Pemeriksaan dilakukan sekitar pukul 10.40 Wib. Motor dan mobil yang berjejer di halaman kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) langsung diperiksa. Petugas BPK, didampingi staf bidang Aset Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mengecek satu persatu kendaraan milik pemerintah daerah. Selain keberadaannya, surat kelengkapan kendaraan juga turut diperiksa.
Seperti diakui Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Kotabaru Ajat Tajudin. Motor dinas T 4969 F miliknya juga tak luput mendapat pemeriksaan fisik termasuk kelengkapan surat kendaraan. "Motor diperiksa fisik, plat nomor, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) juga diperiksa," ungkapnya kepada RAKA Rabu (5/3).
Disamping itu, disinggung soal banyaknya plat nomor merah yang berubah warna menjadi hitam oleh sebagian kalangan penikmat kendaraan aset daerah. Agar dapat menikmati Bahan Bakar Bersubsidi (BBM), ternyata Ajat tidak berminat untuk berbuat seperti itu, karena motor dinas yang diinventariskan pada akhir 2013 silam ini. "Kenapa saya harus menghitamkan flatnya, ini kan motor dinas pemerintah jadi flatnya memang merah," ucapnya.
Disisi lain, ternyata banyak juga kendaraan bermotor yang sudah berumur alias kendaran tua, seperti Honda Win 100. Bahkan untuk setingkat Kepala Dinas, ataupun sekretaris dinas ada yang memiliki mobil dinas mewah seperti terios ataupun rush. Mobil-mobil inipun tidak luput mendapat pemeriksaan.
Sementara itu salah satu petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Doni, menuturkan, pemeriksaan ini hanya untuk melihat kelengkapan dari aset milik pemerintah daerah Kabupaten Karawang, dan mencocokkan dengan data yang ada. "Mau melihat kelengkapan dan aset daerah seluruh kendaraan, itu saja," imbuhnya.
Dalam pemeriksaan ribuan kendaraan milik pemda karawang ini diprediksi akan berjalan hingga jangka waktu satu minggu ini. Dan secara bergantian, sesuai jadwal yang sudah ditentukan baik itu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun ditingkat kecematan itu dilakukan pemeriksaan. "Sampai selesainya saja paling seminggu," imbuhnya.
Untuk sementara ini hasil pemeriksaan oleh BPK ini diakui Doni terbilang baik, karena pemeriksaan masih sebatas mengecek keberadaan kendaraan dan surat kelengkapan. "Kelengkapan bagus-bagus, kita meriksa kelengkapan dan keberadaan dulu karena terkait dengan aset daerah,"timpalnya.
Disinggung soal keberadaan kendaraan tidak ada surat kelengkapan hilang, ataupun belum membayar pajak itu semua apakah akan dikenakan sanksi, Doni enggan untuk berkomentar banyak karena dalam pemeriksaan ini belum membahas soal sanksi. "Belum sampai ke sanksi. Kalau sejauh itu belumlah," tandasnya. (vid)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar