Dirinya juga tak menampik, bahwa ketokohan anggota BPD menjadi sasaran caleg untuk mendulang suara, karena memiliki massa yang menjanjikan. Akan tetapi, tambah Nanan, jika sudah terpeleset ke ranah politik dengan penggiringan suara sudah tidak bisa ditoleransi, karena sudah melabrak UU Nomor 72. "Saya tidak banyak tahu soal pemberitaan yang marak itu, tapi jika benar FK BPD sudah tidak netral lagi, saya siap mundur dari FK BPD Karawang," tegas Nanan, saat dimintai keterangan RAKA di Telagasari, Senin (23/2).
Menurutnya, ketokohan BPD sebagai mitra pemerintahan desa jangan sampai rusak lantaran politik. Jika BPD terlibat langsung akan memecah masyarakat itu sendiri dan merusak citra BPD. Idealnya, tambahnya, FK-BPD sebatas memberi gagasan dan kriteria dalam pemilu yang kiranya bisa menghasilkan para anggota DPRD yang berkualitas dan berkompetensi, karenaa fungsi dan tugas BPD harus menyangkut kepentingan masyarakat, pemenuhan macam kebutuhan dasar, kebutuhan rasa aman, pengakuan, penghargaan sampai dengan aktualiasisasi pemikiran.
Oleh karenanya, ia memprediksi tahun 2017 Karawang yang akan mengalami stagnasi, dimana kemacetan lalu lintas tak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur. Ini yang harus difikirkan bersama oleh BPD terutama di momen musrenbang, ketimbang harus bicara dukung mendukung politik. "Saya yakin, Ketua FK BPD tak sebodoh yang dibayangkan, terlepas ada komitmen atau tidak saya fikir ia tidak bermaksud pengarahan ke ranah politik," katanya.
Lebih jauh Nanan menambahkan, BPD selaku mitra pemerintahan desa harus mendorong pembangunan agar berjalan wajar. Perannya, lanjut Nanan, BPD bukanlah auditor, pengawas atau pemeriksa keuangan desa tapi sebagai jembatan kemajuan desa dan berhak menegur setelah mengevaluasi kinerja pemerintahan desa setiap 3 bulan sekali. BPD harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam hal pembangunan. Momen politik akhir-akhir ini sangat wajar jika BPD menjadi inacaran caleg selain kepala desa. Hak berpolitik untuk kemajuan pembangunan secara individu sangat perlu, namun jangan sampai membawa forum maupun kelembagaan, lantaran jangankan soal pembangunan, lembaga dan forumnya pun akan dianggap bermental kerdil. Terlebih sampai saat ini pemahaman UU Desa, Perda pemerintahn desa, tugas dan fungsi BPD sendiri sangat jarang disosialisasikan pemerintah untuk menopang SDM anggota BPD. "Individu berpolitik wajar, tapi jika sudah bawa lembaga akan kerdil nantinya," ujarnya.
Ia berharap, apa yang mencuat soal FK-BPD bisa diredam dan membuktikan kembali bahwa BPD tetap netral dan harus rapi menyangkut hal-hal sensitif berbau politis, BPD sudah seharusnya terus meningkatkan kompetensi seperti penguasaan kebijakan anggaran yang muaranya harus sesuai visi misi kabupaten. "Ingat, BPD itu harus memberi rasa aman dan pemenuh kebutuhan masyarakat dan tidak ada persoalan politis jadi prioritas," tandasnya.
Seperti diberitakan RAKA edisi Sabtu (22/2) lalu, tapat sosialisasi Undang-undang desa dan tentang kenaikan tunjangan Badan Permusawarahan Desa (BPD), yang diadakan ketua forum BPD Kabupaten Karawang ditunggangi muatan politik, yang mana dalam pembahasan rapat tersebut di anjurkan para BPD di tiga kecamatan yang meliputi Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Kutawaluya dan Jayakerta, dipaksakan harus memilih salah satu calon anggota legislatif yang naik di tingakat Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem nomber urut 3, Saleh Efendi.
Dalam rapat tersebut sempat terjadi kekecewaan, di antara para anggota BPD yang menghadiri rapat yang berlangsung di Vila Balongjambe, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, bukti bahwa pembawa acara yakni Tamjid (50) selaku ketua forum BPD Kabupaten Karawang mengajak dengan jelas kepada para anggota BPD yang hadir.
Kampanye terselubung tersebut di sesalkan oleh salah seorang, anggota BPD Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Wawan Ismanto (37) yang ditemui wartawan di lokasi pertemuan Jumat (21/2). "Sebetulnya saya sangat merasa kecewa akan acara yang berlangsung di sini, karena dalam undangan yang saya terima hanya akan membahas tentang undang-undang 140 tahun 2014, tentang peraturan BPD terkait tunjangan yang akan dinaikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Karawang, dan pembahasan tentang pemilihan kepala desa yang mana tidak boleh dilaksanakan pada tahun 2014, karena berbenturan dengan pemilu dan pilpres," tutur Wawan.
"Tapi saya sangat merasa kecewa karena dalam acara tersebut Ketua Forum Komunikasi BPD malahan kampanye untuk memilih salah satu calon anggota legislatif yang mencalonkan di tingkat provinsi yakni Saleh Efendi yang naik dari Partai Nasdem, padahal saya sangat merasa keberatan kalau seandainya BPD di jadikan suatu alat untuk mendongkrak kemenangan salah satu calon dari partai politik," ungkapnya.
Hal senada juga di benarkan oleh Rasum (43), ketua Forum BPD Kecamatan Rengasdengklok. "Saya tidak menyangka pada saat rapat ini ketua forum BPD Karawang menekan kami untuk memilih salah satu calon, dan saya rasa sebetulnya dia lebih pintar dari kami tentunya ini merupakan suatu larangan, kalau BPD hanya di jadikan alat meraih kemenangan salah satu calon legislatif, biarkan kita memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan, toh pemilihan ini kan demokrasi, bagaimana akan bersikap demokrasi kalau seandainya kita di arahkan dalam pemilihan umum, ke salah satu calon legislatif, itu pelanggaran namanya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum BPD Tamjid menyatakan, rapat pertemuan BPD tersebut membahas tentang pemilihan kepala desa yang tidak di perbolehkan di adakan pada tahun 2014. "Karena akan berbenturan dengan pemilihan umum dan pemilihan Presiden dan selain itu juga kami membahas akan di naiknya tunjangan BPD," terangnya.
Disinggung tentang kampanye calon legislatif, Tamjid sedikit kelabakan dan menjawab dengan diplomatis. "Sebenarnya bukan kampanye, tapi berhubung beliau adalah mantan pembina kami, jadi kami hanya menyarankan saja dan mengajak kepada para BPD untuk melilih dia," tutur Tamjid. (rud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar