PURWAKARTA, RAKA - Komisi IV DPRD Purwakarta melakukan sidak ke SMP Negeri 1 Pasawahan, Senin (10/2) Kemarin. Komisi tersebut akan menkonfirmasi dugaan adanya pungutan yang dikeluhkan siswa di sekolah tersebut, hingga berbuntut aksi demo oleh para siswa.
"Agendanya konfirmasi saja, untuk memperoleh kebenaran yang sudah diberitakan di koran," kata anggota Komisi IV DPRD, Ragil Sukamto, kepada Radar Purwakarta. Setelah dilakukan konfirmasi terhadap Kepala Sekolah lanjut dia, pihak sekolah menangkis tudingan tersebut.
Hanya saja, sekolah sempat memintai sumbangan kepada para pelajar yang tercatat di sekolah tersebut.
"Jadi tadi mengakui pernah meminta sumbangan, bukan pungutan. Dan antara siswa satu dan lainnya berbeda jumlahnya, variatif. Itu katanya untuk pengadaan matras buat olah raga. Bahasanya bukan pungutan, tapi sumbangan. Dan itu sesuai kemampuan siswa," jelasnya.
Pihaknya menambahkan, adapun untuk penggunaan anggaran BOS sudah terinci sehingga tidak dipertanyakan. Selain itu, laporan pengeluarannyapun sudah pasti mesti dilaporkan. "Sekarang sedang dilakukan, tray out. Ada penambahan jam belajar, sekolah tidak menambah bayaran siswa," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi IV DPRD Purwakarta, segera mengunjungi SMP Negri 1 Pasawahan. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan konfirmasi terhadap kepala sekolah yang didemo oleh seluruh pelajar di sekolah tersebut. "Kita agendakan untuk datang kesana," ujar Yudilaga, anggota Komisi IV DPRD Purwakarta. Selasa (4/2) Kemarin.
Ia mengaku, kunjungan yang akan dilaksanakan hari ini (5/2) ke sekolah negeri tersebut dimaksudkan untuk memintai kejelasan, terkait duduk perkara yang mengakibatkan para siswa melakukan aksi unjuk rasa, diduga karena dimintai uang iuran dan tidak menggunakan dana BOS untuk keperluan sekolah.
"Kalau jadi besok (hari ini, red) kita kesana, untuk klarifikasi saja," singkatnya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan pelajar SMP Negri 1 Pasawahan, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah tempat mereka belajar. Para siswa yang merasa kesal terhadap kepala sekolah yang selalu melakukan pungutan, dan diduga tidak merealisasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kepentingan siswa dan fasilitas sekolah.
Para siswa yang telah melaksanakan upacara bendera Senin, (3/2) Kemarin, langsung membentangkan sepanduk yang bertuliskan protes dan permintaan agar tidak ada pungutan dihilangkan. Karena selain ada dana Bos, pungutan juga membebani orang tua siswa yang harus mengeluarkan uang untuk anaknya agar tetap sekolah di SMP tersebut.
Terlebih, meskipun sudah ada pungutan terhadap para siswa di sekolah negri tersebut, juga ada anggaran BOs. Namun, beberapa fasilitas sekolah tak kunjung diperbaiki. Sehingga, ruang kelas dibiarkan rusak dan mengganggu kenyamanan kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa. "Kita mau nggak ada pungutan saja, kan udah ada uang BOS," kata siswa putri yang tidak mau namanya disebutkan. (awk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar