English French Spain Russian Portuguese Japanese Korean Chinese Simplified

Jumat, 17 Januari 2014

Mahasiswa Mau Demo Disdikpora

PURWAKARTA,RAKA- Kalangan mahasiswa di Purwakarta berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Purwakarta dalam waktu dekat.
Aksi moral ini dilakukan untuk mempertanyakan kinerja Disdikpora Purwakarta yang dinilai minim prestasi belakangan ini. Sebaliknya, citra buruk yang justru banyak disandang lembaga yang berkantor di Jalan Suradiredja ini.
Termasuk soal kasus dugaan pemotongan dana insentif guru TK yang diduga turut didalangi sejumlah oknum pejabat dilingkungan Disdikpora.
�Nyaris tidak pernah terdengar kabar positif dari Disdikpora. Yang ada malah sebaliknya. Ini jelas memperihatinkan," ungkap Ketua Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta Hendri Hendriana kepada Radar Purwakarta Kamis (16/1) siang.
Permasalahan lain yang dikabarkan bakal disikapi para mahasiswa adalah menyangkut kinerja Kepala Disdikpora yang dinilai lebih sibuk mengurusi kepentingan istrinya yang akan mencalonkan diri pada Pileg 2014.
�Kita hawatir kapasitas beliau sebagai kepala dinas malah dijadikan momen menggiriing dan mengintervensi para PNS, utamanya dari kalangan guru untuk memilih istrinya yang kebetulan nyaleg. Bahkan tak menutup kemungkinan melakukan politisasi terhadap sejumlah anggaran pendidikan,� kata Hendri.
Selain itu, masih banyak persoalan yang akan dipertanyakan pada saat aksi moral nanti. Yang pasti, tandas Hendri, aksi ini dilatarbelakangi keprihatinan kami atas kondisi pendidikan di Purwakarta yang cantik kemasannya namun hampa isi. 
Saat ini publik Purwakarta masih mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus pemotongan dana insentif guru TK yang diduga dilakukan oknum pejabat di lingkungan Disdikpora Kabupaten Purwakarta akhir tahun 2013 lalu. Publik khawatir, kasus tersebut menguap begitu saja.
Terlebih, langkah Komisi IV DPRD Purwakarta yang sempat memanggil mereka yang disebut-sebut ikut kecipratan, seolah tak ada hasil. Tak ada tindaklanjutnya. Padahal sejatinya, dari langkah yang diambil pihak legislatif tersebut dapat berbuah solusi.
Paling tidak, membuat banyak pihak sadar bahwa mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang tidak dibenarkan baik dalam perspektif agama maupun hukum positif.
Salah seorang pengurus Dewan Pendidikan Purwakarta sempat mengaku sangat tidak sepakat dengan aksi pemotongan sepihak dana milik para guru TK ini. Meski dengan dalih untuk dibagikan kepada para guru TK lain yang belum kebagian. Kecuali, kalau kebijakan tersebut telah dibicarakan dengan pihak penerima, dan kemudian itu diizinkan. (nos)

Cerita lainnya :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar