CILAMAYA WETAN, RAKA - Warga Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya meminta pemerintah daerah bertanggung jawab atas bencana banjir yang melanda daerahnya, pasalnya menurut mereka banjir Cilamaya adalah bukan semata-mata karena musibah, tapi diakibatkan karena pembiaran bahkan adanya kebijakan yang salah.
Karenanya warga Cilamaya membetuk tim penanggulangan banjir Cilamaya. Mereka meminta Bupati Karawang selaku pemegang kebijakan tertinggi di Karawang bisa segera menuntaskan akar permasalahan banjir di Cilamaya, bahkan mereka menyatakan kalau tidak ada tindakan serius untuk menuntaskan bencana banjir yang melanda daerahnya Bupati Karawang untuk segera menanggalkan jabatannya. "Dulu Cilamaya gak pernah banjir, sejak dua tahun terakhir ini saja banjir melanda Cilamaya, penyebabnya adalah karena adanya pembiaran kebijakan yang salah," tegas salah seorang yang hadir dalam acara tersebut, Haerul, Senin (24/2).
Dia menceritakan, kesalahan tersebut berawal dari adanya permukiman warga bantaran sungai Cilamaya, padahal itu bukan milik perorangan, dan pemerintah seolah melegalkan atas dibangunnya permukiman di sepanjang bantaran sungai Cilamaya. "Gimana warga gak merasa memiliki, wong mereka yang membangun rumah disana juga dipungut pajak, jadi ya kayaknya mereka itu dilegalkan untuk tinggal disana," tegasnya.
Dia menyampaikan, kalau masyarakat itu gak bisa disalahkan, karena kalau saja kkebijakan pemerintah itu tegas dengan sesuai aturan yang berlaku, gak mungkin ada kesalahan. "Ini awal dari kesalahan, dan harus segera ditindak lanjuti. Banyaknya warga yang mukim dibantaran sunngai atau di dalam bendungan, mengakibatkan saat air turun hujan atau ada kiriman air dari hulu, meluapan air itu limpas ke atas tanggul secara otomatis permukiman warga yang juga di luar tanggul kena banjir juga, bahkan rusaknya tanggul juga dibetulkan secara swadaya," terangnya.
Atas kegelisahan tersebutlah, warga berinisiatif untuk berkumpul membuat tim penanggulangan banjir, karena banjir tersebut dalam dua tahun terakhir ini sudah menjadi bancana rutin. "Kami akan lanjutkan hasil pembahasan tim ini untuk mengkonprontir pejabat terkait agar bennnar - benar serius menanggulangi bencana yang seharusnya tidak terjadi itu. Karena kalau saja penanggulangannya benar Cilamaya gak mungkin banjir," tegasnya.
Salah satu korban banjir lainnya, yang turut dalam acara tersebut, Misbah, menyamapaikan, bahwa hasil dari pembahasan tersebut, tim membuat berita acara yang ditandatangani oleh para peserta, yang kemudian didalamnya tertuang 2 poin penting.
Pertama tindak lanjuti penanggulangan darurat banjir agar Cilamaya tidak lagi terjadi banjir, kedua kalau tidak bisa tangani banjir Bupati harus mundur karena banjir Cilamaya adalah efek dari pembiaran pemerintah daerah. "Kami gak mau banjir rutin ini terus melanda Desa Kami," ujarnya.
Sementara itu, Kades Cilamaya Kuswaedi mengatakan, statmen apapun termasuk soal penanganan banjir, ia anggap hal yang sah-sah saja, pihak desa yang pasti sudah melakukan yang terbaik untuk penangananya. Menurutnya, semua pihak harus berupaya melihat dulu dilapangan agar objektif, jangan sampai hanya sebatas kata orang. Sebelumnya, juga dirinya bersama BBWS selalu monitor dan normalisasikan tanggul. "Hal statemen silahkan tanyakan ke Bupati karena saya bukan bupati, komentar sah-sah saja yang jelas saya dan aparat selalu siaga," pungkasnya. (rud/zie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar