TEMPURAN, RAKA- Forum Tenaga Honorer Indonesia (FTHNI) Karawang, langsung melakukan rapat setelah mendapat kabar jumlah CPNS yang lolos hanya 586 dan membuat 80 persen honorer K2 yang tergabung dalam forum gagal menyandang predikat PNS. Bahkan dijajaran DPP, DPD maupun DPC FTHNI sekalipun, rata-rata hanya bisa gigit jari setelah pemerintah mengumumkan hasil tes yang memakan waktu berbulan-bulan menunggu. Melihat kondisi demikian, forum tidak tinggal diam dan terus menganalisa faktor kegagalan tersebut.
Ketua FTHNI Kecamatan Telagaasari, Linda mengatakan, jumlah guru honorer K2 yang ikut CPNS harus gigit jari dan pasrah sesaat setelah namanya tidak tercantum dalam daftar peserta yang lolos menjadi PNS, bahkan jajaran forum sendiri hampir 80 persen juga tidak lolos. Setelah dapat kabar demikian, ia bersama FTHNI kecamatan lainnya langsung merapat ke kediaman ketua cabang FTHNI Karawang Ruslan Abdul Gani, yang hasil poin utama adalah menitik beratkan forum untuk menganalisa kegagalan, padahal adanya tes K2 hasil perjuangn forum yang tanpa mengenal lelah, namun faktanya justru dinikmati oleh orang -orang yang lulus dan tidak aktif di forum. "Ketua FTHNI saja juga gak lolos kang, semua jajaran hampir 80 persen tidak lolos, kita yang berjuang lelah, yang lolos justru yang gak aktif di forum," keluhnya.
Lebih jauh saat disinggung upaya demonstrasi usai diumumkan dan dipastikan tidak lolos bagi para tenaga Honorer K2, Linda mengaku belum terpikirkan dan mengurungkan hal itu, karena ia meyakini masih banyak jalan yang bisa ditempuh dan ia juga pastikan forum tenaga honorer tidak tinggal diam menyikapi persoalan ini. "Forum gak tinggal diam, kita terus berjuang," ujar Linda meyakinkan.
Sementara Ketua FTHNI Karawang Ruslan Abdul Gani saat dimintai keterangan terkait ketidak lolosan sejumlah anggota, jajarannya langsung merapatkan barisan. Pihaknya menilai, kriteria usia, masa kerja dan pendidikan tidak sesuai janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), begitupun soal prioritas guru yang disampaikan Menpan justru belum tercapai karena banyak teknis. Hal lainnya, tambah Ruslan, kuota daerah yang dijanjikan Menpan blm mencapai 30 persen dan yang lulus kebanyakan yang masa kerja masih baru. "Kita langsung merapat, banyak poin yang dijanjikan menpan meleset," pungkasnya. (rud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar