"Kalau warga yang tinggal di luar Kabupaten Karawang malah mau jadi wakil rakyat Karawang bagaimana ceritanya? Jangan-jangan mereka yang nyaleg di Pemilu 2014 hanya mencari pekerjaan? Bila sampai begitu, berarti yang dicari sebatas buat memperbaiki perubahan hidupnya? Logis saja lah, yang namanya hendak mewakili mesti orang yang paham apa yang diwakilinya. Bukan justru orang yang tak mengerti karena tidak pernah tinggal di sini," heran warga Telukjambe yang kini aktif di LBH Jakarta, Hendra Supriatna.
Menurutnya, apa yang dipertanyakannya bukan berarti dirinya tidak paham bagaimana bersikap nasionalis. Tapi setidaknya, berdasarkan penalaran logis Hendra, tatkala seseorang atau siapapun yang hendak menjadi penyambung lidah rakyat yang akan diwakilinya, itu mesti menjadi bagian dari warga di wilayah daerah bersangkutan. Terkecuali untuk duduk di DPRD provinsi atau DPR RI, cakupan wilayahnya lebih luas. "Aneh saja kalau mau jadi anggota DPRD Karawang tapi bukan warga Kabupaten Karawang. Berbeda ketika nyaleg buat DPRD Jawa Barat atau DPR RI. Untuk provinsi saja kan logikanya harus warga di wilayah provinsi ini. Saya rasa apa yang disampaikan KPU mesti begitu. Biar rakyat tahu asal-usul mereka (caleg). Mestinya KPU juga tanpa perlu ragu menyebutkan di daerah mana mereka tinggal. Yang jadi pertanyaan kita, apakah parpol kekurangan kader di wilayah Kabupaten Karawang buat diusung menjadi caleg di DPRD sini? Atau memang kurang yakin terhadap kemampuan orang Karawang?" tanya Hendra yang setiap hari pergi pulang Jakarta-Karawang.
Pertanyaan senada dikemukakan mantan pengurus parpol di Karawang, Andri Kurniawan. Menurutnya, apabila benar ada caleg buat DPRD Karawang tapi ber-KTP di luar daerah ini telah menunjukan bahwa caleg bersangkutan patut dipertanyakan motivasinya. Dia curiga, jangan-jangan ada tendensi lain di balik keinginannya tersebut. Yang dipahami Andri, Karawang kini menjadi daerah yang sedang dibidik kalangan pengusaha besar dalam menanamkan investasinya. Baik di bidang industri, perdagangan, jasa, hingga properti. Potensi ini, Andri baca, bukan mustahil memicu siapapun untuk menangkap peluang emas di daerah ini. "Yang saya khawatirkan, justru hijrahnya politisi dari luar daerah masuk Karawang untuk menjadi anggota DPRD di sini punya target tertentu di luar kewajaran. Sehingga nanti bisa lupa bahwa mereka duduk di legislatif Karawang bukan sebagai wakil rakyat lagi? Mudah-mudahan sih ini hanya sebatas kekhawatiran semata. Bagi saya, intinya kehadiran para caleg bukan sebatas mencari pekerjaan. Tapi mereka benar-benar punya niat tulus mengabdi buat perbaikan hidup masyarakat Karawang," harap Andri.
Sebelumnya dikatakan Ketua KPU Karawang, Risza Affiat, bahwa ada belasan orang caleg untuk DPRD di daerah lumbung padinya Jawa Barat ini ber-KTP luar daerah. Sehingga apabila mereka mau ikut nyoblos di daerah pemilihannya harus terdaftar pada daftar pemilih khusus. "Yang saya tahu saja mereka di antaranya caleg yang diusung PKS, NasDem, bahkan Hanura terbilang paling banyak. Tapi hampir semua telah kami selesaikan. Karena jujur saja, DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Kabupaten Karawang masih dikoreksi terus validasinya," demikian ungkap Risza. (vins)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar