English French Spain Russian Portuguese Japanese Korean Chinese Simplified

Senin, 17 Februari 2014

CPNS K2 Diduga Bermasalah

-Forum Honorer Ancam Beber Temuan Kecurangan
-Mafia Sudah Bergerilya Sebelum Tes

KARAWANG, RAKA - Usai diumumkannya jumlah honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS, kabar miring terkait kecurangan hasil tes justru diperoleh RAKA di lapangan. Baru-baru ini ada informasi dari salah satu guru sekolah dasar di Kecamatan Telukjambe yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan ada keterlibatan para pejabat yang diatur secara rapi dan menggunakan rekening khusus.

Dalam salah satu pesan singkat yang diterima RAKA, dia mengungkapkan ada aliran dana mulai dari calo, fasilitator hingga pejabat di Dinas Pendidikan Karawang sebagai muara dari mafia CPNS. Ia mengungkapkan kalau calo menyetorkan pada fasilitator dan diteruskan pada dinas melalui salah satu oknum pejabat.  "Mafia CPNS honorer K2, pejabat Disdikpora, ada pula UPTD Jayakerta, UPTD Pakisjaya, UPTD Rengasdengklok dan salah satu kepala sekolah di lingkungan UPTD Telukjambe Barat. Dimana setiap calon CPNS honorer K2, harus menyetor uang sebesar Rp 80 juta dengan rincian fasilitator dapat Rp 5 juta per orangnya," kata pengirim pesan yang mengatasnamakan guru honorer K2 miskin.
Saat dimintai kejelasannya, melalui pesan singkat kembali, guru tersebut mengaku itu adalah hasil temuannya di lapangan. "Apa yang saya kirimkan data, itu merupakan temuan saya. Dan secara keakuratan, Dinas Karawang untuk membongkar semua itu. Karena ini merupakan mafia yang dapat merusak kualitas guru kedepan," tulisnya pada RAKA.
Selain mengungkapkan mafia CPNS tersebut. Pengirim informasi menjelaskan alur yang digunakan oleh mafia CPNS. Sebagai contoh, oknum kepala sekolah di Telukjambe Barat menyerahkan uang pada UPTD Jayakerta, lalu UPTD mengirimkan pada oknum pejabat Disdikpora. Dan alur lainnya, UPTD Pakisjaya dan Rengasdengklok menggunakan jalur langsung ke oknum pejabat Disdikpora yang sama. "Alurnya mulai dari calo untuk Telukjambe Barat melalui UPTD Jayakerta dan lalu ke oknum pejabat Disdikpora. Dan begitu juga dari UPTD Pakisjaya dan Rengasdengklok menuju kasubag yang sama," jelas guru tersebut.
Ketika dikonfrontir, Kepala UPTD Jayakerta, H.Suharyana, langsung membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku tidak ada serupiah pun mengalir padanya. "Saya berani bersumpah dan juga siap menggugat kembali penyebar fitnah tersebut. Karena ini jelas merupakan skenario pembunuhan karakter saya," jelasnya.
Ia melanjutkan, fitnah kepada dirinya sangat keterlaluan dan tidak relevan. Mengapa kepsek di Telukjambe Barat meminta bantuannya?, tanyanya. Jika kepsek di UPTD Jayakerta, menurut Suharyana, masih ada relevansinya. "Tapi yang jelas memang pernah ada permintaan dari kepsek Telukjambe Barat yang minta bantuan saya. Tapi saat itu juga langsung saya tolak, karena untuk CPNS K2 ini sudah jelas ranahnya pusat. Jangankan saya, Bupati Karawang juga pasti tidak bisa melakukan hal-hal yang diluar ketentuan," akunya pada RAKA.
Kepala UPTD Pakisjaya, H.Syarif, juga membantah hal yang sama, meski memang ada keponakannya yang mengajar di UPTD Batujaya itu lolos tes. "Akang lihat saja, guru yang dipermasalahkan seolah karena keponakan saya atau adik istri saya (lolos), itu jelas mengada-ngada. Karena hanya satu yang lolos dari sekitar 35, terus otomatis ada peran saya dalam kelolosan? Itu sudah jelas fitmah, dan dalam hukum Islam jelas. Jika kita dibunuh, maka hal sama yang bisa kita lakukan," bantahnya.
Salah satu pejabat yang saat itu menjadi Kasubag Kepegawaian Disdikpora, Nandang, saat ditanya terkait tuduhan keteribatannya menjadi calo CPNS, mengaku siap menidaklanjutinya. "Siang kami tidaklanjuti," tulisnya dalam pesan singkat kepada RAKA.
Begitu juga Kepala Disdikpora Karawang, Agus Supriatna, saat dikonfirmasi malah meminta kepada RAKA untuk terus menelusurinya. "Coba cari kebenaranya pak, nuhun," jawabnya.
Sementara itu, sikap kecewa disampaikan para pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI). Mereka mengklaim telah menemukan beberapa indikasi kecurangan yang disertai bukti.  Hanya saja, temuan belum dipublikasikan. "Pada saatnya nanti akan kita buka ke publik," tandas Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Presidium FHI Pusat, Eko Imam Suryanto.
Mafia Sudah Bergerilya Sebelum Tes Dimulai
Informasi lain yang diterima RAKA, mafia pencaloan juga sudah bergerilya menawarkan ke para peserta sejak Juni 2013, ketika disibukkan dengan pendataan sebagai peserta CPNS. Sebut saja NN, dirinya sempat ditawari oleh salah seorang calo melalui telepon. NN diiming-imingi akan lulus menjadi PNS, namun harus membayar uang sebesar Rp 25 juta. Uang tersebut tidak dibayarkan secara langsung, namun bertahap. Untuk awal, NN disuruh membayar Rp 10 juta sebagai uang muka, dan sisanya dibayarkan ketika lulus pada pengumuman nanti. "Itu sekitar bulan Juni pas perekapan data, itu saya ditelepon langsung. Nah kategori 2 bisa (lulus) biaya Rp 25 juta, jadi kalau ada DP (uang muka) Rp 10 dulu untuk memasuki data ke rekap, sisanya setelah lulus," ungkapnya.
Orang yang menawari NN mengaku dekat dengan 'Ade'. Sosok Ade menurut NN merupakan orang dekat bunda atau isteri dari Bupati Karawang Hj. Nurlatifah. Bahkan, NN yang tidak tertarik dengan tawaran tersebut, sempat beberapa kali kembali ditelepon, untuk memastikan apakah NN ingin lulus dengan mulus dengan mencatat nama 'Bunda'. "Kalau mau, uangnya cepet dikirim karena datanya mau di rekap sama Bunda. Seminggu, dua minggu telepon lagi jadi gak?, kalau jadi sekarang langsung kita rekap biar masuk ke Bunda, saya juga diburu-buru uangnya masuk," bebernya menirukan perkataan si calo.
NN mengaku tidak mengetahui sosok Ade, yang jelas Ade ini merupakan sosok perempuan. Namun calo tersebut menyebut nama Ade yang disebut-sebut orang terdekat 'Bunda' dan merupakan tim sukses pemenangan pada pemilihan Bupati 2010 silam. Dan sosok Ade tidak turun langsung untuk menawarkan, si Ade ini melalui orang lain untuk menawari ke peserta CPNS kategori II. Namun NN juga mengaku sempat mendengar suara Ade melalui sambungan telepon, dan sempat membujuki NN, namun tidak ditanggapi oleh NN. Bahkan, NN juga diminta agar tidak membocorkan lobi-lobi nya kepada orang lain.  "Jadi si Ade ini tidak langsung, ada calo nya lagi, dan tidak pernah ketemu hanya via telepon," akunya.
Selain itu, menurut NN, sosok Ade ini memang sudah familiar yang mengaku orang terdekat Karawang 1. Namun NN tidak terbujuk karena khawatir tertipu, dan juga tidak memiliki uang sebanyak itu. Kabar yang beredar menurut NN, sosok Ade ini merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Karawang. "Kita gak mau, alasannya ya pertama takut, dan tidak punya duit," kata NN.
Selain itu kabar beredar di kalangan peserta ini memang banyak yang menawarkan jasa meluluskan tes CPNS, dan ternyata banyak dari kalangan yang mengaku tim sukses bupati saat ini menjadi calo kelulusan tes CPNS kategori II ini. Bahkan angka nya cukup fantastis, peserta harus menyediakan Rp 60 hingga Rp 100 juta agar mulus menjadi seorang PNS. Dan lagi-lagi, calo ini kerap menyebut nama Bunda.
"Ya memang lewat timses kebanyakan, memang mendominasi. Itu ada yang Rp. 60 juta sampai Rp. 100 juta  lewat timses, ya mengatasnamakan bunda," imbuhnya.
Ditanya soal maraknya mafia pencaloan PNS yang menyebut orang dekat keluarga Bupati, bahkan menyebut nama istinya Hj. Nurlatifah, Bupati Karawang, Ade Swara, menilai itu hanya menjual nama keluarganya. "Ini selalu kita dijual nama kita, di  proyek dan PNS lah, kita sudah sampaikan kami juga minta bantuan insan pers, masyarakat juga tentang hal miring ini. Insya Allah kita tidak lakukan hal itu," tegas Bupati.
Bahkan Bupati menegaskan, jika memang itu mengatakan orang dekat dia akan menutup rapat-rapat celah calo tersebut. Bahkan tegas Bupati, jika terbukti, maka laporkan ke kepolisian. "Saya benar menutup rapat, kalau perlu laporkan ke pihak berwajib. Jika memang korban banyak, sangat berani sekali (menjual nama keluarganya)," jelasnya. (dri/vid/rk)

Cerita lainnya :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar