Soal kabar aksi tandingan melawan kubu PGRI tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Karawang HA Suroto saat dikonfirmasi SK via telepon selulernya, kemarin. "Iya saya bilang ke mereka kalau mau audiensi dengan komisi jangan atas nama wartawan, tapi atas nama masyaSKt atau ormas. Permintaannya untuk audiensi dengan komisi D. Dan saya mempersilahkan kepada mereka untuk mengajukan permohonan audiensi ke Ketua DPRD nanti saya sampaikan ke komisi D," tulis Suroto melalui pesan singkat.
Kabar lain yang beredar, bahwa masyarkat yang akan datang ke DPRD Karawang untuk audiensi soal PPDB Online nanti merupakan oknum-oknum wartawan yang ada di Karawang. Bahkan beredar pula kabar bahwa saat ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Disdikpora) Karawang Agus Supriatman tengah galau karena terus mendapat intimidasi dan teror dari sekelompok orang yang menolak PPDB diterapkan secara online tersebut. Namun saat dikonfirmasi, Agus membantah keras isu tersebut dan menurutnya PPDB online sudah harga mati yang harus diterapkan di Karawang. "Enggak ada yang ngancam, tapi enggak tahu kalau ada yang mau ngancam," kata Agus kepada SK, kemarin.
Agus sendiri tidak menampik saat ditanya apakah yang menolak PPDB Online itu adalah oknum wartawan tertentu. Menurutnya, kelompok tersebut mengaku setuju saja PPDB Online diterapkan di Karawang asal mereka meminta jatah satu kursi untuk siswa didik baru alias mendapat jatah titipan satu calon siswa. Namun Agus menolak keras permintaan tersebut karena akan berdampak luas dan menjadi kesenjangan sosial bagi warga masyaSKt lain. "Pokoknya PPDB Online tetap jalan tanpa kompromi dan harga mati," tegas Agus.
Kebijakan PPDB Online di Karawang ini memang menuai pro dan kontra di kalangan masyaSKt Karawang. Disisi lain PPDB ini dianggap akan meminimalisir aksi 'jual beli kursi' calon siswa. Namun tidak sedikit ada kelompok masyaSKt, pejabat, bahkan anggota DPRD yang dirugikan karena tidak bisa menitipkan siswa seperti pada PPDB sebelum online.
Fenomena ini juga sempat dikeluhkan Bupati Karawang Ade Swara saat berbincang dengan SK, baru-baru ini. Bahkan Ade secara tegas mengatakan setiap tahun ada saja anggota DPRD Karawang yang terlibat aksi titip menitip kursi calon siswa baru. �Sebelum PPDB Online ada 100 kasus dan banyak anggota dewan yang menitipkan. Jadi, sekaligus mengubah imej Dinas Pendidikan. Isu-isu negatif tentang siswa titipan dan rekayasa nilai itu tidak benar. Terbukti melalui PPDB online ini sudah tidak bisa direkayasa lagi,� kata Ade saat berbincang di sekitar GOR Panatayudha kala itu.
Bupati Ade Swara menilai, sistem PPDB online ini adalah yang terbaik. Menurut bupati, PPDB online ini diharapkan dapat mempermudah pendaftaran calon peserta didik baru. Selain itu, PPDB online pun meminimalisir potensi �siswa titipan� yang kerap terjadi saat penerimaan siswa baru. �PPDB online ini akan mempermudah pendaftaran. Karena, data siswa semua sudah ada di database. Sehingga, tingkat keamanannya pun terjamin. Semua sudah diatur secara otomatis. Begitu ditulis nama siswa calon pendaftar, langsung muncul nilainya serta sekolah yang dirujuk, sehingga tidak bisa direkayasa,� ujarnya.
Ditemui terpisah, Ketua Forum Komunikasi Sekolah Swasta (Fokus) Tarim ST ikut angkat bicara mengenai kisruh yang terjadi mengenai PPDB Online. Dimana secara tegas mereka mendukung Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini Disdikpora Karawang untuk melaksanakan PPDB Online.
Bahkan pihaknya berencana protes besar-besaran jika PPDB tidak dilakukan secara Online, salah satunya dengan tidak menerima siswa baru pada tahun ajaran mendatang. Hal tersebut dilakukan sesuai hasil rapat bersama sekolah-sekolah swasta yang ada di Karawang. "Jika PPDB tidak Online, kami akan mogok melaksanakan PPDB," tegasnya.
Di tempat berbeda, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Karawang Asep Ishak mengungkapkan, dengan pelaksanaan PPDB Online, sekolah swasta tidak akan lagi dijadikan sebagai sekolah nomor dua setelah negeri. Sebab masyaSKt dengan sendirinya sadar akan kemampuan putra-putrinya, yang dapat dilihat secara langsung mengenai passing grade melalui sistem PPDB yang telah terintegrasi langsung ke sekolah-sekolah. "Tidak akan adalagi titip menitip siswa, dengan begitu sekolah swasta juga akan memiliki peranan yang sama dengan sekolah negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan di Karawang," kata Asep. (ega)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar