KARAWANG, RAKA - Beredarnya kembali kabar adanya kuota tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari honorer kategori dua (K2), dibantah Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Karawang.
Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian BKD Karawang Mahpudin mengatakan, pihaknya hanya akan memproses CPNS honorer K2 dari data yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, sesuai hasil seleksi yang telah diumumkan. "Di luar itu kita tidak akan proses, karena tidak ada dasarnya. Yang diumumkan ini sudah final," jelasnya, Senin (24/2).
Untuk itu, pihaknya mengingatkan para tenaga honorer yang tidak lolos agar jangan terprovokasi oleh orang yang menjanjikan lulus CPNS atau menjanjikan kuota tambahan karena informasi tersebut tidak benar. "BKD hanya akan memproses yang jelas perintahnya dari MenPAN&RB, di luar itu tidak. Hanya 586 honorer K2 yang diumumkan itu yang akan kita proses pemberkasannya," tandasnya.
Diakui Mahpudin, pihaknya prihatin karena hanya 21 persen tenaga honorer K2 Karawang yang dinyatakan lulus. "Maunya kita sebenarnya lulus 100 persen, kita juga berharap ada jalan terbaik. Namun, BKD tetap akan berpegang kepada jalur formal. Selain itu tidak bisa," sambungnya mempertegas.
Ditambahkan Kasubid Formasi dan Pengadaan Pegawai, Apip, pihaknya mendapatkan informasi, tak sedikit di antara honorer kategori dua yang sudah menyetorkan uang kepada oknum-oknum yang mengaku bisa meluluskan korbannya menjadi CPNS. "Kebanyakan yang sudah ngasih duit menganggap tes hanya formalitas, sehingga banyak K2 yang mengabaikan testing. Akhirnya mereka tidak lulus," imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya akan membuat surat edaran ke instansi-instansi di lingkungan Pemkab Karawang agar tenaga honorernya mengabaikan kabar yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kesempatan. "Modusnya orang yang menjanjikan ini berpesan kepada korbannya agar jangan bilang ke siapapun, termasuk lapor ke pemda. Karena kata oknum itu, kalau cerita ke orang pemda atau BKD bisa gagal," sebut Apip. Akibatnya, semua korbannya bungkam dan tak mau melapor.
Untuk itu, dirinya mengingatkan honorer K2 yang sudah mengeluarkan uang segera melapor kepada pihak yang berwajib. Sehingga nantinya bisa diketahui jalurnya, lewat siapa dan ke mana saja aliran uang tersebut. "Kami prihatin, jangan sampai mereka terprovokasi dan dimanfaatkan," tandasnya.
Honorer K2 Bodong Dikembalikan ke Daerah
Banyaknya honorer bodong yang lulus di daerah-daerah menjadi perhatian pusat. Kejadian ini membuktikan adanya keteledoran pemda dalam mengurus administrasi honorer kategori dua (K2). "Kok banyak honorer bodong yang lulus, ya kami kembalikan ke daerah. Panselnas kan hanya mengolah data yang sudah diajukan daerah," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmaja, Senin (24/2).
Honorer K2 harusnya hanya sekitar 120-an ribu orang. Namun jumlah tersebut terus membengkak menjadi 650 ribu. Membengkaknya honorer K2, lanjutnya, karena daerah semaunya memasukkan data tanpa melihat apakah asli atau palsu. "Bagaimana pusat mau tolak 650 ribu honorer ikut tes, wong pejabat pembina kepegawaiannya (PPK) yang tanda tangan usulan. Kami hanya memfasilitasi seleksi agar yang bodong itu ketahuan saat pemberkasan. Ternyata, sebelum pemberkasan sudah ketahuan banyak bodongnya," beber Setiawan.
Mantan pejabat di Jawa Barat ini kembali mewanti-wanti pemda untuk melakukan verifikasi data honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus. Apabila pemda masih meloloskan honorer bodong, honorernya akan dianulir. Sedangkan PPK dan kepala BKD-nya akan dipidanakan. "Pemberkasan di BKN akan tetap kita kawal agar hanya orang yang berhak saja yang bisa mendapatkan NIP. Kalaupun sudah kantongi NIP dan di belakang hari ketahuan SK honorernya palsu, BKN akan membatalkan NIP yang sudah dikeluarkan," pungkasnya. (fiq/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar