English French Spain Russian Portuguese Japanese Korean Chinese Simplified

Kamis, 20 Maret 2014

Kampanye Terselubung di Kantor PGRI

-Peraga Kampanye Calon DPD Langsung Dicopot

KARAWANG, RAKA - Ada pemandangan yang mencolok di kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang. Di sana banyak terdapat baliho dan stiker salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
Sejumlah kalangan mensinyalir, Ketua PGRI Karawang Nandang Mulyana menjadi tim sukses Ketua PGRI Jawa Barat Edi Parnadi yang kini mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI.
Tampak puluhan stiker serta baliho bergambar Edi Parnadi yang mengenakan seragam batik PGRI menempel di kaca pintu kantor organisasi para guru tingkat kabupaten ini. Bahkan, stiker ditempel di berbagai sudut. Sejumlah kalangan menduga hal ini sebagai kampanye terselubung.
Saat dihubungi RAKA, Ketua PGRI Kabupaten Karawang Nandang Mulyana membantah telah melakukan kampanye terselubung. Menurutnya, keberadaan poster Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat yang mencalonkan sebagai anggota DPD ini bukanlah instruksi dari dirinya. "Tidak berkampanye, itu sejak Rabu pas saya pulang penataran sudah ada. Eta mah budak  itu mah," kilahnya saat dikonfirmasi, Rabu (19/3).
Nandang yang menjabat Kabid Pendididkan Menengah Atas Disdikpora Kabupaten Karawang ini menegaskan, PGRI dalam pemilihan umum nanti akan bersifat netral. "Kita mah netral. Mau kaditu ka dieu bebas. Saya juga tidak ngomong pilih ini itu kan?" bebernya.
Namun diakuinya, setelah berkembangnya isu ini atribut kampanye berupa poster yang ditempelkan di gedung PGRI Kabupaten Karawang sudah dicopot. "Sudah saya perintahkan dicopot karena kan tidak enak. Tapi kita kan gak keluar (pasang poster), hanya di lingkungan PGRI," ujar Nandang Mulyana.
Dihubungi terpisah, Ketua Panwaslu Karawang Nourkinan MM menyatakan, penempalan stiker, foto, baliho caleg di kantor PGRI tidak menjadi masalah. Karena menurutnya, PGRI bukan gedung milik pemerintah. Akan tetapi, jika PNS seperti Kabid Dikmen yang disinyalir mengkampanyekan caleg, ia menegaskan dilarang keras. "Kalau sekedar nempel tak masalah, tapi kalau PNS yang terdepan mengkampanyekan atau jadi jurkam itu sangat dilarang. Dalam peraturan juga sudah ada dan jelas," paparnya.
Karena itu, Nourkinan mengingatkan PNS di Karawang agar tidak menjadi tim sukses caleg manapun. Menurutnya, bukan panwas yang melarang, melainkan peraturan menetapkan seperti itu. �Intinya PNS sangat dilarang keras terlibat kampanye,� pungkasnya. (vid/ops)

Cerita lainnya :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar