajan 2 Desa Kutagandok sempat mengeluhkan kenaikan beras raskin yang mereka tebus dari ketua RT setempat. Pasalnya harganya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa. Harga yang biasanya ditebus per empat liter hanya sebesar Rp 9 ribu, kini naik menjadi Rp 12 ribu per paket yang hanya berisi empat liter beras.
Deden Yudaeni (39) warga asal Dusun Krajan 2 A yang ditemui RAKA mengatakan, harga beras raskin per paket yang hanya berisi empat liter beras kini naik menjadi Rp 12 ribu tanpa ada kejelasan kenapa harga terebut bisa naik. Bahkan sebelumnya harga beras per paket hanya  Rp 9 ribu saja. Itu pun sudah termasuk ada dana dasomas (dana sosial masyarakat) dalam beras raskin tersebut. Tapi kini entah kenapa harga raskin melambung tinggi tanpa adanya kejelasan yang tepat akan kenaikan harga tersebut. Kami selaku masyarakat miskin yang berada di Desa Kutagandok sangat mengeluhkan dengan harga tersebut," kata Deden.
Di tempat berbeda, kenaikan harga beras di Desa Kutagandok dibantah pengelola beras raskin di desa itu. Menurut Dedi yang ditemui mengatakan, pihaknya tetap menjual beras raskin yang didistribusikan oleh pemerintah dan dikelola desa dengan harga semula sebesar Rp 9 ribu per paketnya. Dan di situ sudah termasuk ada dana dasomas yang berisi empat liter beras.
Adapun tentang kenaikan beras raskin yang diterima masyarakat di dusun masing- masing mungkin dikarenakan pihak RT setempat yang menaikannya. Karena mereka dimungkinkan juga ada beban ongkos angkut yang membuat mereka menaikan harga beras raskin.
"Salah satu contohnya pada bulan- bulan sebelumnya penebusan dilakukan di aula desa. Tapi karena masyarakat berjauhan wilayahnya mereka jadi enggan menebus dan menyuruh pihak RT menebusnya di desa. Dan yang saya ketahui para RT dikasih upah masyarakat yang menebus beras raskin di desa sebagai ongkos membawa beras tersebut ke rumahnya. Dan itu bukanlah merupakan kesalaha desa tapi itu adalah keikhlasan masyarakat memberikan ongkos menebus beras raskin di desa," jelas Dedi yang juga Aparat Desa Kutagandok.(dri)

Gerakan Pramuka SMPN 1 Tirtajaya

-Bentuk Watak Pelajar Beretika

TIRTAJAYA, RAKA - Pramuka dapat dijadikan wadah dalam pembentukan karakter karena Pramuka selalu memegang teguh nilai-nilai Tri Satya, yang berisikan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada negara, kepada sekitarnya dan kepada diri sendiri. Hal tersebut yang diterapkan Kepsek SMPN 1 Tirtajaya, Cartono, MPd dengan mewajibkan pada siswa yang dimulai dari kelas dua secara khusus.

Dalam kesempatan itu juga Casono mengatakan tujuan dari gerakan Pramuka untuk membentuk siswa memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Tujuan dari Gerakan Pramuka sejalan dengan fokus pendidikan karakter yang menjadi program utama Kementerian Pendidikan Nasional. "Selain wajib, kegiatan pramuka bagi siswa di SMPN 1 Tirtajaya menjadi kegiatan yang memang diterapkan bagi siswa. Karena dengan siswa memahami pramuka, insya Allah nilai-nilainya akan bermanfaat bagi pembentukan watak siswa," ungkapnya.
Ditambahkannya, salah satu penyebab kenakalan remaja yang mayoritas pelajar yaitu kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang sudah mulai dilupakan oleh pihak sekolah, padahal pengaruh pramuka sangat signifikan guna membentuk karakter. Pramuka mengajarkan kompetisi secara sportif dengan kerja keras namun tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan siap menerima kekalahan dalam kompetisi.
Pendidikan karakter saat ini memang harus segera dilakukan, mengingat perkembangan masyarakat yang berjalan semakin modern. Karakter budaya Indonesia yang  sudah dikagumi bangsa lain jangan sampai pupus oleh gesekan mental generasi muda, yang lebih menyenangi budaya asing. Namun dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia justru menjadi motivasi untuk lebih mencintai budaya bangsa sendiri. Pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka di sekolah merupakan salah satu alternatif sebagai wadah bagi pembentukan karakter bangsa nasionalisme dan patriotisme, serta sebagai pilihan dan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kaum muda sekarang seperti tawuran antar pelajar dan kenakalan remaja lainnya.
Seperti diketahui, pendidikan karekter terdiri dari dua kalimat, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Sedangkan karakter yaitu watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang dinyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. Maka pendidikan karater yaitu proses pewarisan budaya pada generasi muda untuk membentuk kepribadian sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. (dri)

PAC PDIP Kotabaru Bantu Korban Jebol Barugbug

JATISARI,RAKA- Jebolnya Bendung Barugbug membuat beberapa desa yang terdampak langsung akibat luapan air mengalami kebanjiran. Tak ayal kondisi itu menimbulkan keprihatinan dan empati banyak kalangan. Bantuan pun terus mengalir baik itu berupa makanan ringan ataupun makanan siap saji.
Salah satunya ialah para pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Kotabaru. Mereka berbondong-bondong membawa aneka bantuan untuk masyarakat di Kampung Leuweung Cengek, Dusun Sukasari, Desa Situdam yang menjadi titik terparah jebolnya Bendungan Barugbug. Elievia Khrissiana ST, Bendahara PDIP Kecamatan Kotabaru yang juga terdaftar sebagai calon anggota legislatif dapil 5 itu mengaku tergugah untuk membantu warga yang tengah kesusahan. "Ini adalah musibah bagi kita semua. Kami sebagai pengurus PDIP Kotabaru juga ikut merasakan apa yang dirasakan warga Leuweung Cengek. Oleh karenanya, kami terketuk untuk turut serta membantu meringankan beban penderitaan para korban," kata Elievia kepada RAKA.
Berpuluh-puluh dus mie instan dan air mineral diserahkan langsung oleh para pengurus PAC PDIP Kotabaru kepada warga. Ketua PAC PDIP Kotabaru, Agus Salim menyatakan, bahwa penyerahan ini merupakan inisiatif para pengurus. "Kebetulan kita bersama Calon Legislatif ibu Elievia Khrissiana ST yang selama ini memiliki jiwa sosial sangat tinggi terjun langsung ke lapangan melihat kondisi para korban," tandas ketua PAC itu.
Ia berharap, agar bencana yang melanda paska jebolnya Barugbug secepatnya berakhir. "Kami juga menghimbau agar aparat dalam hal ini lebih memberikan perhatian kepada warga yang terdampak paling parah," harapnya. dan aparat terkait tolong diperhatikan. 
Bantuan bagi warga Sukasari dari PAC PDIP Kotabaru ini, mendapat apresiasi warga setempat. Sunarya (34) Warga Sukasari RT 08/09 Desa Situdam mengucapkan ribuan terimakasih atas kepedulian para pengurus PAC PDIP Kotabaru. "Kami atas perwakilan masyarakat berterimakasih atas kepedulian para pengurus khususnya kepada ibu Elievia Khrissiana yang telah bersedia membantu kami. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan membantu kami meringankan beban mental masyarakat setempat,"ujarnya.
Di Sukasari sendiri terdapat sekitar 650 jiwa usik dengan total rumah 240. Saat Barugbug jebol, wilayah itu tergenang air hingga ketinggian 1 meter. "Alhamdulillah banjirnya cepat surut dan semua bertahan ditempat masing-masing," tutupnya. (fah)

Akhirnya Haji Opi Lengser

-DPP Demokrat Keluarkan SK Buat Cellica Nurrachadiana

KARAWANG, RAKA - Kabar bakal dilengserkannya H. Ahmad Rifai dari kursi ketua DPC Partai Demokrat Karawang, seperti diberitakan RAKA sebelumnya, ternyata betul adanya.
Surat keputusan DPP parpol yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini perihal pergantian pucuk pimpinan cabang di sini sudah turun dan diterima pengurus di sekretariat DPC, Rabu (29/1). Yakni, SK DPP nomor 80/SK/DPP.PD/DPC/XII/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Karawang tertanggal 28 Desember 2013.
Dalam SK DPP tersebut, orang yang dipercaya memimpin sementara adalah Cellica Nurrachadiana yang kini menjabat wakil bupati. Tidak dijelaskan, kenapa DPP membuat keputusan seperti ini di kala jadwal pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) yang awalnya diminta DPP harus dilaksanakan November 2013 lalu malah dibatalkan DPP sendiri. Padahal, DPC Karawang waktu itu sudah membentuk panitia pelaksana muscab hingga berhasil menerima 4 orang pendaftar bakal calon yang telah dikirim pula ke DPP.
"Kami baru menerima SK DPP terkait penunjukan pelaksana tugas ketua DPC hari ini (kemarin). Makanya kalau ditanya apa langkah kami setelah ini, ya menunggu dulu bagaimana nanti perintah ketua baru. Selain itu, teman-teman pengurus banyak yang belum tahu. Pastinya, konsolidasi internal merupakan langkah paling penting. Apalagi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 makin dekat," ujar Sekretaris DPC, Nana Kustiana Kustara saat menjelaskan kabar ini didampingi anggota Fraksi Demokrat DPRD Karawang, H Abas Hadimulyana, di sekretariat PAC Karawang Barat, kemarin siang.
Dikemukakannya pula, SK DPP nomor 80 tersebut dengan sendirinya membatalkan SK DPP sebelumnya bernomor 07/SK/DPP.PD/DPC/2010 tertanggal 8 Januari 2010 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Karawang. Hanya saja, Nana maupun Abas mengutip, bahwa dalam SK kali ini DPP cuma melengserkan Ahmad Rifai atau biasa akrab disapa Haji Opi sebagai ketua DPC. Sedangkan posisi di jabatan kepengurusan cabang lainnya, termasuk sekretarus, tetap dipertahankan.
Menanggapi hal ini, Haji Opi, tidak bersedia buka suara lebih jauh. Ia beralasan sampai ditemui RAKA, kemarin sore, belum menerima SK DPP tersebut. "Selama saya belum membaca SK itu, ya tidak dulu mau berkomentar. Sebenarnya kabar akan digantinya saya selaku ketua DPC telah dengar sebelumnya. Tapi apa yang mesti disikapi jika kabar tersebut baru sebatas katanya. Tapi secara pribadi saya sempat mengontak Cellica ke ponselnya sejak Senin (27/1) lalu. Namun ponsel dia mailbox terus. Tadinya cuma mau memastikan saja. Kalau memang sekarang SK itu sudah turun, mestinya saya dikasih tahu duluan. Ko jadi malah RAKA yang paling tahu paling awal," ujarnya menyiratkan mimik muka pasrah.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Cellica belum bisa ditemui. Ruang dinasnya selaku wakil bupati di lantai dasar Gedung Singaperbangsa dalam kondisi kosong. Informasi yang diperoleh RAKA dari ajudannya, Furqon, bahwa Cellica sedang dinas luar tanpa menyebutkan kemana. Dicoba dikontak ke ponselnya, belum juga diangkat. (vins)

Bupati dan Golkar Beda Pendapat

LAIN halnya dengan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang menolak dana saksi parpol dibiayai negara, DPD Golkar Purwakarta justru bersikap sebaliknya, sepakat dan menerima.
Ketua OKK DPD Golkar Purwakarta, Ucok Ujang Wardi mengaku sepakat dengan kebijakan pengalokasian dana saksi parpol oleh negara sebab diyakininya hal ini merupakan bentuk netralitas aparatur negara. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan agar tidak terjadi pengkotakan terhadap dominasi partai penguasa.
Paling tidak, partai kecil menjadi memiliki kesempatan dan peluang yang sama bersaing dengan partai besar utamanya dalam hal menghadirkan saksi di TPS. "Kami juga percaya, dengan kebijakan ini netralitas penyelenggara pemilu akan lebih terjaga," tandas Ucok, Rabu (29/1).
Sedangkan sikapnya terhadap parpol lain yang menyatakan tidak setuju, Ucok menyebut hal itu sah-sah saja. Itu hak mereka dan sudah menjadi hal lumrah di era demokrasi. Ada pro dan kontra.
Ketua DPD Golkar Purwakarta, Sarip Hidayat mengungkapkan hal senada. Sarip yang cenderung lebih santai menanggapi hal ini mengaku setuju saja jika kebijakan pengalokasian ini akhirnya benar-benar direalisasikan. Sebab menurutnya, DPD Golkar, hanya merupakan kepanjangtanganan DPP Golkar di tingkat daerah. Artinya, kebijakan apa pun di pusat, harus didukung dan direalisasikan juga di daerah. "Ya kalau di pusat setuju, kita realisasikan saja," tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengaku tak setuju dengan kebijakan pengalokasian dana saksi parpol dari APBN. Hal itu dinilai Dedi kurang ideal. Bahkan, jika terjadi demikian, maka tak ubahnya parpol seperti kementrian.
�Saksi dibayar negara adalah kebijakan yang kurag ideal. Kalo saksi dibayar  negara,  menjadikan partai politik semacam kementrian," tandas Dedi Mulyadi.
Terpisah, Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta Didin Syafrudin mengaku siap saja mengelola dana saksi parpol jika pada akhirnya kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan. Panwaslu sebagai kepanjangtanganan Bawaslu di daerah, mau tak mau harus turut mengawal kebijakan tersebut. Dan sebagaimana wacananya, pengelolaan dana tersebut akan diurus oleh jajaran Bawaslu. "Ya kalau memang itu benar digulirkan, kita siap saja," tandas Didin.
Sebagaimana diketahui, kebijakan pengalokasian dana saksi dari APBN diambil setelah adanya kesepakatan antara DPR-RI, KPU, Bawaslu dan kemudian disetujui Presiden. Dari Rp 700 milyar yang dianggarkan, masing-masing parpol nantinya akan mendapatkan suntikan dan Rp 54,5 milyar. Hanya, pengelolannya tidak oleh parpol, melainkan oleh Bawaslu. Dari sekian banyak parpol di DPR, hanya Nasdem dan PDIP yang menolak, lainnya menerima. (nos)

KPUD Angkat Tangan

PURWAKARTA, RAKA- Menyikapi ancaman penguduran diri secara massal para anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mengaku angkat tangan. Pihaknya tak bisa mencegah apalagi melarang jika ancaman tersebut benar-benar dilakukan.
"Pertama, jelas kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Apalagi PPS merupakan ujung tombak pelaksana pemilu. Kedua, kalau pun itu terjadi, kami angkat tangan. Kami tak bisa mencegah, apalagi melarang. Itu hak mereka," ungkap Ketua KPU Purwakarta, Deni Ahmad Haidar, Rabu (29/1).
Kendati begitu, lanjut Deni, sejauh ini berbagai upaya telah banyak ditempuh. Salah satunya dengan terus berkoordinasi ke KPU RI. Mengusulkan agar alokasi biaya operasional PPS di masing-masing desa, ditingkatkan. Paling tidak, setara dengan biaya operasional yang diberikan pada saat Pilkada/Pilgub Jabar 2013, Rp 450 ribu/bulan. "Beban dan tanggungjawab mereka kan hari ini makin berat. Seharusnya (alokasi anggarannya) ditambah, bukan malah dikurangi," sesal Deni.
Deni pun berharap, seluruh komponen, termasuk pemerintah apalagi peserta pemilu (partai politik,red) agar turut serta memperjuangkan hal ini. Sebab menurutnya, kesuksesan dan kelancaran pemilu dapat diukur dari kinerja PPS. Jika kepentingan PPS saja tidak terakomodir, maka jangan harap pemilu berkualitas seperti dicita-citakan selama ini akan terwujud.
Tak itu saja, Deni juga membantah anggapan bahwa KPU selama ini pasif terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, KPU telah beberapa kali mengusulkan penambahan biaya operasional ini. Sayangnya, hingga akhir Januari 2014 belum kunjung ada kejelasan. "Sudah kita ajukan, beberapa kali," tegas Deni.
Tak berhenti disitu, sambung Deni, derita penyelenggara pemilu juga kini mulai dirasakan para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dari 17 kecamatan yang ada di Purwakarta, tak satu pun dari mereka yang memiliki kantor/sekretariat sendiri. Seluruhnya, numpang di kantor kecamatan. Itu pun tidak seluruhnya.
Sebab, dari 17 PPK Purwakarta, lebih setengahnya mereka tidak kebagian ruangan. Artinya, para anggota PPK lebih sering ngantor di rumah masing-masing. Tentu saja, kondisi ini jauh dari kata efektif. Pemerintah, juga diharapkan lebih peka dan dapat mencarikan solusi alternatif atas persoalan ini.
"Apalagi dikabarkan pemerintah dalam waktu dekat berencana merehab belasan kantor kecamatan. Jelas ini juga jadi ancaman tersendiri bagi PPK, terutama mereka yang selama ini sudah kebagian ruangan kantor," terangnya.
Ketua PPK Jatiluhur, Enjang Rahmat membenarkan PPK tidak memiliki kantor sendiri. Sejauh ini, kegiatan kepemiluan dilakukan dengan menumpang di ruang sekretarisnya yang kebetulan pegawai kantor kecamatan. Sisanya, banyak dilakukan di rumah masing-masing anggota secara bergiliran.
"Iya, kita tidak punya kantor. Selama ini numpang di ruang salah satu pegawai yang kebetulan juga anggota PPK. Tapi seringnya, ngantor di rumah masing-masing bergiliran," aku Enjang, lirih. (nos)

Mendag Resmikan Kios Rp 6 Milyar Pasar Leuwi Panjang

PURWAKARTA, RAKA - Menteri Perdagangan RI sekaligus peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Gita Wirjawan meresmikan bangunan pasar Leuwi Panjang tahap pertama senilai Rp 6 milyar, di halaman Pasar Leuwi Panjang, Purwakarta, Rabu (29/1). Selain Gita, hadir pula Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dan unsur Muspida Purwakarta.
Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH. dalam pemaparannya menyebutkan bahwa sudah menjadi agenda Pemkab untuk melakukan penataan dan pembangunan pasar tradisional. Pembangunan ini merupakan langkah kedua, setelah sebelumnya Pemkab sukses merelokasi dan membangun pasar tradisional Plered, ke Desa Citeko.
"Hari ini peresmian bangunan Pasar Leuwi Panjang tahap I, berupa kios untuk 380 pedagang, seharga Rp 6 milyar. Hari ini juga sekaligus dicanangkan pembangunan pasar tahap dua, senilai Rp 25 milyar," ungkap Dedi Mulyadi.
Menurutnya, selain penataan dan pembangunan pasar tradisional, Pemkab juga menargetkan membebaskan Purwakarta dari PKL (Pedagang Kaki Lima). Para PKL yang biasa mangkal di sejumlah pinggiran ruas jalan raya, diarahkan untuk pindah dan berdagang di lokasi yang telah ditentunkan. Tujuannya, tentu saja untuk program penataan agar Purwakarta kedepan lebih tertib dan indah.
"Kelebihan lain dari program ini, seluruh pedagang yang direlokasi tidak sepeser pun dipungut biaya. Mereka secara gratis dan cuma-cuma menempati kios baru yang lebih nyaman dan layak," papar Dedi.
Sementara, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gita Wirjawan mengaku mengapresiasi upaya Pemkab Purwakarta menata para pedagang. Namun, ditegaskannya upaya tersebut tak boleh berhenti sampai disitu. Pedagang juga perlu dibantu menyangkut SDM (Sumber Daya Manusia), juga dukungan modal tambahannya. Sebab menurutnya, rata-rata persoalan pedagang adalan kaitan modal usaha.
�Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sebanyak 56 juta, hanya 22 juta pengusaha yang mempunyai rekening bank. Sisanya tidak mempunyai rekening sehingga cukup sulit para pedagang UKM untuk akses ke bank, sehingga rata � rata mereka beralih ke tengkulak ataupun renternir. Dan kita di Kementrian Perdagangan telah menyiapkan Rp 600 milyar untuk menyelesaikan masalah ini,� papar Gita. (nos)

Sekolah Terbesar Ini Jual LKS

Dugaan adanya praktik penjualan lembar kerja siswa (LKS) di lingkungan SDN Rengasdengklok Selatan 2 dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2010 tentang Pendidikan Gratis.

LARANGAN jual beli buku oleh lingkungan sekolah juga sudah ditegaskan pihak Dinas Pendidikan Karawang secara wajib. Jika ada sekolah yang melanggarnya, Disdik bisa menegurnya bahkan bisa memberi sanksi.
Marni, orang tua siswa mengatakan, putra- putri mereka diwajibkan membeli LKS di Koperasi Sekolah dengan harga Rp 53 ribu lima paket dan ini dikoordinir seorang guru. �Kebutuhan buku memang perlu, tapi kan sudah ada disediakan pemerintah. Dan kebanyakan siswa yang sekolah di SDN adalah mayoritas menengah ke bawah,� ungkapnya pada RAKA.
Dikatakannya, LKS tersebut dibeli langsung dari sekolah tanpa melalui perantara. Bahkan, kata Marni, setiap tahun kenaikan kelas pembelian LKS tersebut masih terjadi. "Belinya langsung dari guru, dijual di sekolah. Kedua anak saya sekolah di sana dan sama-sama beli LKS," ujarnya.
Dalam hal ini, pihak orang tua murid mempertanyakan program pemerintah BOPF dan BOS baik dari pusat dan daerah disediakan untuk sekolah gratis yang salah satunya untuk pembelian buku pelajaran gratis untuk sekolah. �Dana BOPF buku itu apakah tidak dibelikan buku pelajaran, sehingga para siswa tetap harus membeli buku. Untuk itu saya harapkan pemerintah yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang segera menuntaskan permasalahan ini. Pasalnya dikhawatirkan akan terjadi seperti ini disekolah lain jika hal ini hanya disikapi dengan selesai secara kompromi,� pintanya.
Sementara Galuh, Kepala Sekolah SDN Rengasdengklok Selatan 2 ketika dikonfirmasi mengaku penjualan LKS memang ada terjadi di sekolahnya. Untuk menyikapi kehilapan sekolah dalam hal ini pihaknya langsung menyetop selama dua hari. � Saya sendiri lupa, karena memang harus begini kali mas. Awalnya saya sudah menolak, tapi tidak tahu kenapa saat itu saya cuma bilang sudah hubungi saja ibu Iren,� akunya.
Dia mengaku polemik penjualan LKS di SDN Rengasdengklok Selatan 2 murni kesalahan dirinya."Ini murni kesalahan saya dan tidak ada pihak guru ataupun lainnya dalam permasalahan ini. Sehingga apa yang terjadi hari ini menjadi tanggungjawab saya selaku kepala sekolah," akunya lagi pada RAKA.
Di tempat yang sama, pihak penyalur buku LKS bernama Aen mengaku akan menarik kembali buku LKS yang ada di sekolah itu. " Atas dasar polemik ini, saya akan menarik kembali buku yang ada di sekolah,"akunya.
Sementara itu, Kepala UPTD SD dan PAUD Rengasdengklok Maman Suherman mengaku tidak mengetahui hal itu. Namun adanya pengakuan orang tua ia langsung mengintrusksikan sekolah untuk menghentikan jual beli LKS di lingkungan sekolah. "Saya sendiri awalnya mengetahui dari media dan langsung menegor sekolah hingga tiga kali untuk menghentikan penjualan LKS. Dan saat ini posisinya sudah berhenti dan tidak ada penjualan lagi LKS,"terangnya.
Ditambahkan Maman, adanya polemik penjualan LKS ini juga sebenarnya tidak lepas dari persaingan bisnis pemasokan buku di lingkungan SDN Rengasdengklok Selatan 2. Karena sebelumnya, sekolah tersebut menerima pemasokan buku dari pihak lain. Dan saat kepemimpinan Galuh penjualan ini disetop. Dan tidak ada penjulan buku seperti saat Pak Adung.
"Ya sebenarnya saya awal kali mendapat informasi ini dari pemasok buku yang pada jaman Pak Adung menjadi Kepsek merasa keberatan. Kenapa dia tidak diperbolehkan lagi menjual buku, sementara pemasok baru bisa. Dan dari situ juga ada lobi, bagaimana kalau sekolah lain saya boleh. Karena memang sekolah dilarang menjual buku LKS, maka keberatan pemasok yang lama tetap tidak mendapat restu dan apa yang terjadi di SDN Rengasdengklok Selatan 2 sendiri melanggar dan akan mendapat sanksi admistrasi Dinas Pendidikan Karawang,"ungkapnya.(dri)

Petani Dengklok Dipaksa Panen Dini

BANJIR yang masih merendam pesawahan di Rengasdengklok dan Karawang Utara lainnya menimbulkan kerugian tidak sedikit bagi petani khususnya petani penggarap. Apa yang mereka keluarkan untuk modal baik tenaga dan uang harus pupus untuk terbayar dari hasil panen yang ditarget. Akibat banjir ribuan hektar sawah harus mati dalam pembibitan, belum yang akan panen harus panen dini atau lebih awal karena berlomba dengan cuaca.
Meski akan ada upaya penggantian bibit, tapi petani tidak lantas bersenang, karena memang yang dialami selain kebutuhan benih, belum biaya yang sudah keluar harusnya menjadi perhatian pemerintah juga. Seperti yang ada di Rengasdengklok, meski merugi masih ada sedikit padi yang bisa dipanen meski belum waktunya dan juga hanya setengahnya. Pemaksaan panen ini selain karena sawah direndam air hujan, juga faktor hama burung menambah berat beban petani di Rengasdengklok.
Salah seorang petani penggarap bernama Wakil Kobra pada RAKA mengeluhkan, saat ini petani mengalami kerugian yang total. Petani yang sawahnya baru saja ditanam harus mengalami kerugian karena kebanjiran. Sementara yang akan mengalami panen harus panen duluan karena jika tidak gabahnya akan busuk."Ya terpaksa harus dipanen lebih awal karena memang apa yang dialami petani tidak ada pilihan. Selain dihantui padi membusuk juga banyaknya hawa burung yang ada,"akunya pada RAKA.
Ditambahkan Kobra, apa yang dialami petani saat ini memang sudah menjadi takdir alam yang dikehendaki Sang Pencipta. Namun memang dalam hal ini harus ada solusi, minimal peran pemerintah melalui Dinas Pertanian memiliki kebijakan yang pro petani. Seperti pemberian bibit harusnya juga disertai kelonggaran untuk bisa mendapatkan kebutuhan operasional biaya pertanian dalam bentuk harga murah atu subsidi untuk hal tersebut. "Harus ada bantuan pemerintah dalam hal subsidi kebutuhan bertanam padi selain bibit yang akan dikasih,"harapnya.
Bencana banjir di Karawang Utara memang menyebabkan ribuan hektar tanaman padi rusak berat. Kerugian belum dapat dipastikan karena hingga Selasa kemarin sejumlah areal persawahan masih tergenang.
Banjir hingga setinggi 1 meter, misalnya, masih menggenangi kawasan persawahan yang mayoritas ditanami padi di Kecamatan Batujaya dan Pakisjaya. Bagi warga setempat, hal itu berarti banjir sudah lebih dari dua pekan menggenang. Tanaman padi yang baru ditanam,siap berbuah dan sebagian besar yang siap panen puso.
Sejumlah petani yang ditemui di sawah mengaku tidak dapat berbuat banyak. Bukannya tidak mengantisipasi banjir, mengingat kawasan itu kerap kebanjiran saat musim hujan, mereka mengaku hadirnya banjir tahun ini lebih cepat.  �Banjir datang saat kami akan panen. Hanya sempat mengamankan setengah dari padi yang harsunya bisa diambil dari ladang sawah. Selebihnya mengalami gagal panen atau fuso,� kata Warta , seorang petani.
Ditambahkan Warta, Ia menanam padi di lahannya seluas 3 hektar. Dalam kondisi panen bagus, lahannya menghasilkan 5 ton padi per hektar.�Modal saya untuk tanam musim ini Rp 15 juta tidak bakal kembali. Cara tanam selanjutnya itu yang menjadi pikiran saya,� kata Warta.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, hingga akhir pekan lalu banjir menggenangi areal sawah tanam seluas 9.698 ha dengan umur tanaman 1-80 hari dan areal persemaian seluas 11.538 ha dengan umur 1-30 hari. (dri)

Vihara Padma Bantu Warga Kutamakmur

TIRTAJAYA,RAKA- Luasnya area banjir yang melanda wilayah Karawang Utara membuat bantuan tidak merata. Ada yang terbantu berkali- kali, tapi ada juga yang justru malah sepi bantuan padahal mereka juga sama membutuhkan bantuan.
Hal itu yang disikapi Vihara Padma Suci Jakarta dan Bakorinkom-BN yang menyisir korban banjir yang belum tersentuh di Karawang. Mereka turun di Desa Kutamakmur untuk memberikan bantuan.
Kepala Desa Kutamakmur Bahrudin mengatakan, dengan bantuan ini minimal warga ada yang memperhatikan. Meski memang bantuan sudah ada dari dinsos, namun sifatnya tidak sesuai kebutuhan korban banjir."Saya selaku kepala desa menyambut baik pihak luar yang ikut peduli warga Desa Kutamakmur yang kebanjiran. Di samping mereka mebutuhkan bantuan tersebut, kebanyakan warga yang terkena banjir merupakan warga yang menggantungkan dari pertanian. Dan saat ini, pertanian yang ada ikut terendam, sehingga aktifitas mereka ikut lumpuh,"ungkap Kades.
Ditambahkan dia, mudah- mudahan banjir ini bisa cepat selesai dan adanya bantuan ini juga bisa memicu pihak lain ikut membantu."Karena banjir yang serentak desa kami memang tidak banyak terekspos sehingga mengalami minim bantuan. Dan dengan adanya pihak dari Jakarta yang datang semoga pihak lain ikut datang," harapnya.
Di tempat sama, Liman Sugiharto perwakilan Vihara pada RAKA mengatakan, bantuan yang diberikan pada warga Desa Kutamakmur merupakan solidaritas sesama masyarakat. Dimana bantuan untuk korban banjir yang diturunkan di Desa Kutamakmur karena melihat belum banyaknya bantuan yang masuk di desa ini. Apa yang kita berikan bisa meringankan beban mereka. "Untuk wilayah yang ramai bantuan, kita memang tidak menjadi tujuan. Tapi berdasarkan informasi korban yang dengan di tempat lain tapi untuk disini masih minim bantuan. Maka kita pilih Desa Kutamakmur sebagai tempat kita berbagi,"akunya.
Soegeng SN, selaku perwakilan Bakorinkom-BN ikut menambahkan, apa yang dilakukan ini, hanya semata untuk berempati dan sedikit meringankan beban apa yang diterima sesama saudara di Desa Kutamakmur. Banjir yang melanda dan bahkan hampir merata memang mengundang empati dari mereka. "Dan kehadiran kita minimal bisa membantu meringankan beban warga. Apa yang kita lakukan hari ini, hanya untuk meringankan beban warga,"ungkapnya. (dri)

Rawat Inap Pasien BPJS Dibatasi Tiga Hari

- Kades: Sembuh Gak Sembuh Disuruh Pulang

TELAGASARI, RAKA- Sejumlah kepala desa mencecar Kepala UPTD Puskesmas Telagasari soal pemberlakuan BPJS yang menuai polemik saat menghantar pasien ke RSUD. Pasien yang dahulunya peserta Jamkesmas itu, tidak boleh dirawat lebih dari tiga hari. Pihak RSUD juga beralasan, obat-obat tertentu di apoteknya harus dibeli karena ada yang masih belum terdaftar di BPJS.
 "Sembuh gak sembuh, pasien kami yang dirawat 3 hari harus pulang dengan alasan aturan BPJS, kan saya bingung," kata Kepala Desa Cadaskertajaya, Wawang saat memintai kejelasan soal BPJS bagi warganya, saat Minggon kecamatan Selasa (28/1).
Ia meyakini, hampir semua kades belum tahu detail soal BPJS yang tercover dalam Jaminan kesehatan Nasional (JKN). Saat di RSUD anehnya, obat yang biasanya gratis, saat ini dikenai biaya dengan alasan jenis obatnya tertentu belum masuk program BPJS. Akibatnya, dirinya harus merogoh kocek untuk membayari obat dari pasien Jamkesmas dengan besaran variatif. Namun, lain halnya dengan pasien peserta Jamkesda, tetap dilayani meskipun dirawat lebih dari 3 hari. "Tolong beri kejelasan apa memang demikian keadaanya, berarti kalau begini para kades yang akan repot dan cenderung banyak disalahkan nantinya, padahal si pasien belum pulih benar," katanya.
Hal senada juga dikatakan Kades Talagasari BU Suherman, seharusnya polemik yang masih saja mempertanyakan kejelasan JKN bisa dirembugan bersama antara pelaku BPJS, kades dan sejumlah pihak terkait. Ia menyayangkan jika Rapat Nagari mendatangkan, orang-orang luar yang memang hanya sebatas teori program dari kementrian tanpa tahu detail kondisi masyarakat Karawang saat sakit, yang kelimpungan saat ini justru kepala desa. Ia meminta agar dinas kesehatan, askes atau BPJS duduk bersama menyelesaikan persoalan program yang aplikasinya jadi semrawut saat pasien tiba di RSUD dengan dalih program pasien dipinggirkan dengan harus aturan yang jelas. "Jangan sampai pasien diabaikan lah, pemateri Rapat Nagari harus dari orang lokal yang tahu kondisi sebenarnya," ucapnya.
Sementara itu, Camat Telagasari Iyan Mulyana mengatakan hal serupa, ia menilai mungkin belum ada kesinkronan program BPJS tersebut. Ia menyayangkan jika sampai ada pasien demikian, karenanya dalam Rapat Nagari termasuk bersama kades, ia minta dinas kesehatan, BPJS dan RSUD serta sejumlah pihak terkait agar bisa duduk bareng beberkan program secara gamblang dan lugas, agar tidak menimbulkan multitafsir. "Hal ini akan kita rekomendasikan, jangankan kades , kami saja mungkin belum tahu soal JKN ini aplikasinya seperti apa," cetusnya.
Kepala UPTD Puskesmas dr  Ocid Suryana mengatakan, BPJS atau JKN sudah jelas prosedurnya untuk sejumlah biaya administrasinya. Namun kejadian yang menimpa sejumlah kades adalah saat pasien sudah di RSUD, artinya urusannya adalah dengan BPJS dan RSUD yang membayar. Seharusnya memang, dalam aturan pasien bisa dirawat intensif tanpa iming-iming program dan lainnya, namun ranah itu adalah BPJS yang membayar dan RSUD sebagai pihak yang dibayar. "Dalam BPJS gak ada istilah diabaikan pasien, mungkin itu dari rumah sakitnya," ujarnya. (rud)

Tunggakan UPK Telagasari Terus Membengkak

TELAGASARI, RAKA- Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) UPK Puspa Artha Lestari mencatat tunggakan kolektibilitas sejak tahun 2000 sampai saat ini nyaris menyentuh angka Rp 1 miliar. Membengkaknya tunggakan sampai Rp  841 .356.680 tersebut, terpampang sampai akhir 2013. Akibat tunggakan besar tersebut, nilai surplus yang melampaui jauh dengan tunggakan memicu ketiadaan alokasi dana sosial.
Ketua UPK Puspa Artha Lestari, Siti Maryam mengakui, tunggakan tersebut pihaknya laporkan dalam forum yang dihadiri para TPK, kades dan PJOK. Meskipun surplus berjalan tahun 2013 sebesar Rp 495 .834.863, namun tak sebanding dengan nilai tunggakan yang semakin membesar. Disisi lain,  dalam peningkatan kapasitas tahun 2013 yang terplot Rp 137 juta, dialokasikan pada sejumlah pelatihan kewirausahaan seperti menjahit, memasak dan kerajinan lainnya. Oleh karena itu, harapnya, dengan  Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang masih berkutat diangka Rp 1,35 miliar, ia meminta pemahaman para kades dan TPK agar sama-sama bantu desa dalam menyelesaikan tunggakan yang tentunya jangan sampai pengalaman Kecamatan Tempuran juga menimpa Telagasari. "Saat ini, UPK punya masalah serius, tunggakan kolektibiltas lebih dari Rp 800 juta. Kami minta bantuan pelaku PNPM, utamanya tim penyehat agar menyelesaikan persoalan ini," ujarnya. Sementara itu, Badan Pengawas UPK Puspa Artha Lestari, Rusman mengatakan, persoalan tunggakan diakuinya harus bisa terselesaikan, dimana Telagasari tidak boleh seperti Kecamataan Tempuran dan Purwasari yang terkena sanksi program. Di tahun 2014, rencana kegiatan BP UPK tahun 2014 kegiatannya adalah melaksanakan pemeriksanaan bulanan manual, triwulan dan pelaporan hasil pemeriksaan, termasuk diantaranya melaksanakan laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeriksaan atau pengawasan akhir tahun serta mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada forum MAD," ujarnya.
Fasilitator Kecamatan (FK) Telagasari, Tatang mengatakan, sejumlah usulan saat ini harus masuk ke  RPJMDes  karena ada usulan yang didanai dan ada yang direview. "Terlepas dana tersebut dari ADD, aspirasi dan lainnya semua usulan harus masuk RKPDes dan saat ini, kades tak boleh memilah memilih, semuanya harus masuk RPJMDes," cetusnya. (rud)

Saluran Air Masih Banyak yang Rusak, Program Jitut Harus Dilanjutkan

TELAGASARI, RAKA- Kelompok Tani Ma'mur, Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari, menginginkan program Jitut Jides di desanya dilanjutkan, lantaran saluran tersier masih harus diberikan tanggul akibat sering limpas dan tanpa penahan yang kokoh.
 Ketua Kelompok Tani Ma'mur, H Ijum mengaku, akibat hujan yang terus mengguyur dengan intensitas tinggi, memicu luapan air di irigasi RT 05/05, limpas ke sawah dan mengancam puluhan hektar sawah terendam. Selama ini, di tahun 2013 proyek Jitut cukup membantu mengendalikan air, karena TPT yang dibangun menyelamatkan arus air pada yang semestinya, hanya saja proyek yang sudah rampung tersebut masih banyak ditemui kendala antara lain terusannya yang masih saja limpas karena masih puluhan meter. Ia berharap, dinas pertanian bisa kembali memprioritaskan program Jitut di desanya, agar keberlangsungan areal pesawahan bisa normal kembali tanpa harus terus menerus membuat tanggul karung maupun penahan dari bambu. "Kita ingin Linggarsari ini diprioritaskan untuk Jitut Jides ini," katanya.
Sementara itu, saat ditemui di kantornya, Kepala UPTD Pertanian Telagasari, Handoko mengakui , hasil cek lapangan memang irigasi di Desa Linggarsari ada yang masih rusak akibat limpasan air, soal ajuan ia menyebut pihaknya sudah dua kali bagi semua desa agar bisa dapat program Jitut Jides tahun 2014. Soal prioritas, diakuinya, Linggarsari memang masih dibutuhkan dan segala   kewenangan penuh menentukan prioritas langsung dari UPTD. Di Desa Linggarsari, tambahnya, sedikitnya 80 hektar sawah terendam saat banjir baru-baru ini, jumlah tersebut melingkupi pesawahan di tiga kelompok baik Ma'mur, Srijaya dan Lingkungsari. Ia mewanti-wanti petani, agar mewaspadai migrasi tikus dari arah Tempuran dan keong diusia tanam yang rata-rata memasuki usia 45 hari. "Semuanya kita ajukan, memang Linggarsari masih perlu dilanjutkan tapi soal prioritas biar nanti saat sudah Acc," katanya. (rud)

Nasib Honorer K2 Digantung

TEMPURAN, RAKA- Untuk kali ketiga, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menginformasikan bahwa pengumuman hasil tes CPNS honorer kategori 2 (K2) kembali diundur. Terakhir jadwal yang sebelumnya akan diumumkan 23 Januari 2014 kembali diundur, kondisi demikian disesalkan sejumlah guru honorer K2 karena khawatir menimbulkan adanya spekulasi permainan dalam kelulusan CPNS.
Salah seorang guru honorer K2 yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku sudah berbulan -bulan menanti pengumuman hasil tes apakah dirinya lolos atau tidak. Meskipun diberikan ketenangan oleh forum bahwa di Karawang akan lolos semua karena jumlah peserta tes yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kebutuhan PNS, namun tetap saja pihaknya merasa was-was kalau saja sampai tidak lolos. Apalagi jika sampai Pemkab Karawang mengacuhkan peserta yang tidak lolos untuk berupaya mengangkat PNS dengan kebijakannya, artinya berulang kalipula dirinya harus kembali mengikuti tes  Ditambahkannya, ia dengan rekan honorer lainnya mungkin akan beranggapan sama, jika pengumuman hasil tes terus diundur muncul kecurigaan ada manipulasi oknum tertentu seketat apapun peraturan. Betapa tidak, tandasnya, jumlah honorer K2 disejumlah kabupaten/kota bukan besaran kecil yang bisa jadi menjadi potensi pemanfaatan tertentu. "Wajar dong kita curigai hal-hal manipulasi saat pengumuman masih saja terus diundur," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Tenaga Honorer Nasional Indonesia (FTHNI ) Karawang , Ruslan Abdul Gani S.Pd mengatakan, sudah tiga kali diundur, tentu saja pengumuman hasil tes CPNS menuai reaksi kekecewaan bagi honorer K2 walaupun ragam alasan dilontarkan pihak BKN dalam info yang didapat. Sampai saat ini, pihaknya tetap menaruh harapan  semoga penundaan ini merupakan yang terakhir dan berdoa agar yang berwenang mengabulkan semua keinginan honorer. Pasalnya, honorer K2 sudah jelas kinerjanya begitu lama di unit kerjanya masing-masing. "Semoga ini yang terakhir dan tetap optimis, agar yang berwenang hargai usaha para honorer K2 ini," ujarnya. (rud)

Kejari Didesak Kembalikan Barang Bukti

PURWAKARTA, RAKA - Warga sejumlah desa di Kecamatan Maniis menggelar audiensi di kantor kejari Purwakarta, Selasa, (28/1) Kemarin. Mereka mempertanyakan duduk perkara terkait rekannya yang sudah meninggal dan kasusnya masih belum ada putusan.

Warga juga mempertanyakan status terdakwa bernama Agus yang sudah meninggal beberapa waktu lalu.
"Terdakwakan sudah meninggal, tapi di Pengadilan Negri belum ada putusan. Katanya kasusnya diserahkan lagi ke Kejaksaan," terang Koordinator Masyarakat Kecamatan Maniis, Dodo Jabrig, setelah beraudiensi di Kantor Kejari.
Dia mengatakan, kedatangannya bersama masyarakat ke Kejaksaan juga untuk mempertanyakan barang bukti kasus almarhum, yang masih diamankan di Kejaksaan. "Jadi kasusnya dulu, almarhum menjual kayu milik Perhutani, lalu ditangkap. Nah kitamah mau minta barang buktinya saja, karenakan tanah Perhutani itu milik kita sejak menang PK di MK 2012," katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Purwakarta Dandeni Herdiana menjelaskan, jika belasan warga yang datang itu menginginkan kejelasan dan meminta untuk memberikan barang bukti kepada warga. "Barang buktinya ada, kita simpan di Bank jumlahnya Rp. 22 juta. Karena waktu itu, polisi mengganti barang bukti (Kayu) dengan menjualnya, dan diuangkan karena takut kayunya busuk. Kasusnya sejak tahun 1998," papar Dandeni, kepada Radar Purwakarta.
Pihaknya melanjutkan, masyarakat juga meinta penjelasan tentang kasus tersebut. Dan Ia menjelaskan kepada masyarakat sesuai duduk perkara perjalanan kasus terdakwa. "Intinya kita berikan klarifikasi. Kita jelaskan apa yang terjadi saja. Kasusnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan, dan menunggu putusan pengadilan, tapi terdakwa meninggal. Dan tidak ada ada laporan ke kita," terangnya.
Hasil kesepakatan audiensi dengan warga lanjut Dia, secepatnya akan melakukan koordinasi dengan pihak pengadilan. Untuk memberikan barang bukti tersebut kepada masyarakat. "Waktu itu terdakwa juga tersandung kasusnya tindak pindana ringan, dan harus dibereskan. Tapi untuk sekarang kita akan lakukan pertemuan secepatnya dengan Pengadilan, supaya secepatnya barang bukti diberikan ke warga," jelasnya.(awk)

OSIS Kerja Bareng Rohis SMKN 1 Karawang

-Bikin Acara Maulid Nabi Muhammad SAW

KARAWANG, RAKA - OSIS SMKN 1 Karawang bersama rohis & MPK memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid sekolah Al-Ikhlas, Selasa (28/1) kemarin. Meski diiringi rintikkan air hujan, seluruh siswa tampak antusias dan khidmat mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan bertema "Dengan Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Kita Tingkatkan Aqidah Islamiah Persatuan Dan Kesatuan Berbangsa Dan Bernegara" diisi dengan beberapa kegiatan diantaranya pembacaan alberjanji, pembacaan ayat suci Alquran dan saritilawah, shalawat nabi, beberapa sambutan, kreasi siswa, marawis, dan tentunya acara inti yakni siraman rohani yang dibawakan oleh Ustad Islahudin L.C dan baksos untuk pihak yayasan.  Ketua OSIS SMKN 1 Karawang, Wawan Kurniawan, menyampaikan, acara tersebut dihadiri oleh ribuan siswa SMKN 1 Karawang dan beberapa perwakilan dari sekolah lain. "Kami sampaikan banyak terimakasih kepada seluruh yang hadir dalam acara ini, terutama para tamu undangan dari sekolah lain," ujarnya.
Ketua Pelaksana Maulid Nabi Muhammad, Cipta Adhi Trisna, menyampaikan, acara ini berjalan dengan sukses tanpa ada kendala apapun. "Ini semua bisa berjalan dengan baik atas dasar dorongan dari berbagai pihak," ujarnya.
Wakil Bidang Kesiswaan, Asep Kundrat, dan kepala sekolah Drs. Agus Rukmawan,S.IP,M.M, juga turut memberikan sambutan dalam acara maulid tersebut, mereka menyampaikan ucapan terimakasih kepada para panitia  serta OSIS SMKN 1 Karawang yang telah menyelenggarakan acara tersebut.  Acara maulid juga tidak hanya mengajarkan tentang keteladanan Nabi Muhammad, melalui peringatan maulid nabi ini juga sekolah mengadakan bakti sosial bagi korban banjir dan panti yayasan. Penyerahan bahan pangan sembako diserahkan oleh pihak sekolah kepada panti yayasan.  Dalam tausiahnya, Islahudin menjelaskan tentang perjuangan jihad Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwahnya pada bulan maulid, sampai Perang Gajah. "Hikmah dari peringatan dari maulid nabi ini antara lain agar semua dapat meningkatkan kembali perjalanan Nabi Muhammad SAW, sebagi suatu tauladan dan pedoman dalam hidup dengan salah satunya adalah mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan," ujarnya. (zie/rls)

SMANET Juga Tingkatkan Ketakwaan Lewat Maulid

Kemeriahan Maulid Nabi Muhammad SAW juga dirasakan di lingkungan SMAN 1 Telagasari atau yang akrab disebut SMANET sejak tanggal 15-18 Januari. Lewat armada jurnalis sekolahnya, mereka mengabarkan berbagai perlombaan diikuti oleh anak-anak SMANET, khususnya kelas X dan XI. Perlombaan-perlombaan tersebut meliputi nasyid, qasidah, puisi islami, MTQ, saritilawah, tahfiz juz 30, CCA, miniatur masjid, nashab Nabi Muhammad SAW, kaligrafi, dai Ashababu, dan terakhir AMI Award (Anadzofatu Minal Iman).

Acara tersebut diselenggarakan oleh OSKA (OSIS/MPK) dan Rohis (Rohani Islam) SMANET.  Bahkan mereka sengaja mengundang Drs. Endang Mulyana untuk mengisi tausiyah.Tema dari acara itu sendiri �Mari Kita Tingkatkan Ketakwaan kepada Allah SWT dan Kecintaan Kita Terhadap Rasulullah SAW.� Puncak acara pun dilaksanakan tanggal 18 Januari 2014 di aula SMAN 1 Telagasari. Seluruh pelajar berkumpul di aula dan sekitarnya untuk mengikuti serangkaian acara, yang salah satu diantaranya untuk mendengarkan tausiyah. Selain itu pihak panitia dan sekolah mengundang anak-anak yatim dari berbagai sekolah dasar yang ada di sekeliling sekolah, serta memberikan sedikit santunan kepada mereka berupa alat-alat sekolah dan uang.
Tujuan dari acara itu disamping untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, juga untuk memupuk rasa kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW.  �Alhamdulillah acaranya bisa terlaksana dengan baik dan lancar, walaupun ada sedikit kendala sih. Tadinya kita itu mau ngambil tempat di lapangan, tapi karena cuacanya yang tidak mendukung, akhirnya kami memutuskan di aula. Dan ternyata benar, keesokan harinya lapangan tergenang oleh air,� ucap Ketua OSIS SMANET, Sri Rahayu. (*)

Dana Operasional PPS Kurang

- PDIP Desak Bupati Alokasikan Dana Tambahan

PURWAKARTA, RAKA- Politisi PDIP Purwakarta, Linda Nurdiana mendesak Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengalokasikan anggaran tambahan operasional PPS (Panitia Pemungutan Suara). Dukungan dana daerah penting untuk membantu memperlancar kinerja para penyelenggara pemilu di tingkat desa ini.
"Sebagaimana amanat UU No 8 Tahun 2012, pemilu tak hanya menjadi tanggungjawab pusat tapi juga daerah. Artinya Pemkab dalam hal ini wajib memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemilu. Tak terkecuali menyankut dana," ungkap Linda kepada wartawan, Selasa (28/1).
Menurutnya, tak ada alasan bagi pemkab untuk tidak mengalokasikan anggaran pendamping. Termasuk dalam posisi tengah tahun anggaran seperti sekarang ini. Bentuknya, kata dia, bisa dikeluarkan melalui hibah maupun dana lain yang bersifat darurat. Apalagi sekarang kondisinya sudah mepet.
Yang pasti, kata Linda, turun tidaknya anggaran tambahan ini tergantung political will Bupati Purwakarta. Hanya, Linda pun percaya, orang nomor satu di Purwakarta ini bisa mengambil langkah dan inisiatif terbaik dalam upaya menyelamatkan pelaksanaan pemilu yang aman dan lancar. Terlebih, sejauh ini sensitifitas politik Bupati Purwakarta cukup baik. "Kuncinya, pada political will bupati. Dan tak ada kata terlambat," ucap Linda.
Sebelumnya, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengaku, tak bisa memasukan anggaran tambahan operasional PPS pada APBD 2014. Pasalnya, APBD 2014 saat ini sudah diketuk. Dan secara mekanisme, setiap mata anggaran terlebih dulu harus masuk dalam KUA PPA (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran). Jika sudah dalam kondisi tengah tahun, anggaran tak bisa serta merta dimasukan. "Kita tidak bisa masukan anggaran di tengah tahun," ujarnya.
Sementara Ketua KPU Purwakarta, Deni Ahmad Haidar sebelumnya mengaku telah beberapa kali mengusulkan kekurangan anggaran tersebut kepada pihak Pemkab Purwakarta. Sebab alokasi anggaran yang ada saat ini baru dari APBN. Sayangnya, ditunggu hingga awal 2014 ini tak kunjung ada kejelasan. "Usulan sudah beberapa kali bahkan kita sampaikan," terang Deni.
Demikian halnya, DPRD Purwakarta. Ketua DPRD Purwakarta, Ucok Ujang Wardi sempat menjanjikan akan membantu memasukan anggaran tambahan dalam APBD 2014. Sebab menurutnya, dana tersebut penting untuk memperlancar pelaksanaan Pemilu 2014. "Kita pasti bantu dorong eksekutif untuk memunculkannya dalam APBD 2014," janji Ucok, saat heuring antara DPRD, KPU, Panwaslu dan Satpol PP dua bulan lalu. (nos)

Soal Bahan Peledak, Kapolres akan Terjunkan Tim Gabungan

KARAWANG, RAKA - Pembiaran terhadap penggunaan bahan peledak dalam aktivitas penambangan batu alam di wilayah Kecamatan Pangkalan, Kapolres Tubagus Ade Hidayat, membantah kalau ada keterlibatan oknum kepolisian di daerah itu.

"Saya belum pernah mendengar kalau ada aparat kami di sana (Pangkalan) ikut menjadi penyedia bahan peledak untuk kegiatan penambangan. Tapi saya akan cros check ke lapangan. Bila benar demikian, jelas kami siap memberikan tindakan tegas. Yang pasti, semua data mengenai penggunaan peledak untuk penambangan di Pangkalan yang paham adalah intel. Datanya ada di mereka," ujar Kapolres saat bertemu RAKA dan sejumlah awak media lain di acara hajatan sesama rekan jurnalis di Graha Pratama Kondang Jaya, Karawang Timur, Selasa (28/1).
Dijelaskannya, penggunaan bahan peledak ada prosedur dan tahapannya. Dari mulai persiapan, pelaksanaan, hingga sisa dari bahan peledak yang digunakan harus tercatat resmi di kepolisian. Apabila prosedur itu tidak ditempuh, itu kegiatan ilegal yang bertentangan dengan hukum. Termasuk penggunaan bahan peledak untuk aktivitas penambangan, dikatakannya pula, penambangan tersebut wajib memiliki izin. Sedangkan yang terjadi di Pangkalan, orang nomor satu di jajaran Kepolisian Resort Karawang ini bilang, beberapa di antaranya sudah berizin. Walaupun kapolres sendiri tidak menyebutkan siapa atau perusahaan mana saja yang telah berizin itu.
Karena berdasarkan ketentuan, kalangan dari Forum Aktivis Peduli Lingkungan Karawang sempat menyebutkan, bahwa penambangan yang menggunakan alat berat sampai peledak sudah masuk kriteria penambangan industri. Sedangkan di Pangkalan dan sekitarnya, hingga kini belum dinyatakan sebagai wilayah penambangan atau WP. Kalaupun di daerah tersebut terdapat aktivitas penambangan, seperti diungkapkan ketua forumnya, Iwan Sumantri, itu semua penambang-penambang tradisional. "Artinya, kegiatan mereka hanya menggunakan alat-alat sederhana semacam cangkul atau linggis dengan volume hasil penambangannya tidak sebesar yang dihasilkan penambang industri," sebutnya.
Menanggapi hal ini, kapolres kembali kemukakan, unsur pengawasan dan pembinaan pertambangannya menjadi kewenangan di bawah kendali Pemkab Karawang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindag Tamben). Soal permintaan dinas ini yang katanya sudah meminta jajaran kepolisian melakukan tindakan di lapangan terhadap keberadaan penambang-penambang non tradisional, kapolres berjanji akan menerjunkan tim gabungan. "Kalau ada pelanggaran, kami siap lakukan penindakan. Makanya nanti kami terjunkan tim gabungan ke lapangan. Setahu saya, di sana (Pangkalan) ada yang berizin. Tapi memang laporan yang saya terima, beberapa di antaranya belum mengantongi izin penambangan. Untuk sementara itu yang saya sampaikan. Terus terang, data rincinya saya belum tahu banyak. Semua data ada di intel. Prinsipnya, kami dari kepolisian tidak mungkin tinggal diam tatkala terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Semua nanti kami cek," tandas kapolres.
Sementara informasi yang diperoleh dari sumber RAKA di Pangkalan yang identitasnya minta dirahasiakan menyebutkan, bahwa untuk satu kali ledakan di 100 titik menghasilkan 20 ribu kubik batu alam. Setiap lubang dengan kedalaman 3 sampai 4 meter yang diisi dinamit, minimal bahan peledaknya 1 kilogram. Sehingga jika dikalikan 100 titik ledakan, maka bahan peledak yang dibutuhkan, menurut sumber, tak kurang dari 1 kwintal. "Yang masih menjadi pertanyaan, di mana bahan peledak itu disimpan? Menggunakan juru ledak darimana? Sedangkan sesuai ketentuan, setiap juru ledak wajib bersertifikat. Kita juga belum tahu di mana gudang penyimpanan bahan peledak tersebut yang harus ada minimal 3 kilometer jaraknya dari pemukiman penduduk, kecuali terhalang bukit bisa sampai terdekat 1 kilometer," kata sumber.
Mengenai teknis setiap peledakan, sumber juga meyakinkan, mestinya ada polisi turut mendampingi. Yang diketahuinya, sekitar 1 jam menjelang peledakan wajib diumumkan ke masyarakat sekitar. Karena dampak dari setiap peledakan terjadi getaran sampai pantulan batu-batu alam yang terangkat dengan kecepatan tinggi seperti halnya gunung meletus. "Di Gunung Sembung Purwakarta saja setiap mau ada peledakan sirine dibunyikan, memberi tanda peringatan ke masyarakat. Yang kami pahami juga, juru ledak itu biasanya ada juru ledak 1 yang bertanggungjawab terkait manajemen peledakan. Dan juru ledak 2 selaku teknisi peledakan," urainya lagi. (vins)