TELAGASARI, RAKA- Seiring berjalannya Peraturan Daerah (Perda) Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) sejak tahun 2013, realisasi di lapangan mulai nampak perhatian dari pihak Pemkab Karawang. Salah satu perhatian pemkab pada lembaga di bawah naungan Kementrian Agama tersebut antara lain dengan terplotnya Biaya Operasional Perawatan Fasilitas (BOPF) tahun 2014 dan keterlibatan Disdikpora Karawang dalam monitoring pelaksanaan ujian DTA.
Ketua Kelompok Kerja Diniyah Taklimiyah (KKDT) Kecamatan Telagasari, Ibnu Hajar AS mengatakan, pemkab mulai serius menggarap perhatianya pada DTA, salah satu realisasi perda DTA diantaranya menempatkan madrasah sebagai sasaran bantuan BOPF tahun 2014 dari pemkab dan akan digulirkan pula di tahun 2014 ini. Disinggung besaran yang akan digelontorkan, Ibnu menyebut sekitar Rp 4,6 miliar dan dibagi jumlah murid DTA se- Kabupaten Karawang, artinya DTA yang jumlah muridnya banyak, seperti halnya BOS di sekolah umum, maka besaran BOPF nya juga akan besar. "Inysa Allah, realisasi tahun ini Perda DTA sudah dilirik dengan adanya plot BOPF bagi madrasah," katanya kepada RAKA.
Hal lainnya, tambah Ibnu, dalam pelaksanaan Ujian Akhir Diniyah (UAD) pada tahun pelajaran 2013/2014, Dinas Pendidikan Karawang akan turut serta memantau UAD. Bahkan kedepan ada wacana Akreditasi DTA, namun persoalan akreditasi masih dalam pembahasan. Rencananya, lanjut Ibnu yang juga Pengurus Yayasan Ghoyatul Jihad Pasirtalaga ini, DTA yang akan diakreditasi adalah DTA yang kepala sekolahnya menjadi Ketua KKDT, artinya DTA yang akan diakreditasi se Kabupaten Karawang jumlahnya sebagai perdana 30 DTA atau 1 kecamatan 1 DTA terakreditasi. Diharapkan, DTA yang kepalanya sebagai Ketua KKDT sebagai DTA percontohan. "Nanti ada DTA percontohan yang diplot dari DTA yang sudah terakreditasi, utamanya kaseknya juga Ketua KKDT dulu," pungkasnya. (rud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar