LEMAHABANG WADAS, RAKA- Pemerataan Rp 100 juta untuk desa yang pendistribusiannya lewat UPK ditolak humas Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, Dedi Kusnadi Salat, dengan dalih mengadopsi sehatnya perputaran keuangan yang dikelola UPK, dijadikan patokan untuk memasukan dana tersebut ke UPK dan tidak langsung ke pemerintahan desa.
Padahal, istilah UPK dengan adanya sanksi lokal dan sanksi program, harusnya bisa dipertimbangkan. Karena bagi yang terkena sanksi program, otomatis tengah tidak sehat keuangannya. Oleh karena itu, menurut hemat Dedi, lebih ideal agar pemerataan bisa diplot langsung ke desa dan tidak transit dulu di UPK, meskipun pada akhirnya kembali ke desa. "Pemerataan itu mengapa pakai transit dulu di UPK, dengan dalih pemkab ingin mengadopsi sehatnya formulasi keuangan UPK. Padahal kami punya pertimbangan lain," katanya.
Dedi menambahkan, meskipun saat berdialog dengan ketua DPRD Karawang, pada akhirnya ada kebijakan menggunakan semi UPK, namun apa yang diinginkan kades sampai saat ini belum terpenuhi, mereka 'keukeuh' hak pengguna anggaran ingin langsung ke desa. Sejumlah kades berkesimpulan, dengan adanya aturan ini, seolah kades tidak dipercaya untuk mengelola bantuan keuangan. "Ada mosi gak percaya kita dari kades, orang provinsi saja meniru Karawang, ini mah yang ditiru kok malah mengadopsi dari UPK," herannya.
Sementara itu, Camat Lemahabang, H Hamdani mengatakan, soal bantuan, apapun bentuknya ia meminta para kades agar bisa memberikan laporan ke pemerintah kecamatan. Ia mencontohkan, bantuan gubernur (Bangub), proposalnya terkadang desa langsung tembuskan ke BPMPD Karawang atau ke provinsi. Sehingga pihak kecamatan kerap tidak tahu kapan pencairan, realisasi sampai perampungannya. Disisi lain, kecamatan selalu ditagih soal SPJ-nya. "Tolong nanti para kades bisa rapi, yang terpenting kita ingin ada laporan," pungkasnya. (rud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar