PPK Batujaya dan Pakisjaya Kecam KPU

BATUJAYA,SK- Masalah pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli mendatang, terus menyulut polemik diantara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Batujaya dan Pakisjaya. Pasalnya, mereka menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak transparan soal pengelolaan anggaran pilpres mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PPK Kecamatan Batujaya Solihin, melalui telepon selularnya kepada media.
"Terus terang, saya sangat kecewa dengan KPU Karawang. Jika mereka tidak juga menjelaskan anggaran yang sebenarnya, wajar kalau kemudian muncul dugaan permainan dalam pengelolaan keuangan. Khususnya anggaran yang seharusnya diterima oleh kami para panitia pemilihan di tingkat kecamatan dan desa. Coba saja kita pikirkan, saya bekerja di bawah itu sangat letih dan capek, tak jarang juga babak belur kalau timbul masalah, sementara anggaran yang kami terima tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kami terima," kecam Solihin. Diantara posting anggaran yang dipertanyakan ialah soal dana transportasi, uang lembur serta posting anggaran lainnya.
Sementara Sekretaris KPUD Karawang, Nandang dalam pernyataannya menganggap, polemik yang kini muncul di Pakisjaya dan Batujaya merupakan kesalahan komunikasi semata. "Sebenarnya ini miskomunikasi saja diantara kami dengan panitia di tingkat bawah. Soal tudingan mereka kepada kami yang terkesan menutup-nutupi anggaran itu tidak benar, karena kami, pihak KPU telah memberikan penjelasan masalah anggaran kepada mereka. Kami bahkan memberikan datanya secara mendetail terkait silpa jauh-jauh hari, dan itu bukan hanya pernyataan lewat lisan saja, tapi juga lewat tulisan yang kami bagikan ke PPK masing-masing se- Kabupaten Karawang," kata Nandang menjelaskan.
Protes keras yang dilancarkan PPK dan PPS dan dugaan ketidaktransparan KPU Karawang pun sangat disesalkan oleh Ketua DPRD Karawang, H Tono Bahtiar. Pasalnya, pilpres merupakan peristiwa sakral bagi kepentingan maju dan mundurnya bangsa ini. Jangan sampai akibat adanya persoalan lantas mengancam keberlangsungan pilpres. "Kalau PPK dan PPS nya tidak diperhatikan nanti siapa yang mau jadi penyelenggara, kita tentu ingin pilpres ini sukses karena menentukan masa depan bangsa kedepan. Nah, menyikapi permasalahan ini, kita akan memanggil KPU Karawang, PPK serta PPS yang berada di dua kecamatan tersebut," janji Jiton menyudahi.(fah)

Cerita lainnya :